PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - TEKNOLOGI, INFORMATIKA, DAN INTERNET - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 82, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perluasan Akses Internet Bagi Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pada masa pandemi Covid-19 dan peningkatan kualitas layanan publik serta untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung kelancaran implementasi program penyediaan internet tanpa biaya melalui program “JakWiFi”, perlu menetapkan Pergub tentang Perluasan Akses Internet Bagi Masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Permenkominfo No. 25 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang penyelenggara, kriteria penyelenggaraan dan pemanfaatan; perencanaan, pengelolaan dan pengembangan; lokasi pemasangan/penempatan dan pendanaan/pembiayaan; peran serta masyarakat; serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan JakWiFi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
PERGUB ini terdiri atas 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 82 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita Gizi Kurang Kabupaten Wonogiri Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia balita dari keluarga kurang mampu/memiliki kerawanan ekonomi, maka pemerintah kabupaten memberikan bantuan sosial untuk kegiatan pemberian makanan tambahan pemulihan balita gizi kurang;
b. bahwa agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran, lancar, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun petunjuk pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan Balita Gizi Kurang Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 36 Tahun 2009, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, Permendagri Nomor 54 Tahun 2007, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda Kbaupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012, Perbup Wonogiri NOmor 22 Tahun 2012, Perbup Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan, Persyaratan Jenis dan Bentuk Makanan, Perorganisasian Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Sosial, Pertanggungjawaban, Monitoring Pelaksanaan Kegiatan, Ketentuan Lain-lain dan Kentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 82 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIUBONDO DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya beberapa pcrubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2010 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Peruhahan Atas Peraturan Bupati Situbondo tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 12 Tahun 1950; 2. UU Nomor 8 Tahun 1974; 3. UU Nomor 12 Tahun 1985; 4. UU Nomor 18 Tahun 1997; 5. UU Nomor 21 Tahun 1997; 6. UU Nomor 28 Tahun 1999; 7. UU Nomor 25 Tahun 2000; 8. UU Nomor 17 Tahun 2003; 9. UU Nomor 1 Tahun 2004; 10. UU Nomor 10 Tahun 2004; 11. UU Nomor 15 Tahun 2004; 12. UU Nomor 25 Tahun 2004; 13. UU Nomor 32 Tahun 2004; 14. UU Nomor 33 Tahun 2004; 15. PP Nomor 28 Tahun 1972; 16. PP Nomor 109 Tahun 2000; 17. PP Nomor 29 Tahun 2005; 18. PP Nomor 54 Tahun 2005; 19. PP Nomor 55 Tahun 2005; 20. PP Nomor 57 Tahun 2005; 21. PP Nomor 58 Tahun 2005; 22. PP Nomor 79 Tahun 2005; 23. PP Nomor 6 Tahun 2006; 24. PP Nomor 8 Tahun 2006; 25. PP Nomor 3 Tahun 2007; 26. Nomor 41 Tahun 2007; 27. PP Nomor 38 Tahun 2007; 28. Perpres Nomor 54 Tahun 2010; 29. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; 30. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; 31. Permen PU Nomor 45 Tahun 2007; 32. Permendagri Nomor 37 Tahun 2010; 33. Permenkeu Nomor 100/PMK.02/2010; 34. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006; 35. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008; 36. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 37. Perbup Situbondo Nomor 19 Tahun 2008.
Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungam Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem
elektronik wajib memiliki sertifikat elektronik; bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko
pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan
penyangkalan terhadap data dalam pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sragen, perlu upaya pengamanan yang memadai
dan handal dengan mengatur penggunaan tata naskah dinas
dan tanda tangan elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tabun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tabun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tabun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Sadan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun
2019; Peraturan Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2011; Peraruran Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Naskah Dinas Elektronik
Bab IIIPenyelenggaraan Sertifikat Elektronik
Bab IV Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik
Bab V Kewajiban dan Larangan Pemilik Sertifikat Elektronik
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Sanksi Administratif
Bab VIII Pembiayaan
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 82 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PermenPAN Nomor 35 Tahun 2012; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2010; Perbup Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala; Ruang Lingkup; Pelaksanaan SOP OPD; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
8 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 82 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pendidikan dasar tanpa memungut biaya, untuk itu pemerintah da pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan, Implementasi BOSDA, Organisasi dan Mekanisme Pengelolaan Bosda, Penggunaan Dana Bosda, Monitoring dan Supervisi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bosda; Pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 82 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pasal 2 huruf e angka 4 Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kota Pekalongan, maka perlu menetapkan Perwako tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 11 Tahun 2019; Perda No 5 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tugas dan Fungsi , tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2018 dicabut.
11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 82, BD 2015/82 seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Komite Standar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
