Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 30 Tahun 1980, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 68 Tahun 1999, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 11 Tahun 2008, Permendagri No. 25 Tahun 2007, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 28 Tahun 2007, Permendagri No. 59 Tahun 2007, Permendagri No. 64 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sumber Dan Materi Pengaduan, Sarana/Media Pengaduan, Mekanisme Penanganan Pengaduan, Mentoring Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2010.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 33 Tahun 2018
PENYERAHAN PRASARANA - SARANA - UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2018/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 1 Th 2011; UU No 20 Th 2011; PP No 9 Th 1987; PP No 14 Th 2016; Permendagri No 9 Th 2009; Permendagri No 19 Th 2016; Perda Kab Lebak No 5 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Spesifikasi Teknis PSU; 3. Tata Cara Penyerahan PSU Perumahan Dan Pemukiman; 4. Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Penyediaan PSU Perumahan; 5. Jenis Dan Tata Cara Pengenaan sanksi administratif; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tuban dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06
Tahun 2015;
peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan prinsip Peraturan Buapti ini;
3. pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
4. Unit Pengendalian Gratifikasi;
5. pengawasan;
6. Perlindungan dan Penghargaan;
7. Sanksi;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2016.
18 Halaman
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 33, BN.2013/NO.1652, peraturan.go.id : 7 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH 02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan
korupsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih dan melayani diperlukan suatu kondisi yang
bebas dari benturan kepentingan sebagai
pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan, maka perlu diatur pedoman tentang
penanganan benturan kepentingan di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Benturan Kepentingan
Bab III Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan
Bab IV Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan dan Sanksi
Bab V Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan
Bab VI Tindakan Pencegahan terhadap Potensi Benturan Kepentingan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi
administratif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembinaan aparatur sipil negara untuk menegakkan nilainilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam
upaya menciptakan aparatur sipil negara yang
profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif,
sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang tinggi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja; bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam
pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan
pedoman teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Masa Perjanjian
Bab IV Kewajiban, Larangan dan Sanksi bagi PPPK
Bab V Pemanggilan PPPK
Bab VI Pemeriksaan
Bab VII Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan
Bab VIII Penetapan Keputusan
Bab IX Upaya Administratif
Bab X Pembatasan Hak Kepegawaian
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2022.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara
efektif dan efesien.
bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, UU No. 30 tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, Permendagri No 7A tahun 2007, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Permendagri No. 25 Tahun 2007, Permendagri No. 28 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup dan azas pemeriksaan dengan tujuan tertentu, etika dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pelaksanaan PDTT, pemberkasan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
Perbup ini terdiri dari 12 Hlm dan 5 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal; Pengorganisasian; Penetapan Dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal; Pelaporan; Monitoring Dan Evaluasi; Pengembangan; Pendanaan; Pembinaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2012.
9 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi,kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah;
Bahwa dalam rangka menuju tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun PP No 53 Tahun 2010, PP No 96 tahun 2012, 2014, PermenpanRB No 52 Tahun 2014, Perbup No 14Tahun 2015, Perbup Kapuas Hulu No52 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; sumber benturan kepentingan; jenis benturan kepentingan; prinsip dasar penanganan benturan kepentingan; tata cara penanganan benturan kepentingan; mekanisme penganaan sanksi; monitoring dan evaluasi benturan kepentingan; pengendalian dan pengawasan benturan kepentingan; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
Perbup ini terdiri dari 10 hlm peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
