Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa Dana Desa perlu dikelola secara tertib, efektif dan
efisien untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kalurahan;
b. bahwa rincian Dana Desa telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri keuangan Nomor 146 Tahun 2023
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian
hukum dalam penggunaan dan penyaluran Dana Desa di
Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penetapan Rincian Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Tahapan dan Persyaratan Penyaluran; Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kalurahan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 77 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
ahwa berdasarkan Bab II Huruf D Angka 4 Ketentuan
Terkait Belanja Tidak Terduga huruf k Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah bahwa tata cara penggunaan belanja tidak
terduga untuk mendanai keperluan mendesak
dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja
tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang
membidangi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 70 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023. Ketentuan Lampiran I, Lampiran Ii, Lampiran III dan Lampiran IV diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 77 Tahun 2023
PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2011/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sragen Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk menghadapi masalah kemiskinan dan
kerawanan pangan perlu ditanggulangi bersama oleh
Pemerintah dan Masyarakat; bahwa Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin merupakan salah satu program untuk Pembangunan dan
penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial khususnya Bagi
Masyarakat Miskin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Sragen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penyaluran Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten
Sragen Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003; Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, pengelolaan dan pengorganisasian pengelolaan, pengorganisasian, tim koordinasi raskin kabupaten, tim koordinasi raskin kecamatan, pelaksana distribusi raskin di desa/kelurahan, kedudukan, organisasi, tugas, dan wewenang satuan kerja beras untuk rumah tangga miskin, mekanisme perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan, sosialisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 77 Tahun 2017
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI - PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, LD.2017/No. 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Standar Operasional Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Tegal telah memiliki masterplan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman
pengembangan kebijakan di bidang teknologi
informasi; bahwa di dalam dokumen masterplan teknologi
informasi dan komunikasi diamanatkan untuk
menyusun regulasi terkait teknologi informasi ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Prosedur
Standar Operasional Teknologi Informasi Kabupaten
Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Prosedur Standar Operasional tata kelola Teknologi lnformasi Kabupaten Tegal sebagai acuan standar operasional pengelolaan Teknologi lnformasi dan Komunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
41 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 77 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20, Pasal
23 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun
2021 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun
2021
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Uji Coba Inovasi Daerah, Penilaian Inovasi Daerah, Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 77 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Nomor 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 8 (delapan) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Pengalokasian; Penggunaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019
APBDPartai Politik dan PemiluPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Diubah dengan :
PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik
Mencabut :
PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd,Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 77, BN.2014/NO.1744, kemendagri.go.id : 16 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
