Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246.282 peraturan dalam 1,23 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 76 Tahun 2021

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal

Download :
Perbup Kendal 76_2021.pdf

Abstrak

organisasi-badan-kesatuan bangsa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2021/No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna rneningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal perlu dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan ini memuat kedudukan; susunan organisasi; tugas,fungsi, dan uraian tugas jabatan; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian; dan ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
35 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2018

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pajak dan Retribusi Daerah Desa

Download :
Perbup nomor 76 tahun 2018 ocr.pdf

Abstrak

DESA-RETRIBUSI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2018/NO.77, LL KAB.KUBURAYA: 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui dana yang diserahkan pleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, peerlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.43 Tahun 2014, PP No.47 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perbup Kubu Raya No.74 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa; Bagi Hasil Pajak dan Retrinusi Daerah; Mekanisme Penyaluran,; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan sebanyak 8 (delapan) halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 76 Tahun 2017

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERGUB_NOMOR_76_TAHUN_2017.pdf

Abstrak

UPAH-MINIMUM-SEKTORAL-KABUPATEN-BADUNG

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyelarasan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh; b. bahwa sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta Surat Bupati Badung Nomor 560/1070/Disperinaker perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung dan Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 29 Nopember 2017, disepakati adanya usulan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung untuk Tahun 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung;
Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 76 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perpajakan

Abstrak

perubahan peraturan - tata cara - penghapusan - piutang pajak daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Penggunaan nomenklatur dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011; dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Terapat perubahan pada pasal 1 dan penambahan antara pasal 11 dan pasal 12 yaitu pasal 11A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
Peraturan ini terdiri dari 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 76 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Pati No. 90 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018
PERBUP Kab. Pati No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Mengubah :

Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Download :
perbu[p 76.pdf

Abstrak

STANDAR HARGA DAN BIAYA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang dan kebutuhan barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Maka Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 perlu disesuaikan; bahwa untuk efektivitas implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap, maka standar satuan harga bagi perjalanan dinas dan uang representasi DPRD perlu diatur secarah terpisah dari Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada penghapusan Pasal 5, penambahan 52101.4.92, 52101.4.93, 52101.4.94, 52101.4.95 dan 52101.4.96 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52101; Honorarium PNS, kegiatan 52101.4; Honorarium Pengelolaan Keuangan / Barang / lainnya; setelah kode rekening 52101.4.91, penambahan 52102.2.24 dan 52102.2.25 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium Non PNS Kegiatan 52102.2; kegiatan Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap, setelah kode rekening 52102.23, penambahan 52201.4.13, 52201.4.14, 52201.4.15, 52201.4.16, 52201.4.17 dan 52201.4.18 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52201, Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.4; kegiatan Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya, setelah kode rekening 52201.4.12, penambahan 52201.12.158 pada Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; kegiatan Belanja Cetakan, setelah kode rekening 52201.12.158, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku bangunan kode rekening 52202.1.465, penambahan 52202.1.1062, 52202.1.1063, 52202.1.1064, 52202.1.1065, 52202.1.1066 dan 52202.1.1067 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku bangunan, setelah kode rekening 52202.1.1061, penambahan 52202.2.288 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.2; Belanja Bahan / Bibit Tanaman setelah kode rekening 52202.2.287, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, kode rekening 52202.5.228, penambahan 52202.5.249 sampai dengan 52202.5.274 pada Lampiran dengan kode rekening 52202; Belanja Bahan Material, kegiatan 52202.5; Belanja Bahan Kimia dan Pupuk, kode rekening setelah 52202.5.248, penambahan 52203.14.25 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.14; Belanja Dokumentasi, setelah kode rekening 52203.14.24, penambahan 52203.17.11, 52203.17.12 dan 52203.17.13 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.17 Belanja Jasa Medis/Kesehatan, setelah uraian kode rekening 52203.17.10, penambahan 52203.23.43 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.23 Belanja Jasa Advokasi, setelah uraian kode rekening 52203.23.42, penambahan 52203.26.483, 52203.26.484 dan 52203.26.485 pada Lampiran dengan kode rekening 52203; Belanja Jasa Kantor; kegiatan 52203.26; Belanja tenaga borongan/Tenaga Lepas/Tenaga Harian, setelah uraian kode rekening 52203.26.482, penambahan 52205.2.95 dan 52205.2.96 pada Lampiran dengan kode rekening 52205; Belanja Perawatan kendaraan Bermotor; kegiatan 52205.2; Belanja Penggantian suku cadang, setelah kode rekening 52205.2.94, penambahan 52208.1.10, 52208.1.11, 52208.1.12, 52208.1.13, 52208.1.14 dan 52208.1.15 pada Lampiran dengan kode rekening 52208; Belanja Sewa sarana, kegiatan 52208.1; Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, setelah kode rekening 52208.1.9, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.1; Perjalanan Dinas Dalam Daerah, kode rekening 52215.1.1, penambahan 52215.1.7 pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.1; Perjalanan Dinas Dalam Daerah, setelah kode rekening 52215.1.6, penambahan Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas dalam Kolom Keterangan, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.1, Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.10, 52215.2.11, 52215.2.12, dan 52215.2.13, Lampiran dengan kode rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas 52215.2; Perjalanan Dinas Luar Daerah, kode rekening 52215.2.43, sampai dengan 52215.2.52, penambahan 52217.4.14 pada Lampiran dengan kode rekening 52217; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, kegiatan 52217.4; Belanja Kontribusi, setelah kode rekening 52217.4.13, penambahan 52220.5.11 pada Lampiran dengan kode rekening 52220; Belanja Pemeliharaan, kegiatan 52220.5; Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, setelah 52220.5.10, penambahan 52226.1.94, 52226.1.95 dan 52226.1.96 pada Lampiran dengan kode rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pengajar/Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, kegiatan setelah 52226.1.93, penambahan 52316.4.5 pada Lampiran dengan kode rekening 52316; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat kegiatan 52316.4; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan electric Generating Set, kegiatan setelah 52316.4.4, penambahan 52328.1.48, 52328.1.49 dan 52328.1.50 pada Lampiran dengan kode rekening 52328; Belanja modal peralatan dan mesin – Pengadaan alat Rumah Tangga kegiatan 52328.1; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan Meubelair, kegiatan setelah 52328.1.47, penambahan 52328.4.19, 52328.4.20, 52328.4.21, 52328.4.22 dan 52328.4.23 pada Lampiran dengan kode rekening 52328; Belanja modal peralatan dan mesin – Pengadaan alat Rumah Tangga kegiatan 52328.4; Belanja modal Peralatan dan mesin – pengadaan Alat Pendingin, kegiatan setelah 52328.4.18, penambahan 52331.1.59, 52331.1.60, 52331.1.61, 52331.1.62 dan 52331.1.63 pada Lampiran dengan kode rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio, kegiatan 52331.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Visual, setelah uraian kegiatan 52331.1.58, penambahan 52334.1.173 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.1; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum, setelah Uraian kode rekening 52334.1.172, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, uraian kode rekening 52334.9.118, 52334.9.119, 52334.9.122, 52334.9.124, 52334.9.128, 52334.9.131 dan 52334.9.132, penambahan 52334.9.151 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, setelah uraian kode rekening 52334.9.150, penambahan 52334.9.161, 52334.9.162, 52334.9.163 dan 52334.9.164 pada Lampiran dengan kode rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.9; Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, setelah uraian kode rekening 52334.9.160, penambahan 52361.6.31 sampai dengan 52361.6.41 pada Lampiran dengan kode rekening 52361; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi, kegiatan 52361.6; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi, uraian kegiatan setelah 52361.6.30, perubahan pada Lampiran dengan kode rekening 52385.2; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak kebudayaan, ada kegiatan mulai 52385.2.1 sampai 52385.2.5.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2017 diubah.
12 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2008

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah

Struktur Organisasi

Download :
Pergub Jateng No 76 Tahun 2008.pdf

Abstrak

struktur organisasi

2008

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD.2008/No.76

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain dan penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2008.
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 76 Tahun 2019

Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga di Kabupaten Cilacap Tahun 2019

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_76_Tahun_2019.pdf

Abstrak

retribusi - pencapaian target

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2019/NO.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga di Kabupaten Cilacap Tahun 2019

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima Perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Perkada; bahwa Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab Cilacap merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kab Cilacap; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribuso Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kab Cilacap Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 69 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 20 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencapaian target kinerja, insentif pemungutan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Banjarbaru No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Download :
pw76-2017 edit searchable.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara - Struktur Organisasi

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, BD.2017/No. 76

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 20 sampai dengan Pasal 28, perlu disesuaikan kernbali terkait adanya penghapusan UPT Intalasi Farmasi dengan melakukan perubahan pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
Dasar Hukum: UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 tahun 2015; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Perda Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Perwali Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, diubah yaitu menghapus Pasal 3 ayat (3), pasal 12, pasal 14 ayat (6) dan (8) dan Lampiran III; serta mengubah ayat (4) pada Pasal 3 terkait Bagan Strukutr Organisasi Dinkes dan Puskesmas.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 76 Tahun 2011

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benis/Bibit Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perbu 76 Tahun 2011 UPTD Balai Benih-Bibit DINAS PPP.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-BALAI-BENIH/BIBIT-DINAS-PERTANIAN,-PERKEBUNAN-DAn-PETERNAKAN-KABUPATEN-JEMBRANA

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, LD.2011/NO.76

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benis/Bibit Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diserahkannya pengelolaan Agrotechnopark (ATP) oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, maka perlu membentuk kelembagaan yang dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Jembrana; b. bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Agrotechnopark (ATP) dimaksud huruf a di atas, secara teknis operasional berkaitan erat dengan tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 50 Tahun 2011.
1.KETENTUAN UMUM; 2.KETENTUAN UMUM; 3.KETENTUAN UMUM;4.SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONRING; 5.KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN; 6.RINCIAN TUGAS; 7.TATA KERJA;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38Tahun 2010.tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih/Bibit Pertanian Terpadu Pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (Dicabut)
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 76 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame

Download :
PB2017-76.pdf

Abstrak

NILAI SEWA REKLAME

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No.77

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Daerah dari jenis Pajak Reklame berdasarkan perubahan nilai sewa reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Nilai Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.03/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 Lampiran III.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 29 Tahun 2011 diubah.
8 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT