Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.267 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 5 Tahun 2015

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Download :
Perbup Muna No. 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2015 /No. 5, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

ABSTRAK:

a.bahwauntukmewujudkan kondisi kabupatenyang tertib,indah,bersihdanamanperludiselenggarakan Kabupaten Sehat dengan dukungan peran aktif masyarakatdanPemerintahKabupatenMunasecara terarah,terkoordinasi,terpadudanberkesinambungan; b.bahwa berdasarkan pertimbangan. sebagaimana"" dimaksudpadahurufaperlumenetapkanPeraturan BupatitentangPenyelenggaraanKabupatenSehat.
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentukanDaerah-DaerahTingkatIIdi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor1822); 2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2009Nomor144,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5063); 3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesliaNomor5587)sebagaimana telahdiubahdenganPeraturanPemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 246, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5589); 5.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 6.PeraturanbersamaMenteriDalamNegeridanMenteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/XIII/2005tentangPenyelenggaraan KabupatenSehat; 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor1Tahun2014 tentangPembentukanProdukHukumDaerah; 8.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor4Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah KabupatenMuna(LembaranDaerahKabupatenMuna Tahun2012Nomor4,TambsihanLembaranDaerah KabupatenMunaNomor4);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENYELENGGARAAN BAB IV KEANGGOTAAN BAB V MASA BAKTI BAB VI TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PROGRAM KERJA BAB VII ANGGARAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 5 Tahun 2015

Irigasi

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perda Kolaka No.05 Tahun 2015.pdf

Abstrak

irigasi

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2015/ NO. 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Irigasi

ABSTRAK:

Irigasi adalah merupakan salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian, dalam rangka menunjang ketahanan pangan. Sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sistem irigasi.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 20 Tahun 2006; Kepres No. 123 Tahun 2001; Permen PU dan Pera No. 08/PRT/M/2015; Permen PU dan Pera No. 12/PRT/M/2015; Permen PU dan Pera No. 17/PRT/M/2015; Permen PU dan Pera No. 23/PRT/M/2015; Kepmendagri No. 2 Tahun 1999; Kepmendagri No. 50 Tahun 2001; Kepmendagri No. 22 Tahun 2003; dan Kepmenkeu No. 298/KMK.02/2003.
Dalam peraturan ini diatur tentang kelembagaan pengelola irigasi. Pola pengaturan air irigasi meliputi Hak Guna Air untuk Irigasi, Penyediaan Air Irigasi, Pembagian, Pemberian dan Penggunaan Air Irigasi, Penggunaan Air untuk Kepentingan Lainnya, Drainase, dan Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air. Pengembangan jaringan irigasi yang meliputi pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang meliputi wewenang dan tanggung jawab, dan pengamanan jaringan irigasi. Pengelolaan aset irigasi yang meliputi inventarisasi aset irigasi, perencanaan pengelolaan aset irigasi, pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, evaluasi pengelolaan aset irigasi, dan penghapusan aset irigasi. Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015.
84 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 5 Tahun 2015

Penanaman Modal/Investasi Di Kabupaten Kolaka

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kolaka No. 25 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal/Investasi Di Kabupaten Kolaka

Download :
Perbup Kolaka No.05 Tahun 2015.pdf

Abstrak

penanaman-modal

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2015 /No. 5, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanaman Modal/Investasi Di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 16 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kab. Kolaka, perlu diatur dalam rangka pemberian kemudahan dan kepastian berusaha/ berinvestasi di Kab. Kolaka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
1, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684; 4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana setelah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 7 tahun 2010 tentang perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; Sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Tiga atas Perda Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka; 18. Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kab. Kolaka, perlu diatur dalam rangka pemberian kemudahan dan kepastian berusaha/ berinvestasi di Kab. Kolaka 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JAMINAN KESUNGGUHAN BAGI INVESTOR UNTUK BERINVESTASI DI KABUPATEN KOLAKA BAB IV PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BAB V SANKSI BAB VI PENANAMAN MODAL BAB VII KEMUDAHAN INVESTASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
6 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015

Penyelenggaraan Kearsipan

Arsip

Download :
PERDA_No__5_Tahun_2015_tentang_PENYELENGGARAAN_KEARSIPAN.pdf

Abstrak

penyelenggaraan - kearsipan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2015/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menjamim terciptanya arsip berdasarkan pertibangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan .
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 34 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 88 Tahun 1999; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Kot. Sukabumi No. 2 tahun 2008; Perda Kot. Sukabumi No. 13 Tahun 2012; Perda Kot. Sukabumi No. 16 Tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengelolaan Arsip, Perlindungan Dan Penyelematan Arsip, Perizinan, Prasarana Sarana Dan Sumber Daya Manusia, Sosial Dan Kerja Sama, Pendanaan, Pebinaan, Pengawaan dan Evaluasi, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015.
34 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2015

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 5 Tahun 2015.pdf

Abstrak

KEBUTUHAN DAT HARGA ECERAN TERTINGGI PUPTIK BERSTIBSIDI UITTT,K SEI(TOR PERTANIAN KABUPATEII JENTPONT1O TAIIUT ANGGARAIT 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK:

bahwa fungsi pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk; bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-D aerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor t822); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nsmor 3+78); 2. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38211:' 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang feuanlan Negara (kmbaran Negara Republik Indoneiia Tatrun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7O, tamUafran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2971; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor L8 Tahun 2OA4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 85, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aL\; 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331, ssfoagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2OOg Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O73); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 10. Undang-Undang Nomor 13 Talrun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 132, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 170); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOtt Nomor 82, Tartrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 Tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintatr Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2AL4 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OOl tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor L4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor aA79l; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pemba$an Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 15. Peraturan Presiden Nomor 577 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2OLL Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.l4O/4/ZAOT tentang Rekomendasi Pemupukan N, p, dan K pada padi Sawah Spesifik Iokasi; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PM.K.A2/2O11 tenta.ng Tatacara penyediaan Anggaran, Penghitungan, pembayaran dan P_ertanggungiawaban Subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun -2011 ito-or 366); 18. Peraturan Menteri pertanian Nomor 43lPermentan/SR .VA / 8 / }OLL tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran pupuk pupuk Anorganik (Berita Negara Repubtk Indonlsia Tahun 2Ol7 Nomor +9ll; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7O/Permentan/SR -1,4A I LO l2}t1 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanatt FJrita Negara Repu-blik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 66a\ 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor L22/PerrrentanlSR -L3O / fi /2A13 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Fupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2OL4; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 /Permentan/OT .L4A /8l20l3 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055); 22.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP /Kep/9 /2OOz tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669 / Kpts / OT . L6O / 2 / 20 t2 tentarrg Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Keb{jakan Pupuk. lWemperhatlkan: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2Ot4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER?ANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KBTEN?UAN T'MUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Ka.bupaten Jeneponto. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto. 3, Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pemerintare Daerah adarah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 5' Kepala Dinas provinsi adalah Kepata Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepara Dinas Kelautan dan perikana.n di Kabupaten/Kota. 6' Kepala Dinas Kabupaten /Kota adarah Kepala Dinas pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas perkebunan, Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepara Dinas Kelautan dan perikanan di Kabupaten /Kota. 7 ' penyediaan Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan daram unsur hara bagi keperluan tanar atau tidak rangsung -v'vrrtrs'' tart€urr*'l secara langsung 8. Pupuk An-organik adalah pupuk kimia, fisika dan atau biologi, dan pabrik pembuat pupuk. hasil proses rekayasa secara merupakan hasil industri atau 9' pupuk kotoran organik hewan adalah pupuk yang berasar dari tumbuhan mati, dan/atau bagran hewan danlataulimbah Iainnya organik yang ,"lah melarui proses cair, dapat rekayasa, berbentuk padat atau yang diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan :rffi;Tt- tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan 10' pemupukan berimbang sesuai dengan adalah pemberian pupuk bagi tanaman status hara tanah dan kebufuhan mencapai produktivitas tanaman untuk yang optimal dan berkelanjutan. I 1' pupuk bersubsidi adarah barang datam pengawasan pengadaan dan yang penyalura'nya mendapat subsidi dari pemerintatr ;I*ri:butuhan kerompok tani dan/atau petani di sektor 12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumtah pupuk ::TH:, :r* provinsi yans dihitung berdasarkan usuran darj provinsi. au Dinas yang membidangi sektor pertanian di 3.HargaEceranTertinggiyangselanjutnyadisingkatHETadalah hargapupukbersubsidiyangdibeliolehpetarri/kelompoktanidi PenyalurLinilVyangditetapkanolehMenteriPertanian. l4.HargaPokokPenjualarryangselranjutnyadisingkatHPPadalah biayapengadaandanpenyaluranpupukbersubsidiyang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian' 15. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang' 16. Petani adalah perorangan warga negafa Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura d.engan luasan tertentu. 17. Pekebun adatah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 18. Peternak adalatr peroranga.n warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang d.engan luasan tertentu. 2O. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk. 21. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peqrgadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Selrtor Pertanian yang berlaku. 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja san:.a menin5katkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, ymg dikukuhkan oleh Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungall rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak da1 petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang sPesifik lokasi. 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adatah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota. 26. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 27. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 28. Dinas Perkebunan adalah instansi yang membidangi Perkebunan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 29. Dinas Peternakan adalah instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 3O. Dinas Perikanan adalah instansi yang membidangi Perikanan dan Kelautan di Provinsi atau Kabupaten, BAB II PERI'ITTI'KAIY DAS KEBI'TIIIIAIT PUPUI( BTRSI'BSIDI Pasal 2 (1) Fupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 {satu) hektar setiap musim tanam per keluarga '-'aip"*ntukkan U"St p"tir""frt t tanaman pangan, trortikultura, perkebunan, peternakal atau perusahaal perikanag budidaya' Pasal 3 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran ' ' p"*rpukan Uerimbapg spesifik lokasi dengan mempertimbangkan Lsulan kebutuhan yang draiukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi; (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ' (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebarap bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturap Bupati ini. Pasal 4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir Bulan Desember 2015. Pasal 5 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati. (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat Ltt memperLimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Penyuluhan Perhnian, perikanan dan Kehutanan (F,p4K) Kabupaten. Pasal 6 Dinas bersama kelembagaan penJruluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan perlyerapan Pupuk di tingkat petani di wilayahnya. Pasal 7 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal -i, - p"*rr 4 dan Pasal 5 tedadi kekurangan maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayatr, waktu dan sub sektor. (2) Realokasi antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi selatan lebih lanjut dite-tapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan; (3) Realokasi antar Kecamatan datam wilayah kabupaten /kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati. (a) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi L (satu) tahun. BAB III PETYALTIRAIT PUPTIK BERSI'BSIDI Pasal E Pr.lpuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pupuk An-organik dan pupuk Organik dan/atau diadakan oleh pelaksana Subsidi pupuk. Pasal 2 ayat (1) yang diproduksi pasal 9 (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV aitat<it<an o"irli aengan -t Peraturan "t"otrr"r, {entel perdagangan N."ntang pengadaan dan Penyaluran Fupuk Bersubsid-i untuk S"tto, pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian oleh [:ffif di Lini rv ke petani atau k"bd;l tani diatur sebagai a. berdasarkan penvaluran pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV RDKK sesuai aengan *,"yj'r""gg"ng jawabnya; b- penyaruran Fupuk Bersubsidi - sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan t<ebuiurran l:.r";;.k tani dan alokasi di masing-masing wilayah; c' penyaluran p."pyI sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinslp 6 (enamftepat yaitu : 1. tepatjenis; 2. tepatjumlah; 3. tePat harga; 4. tePat temPat; 5. tePat waktu; dart 6. tePat mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran Fupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau 1.Jr*p"f tani seUagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Badan fetatranan panlan da, Penyuluhan Pertanian melakukan pendataan RDKK, selagai d"Yt pe.rtiqrban-gan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi gefoagaimana aitorf."rrd dalam Pasat 4 dan Pasal 5' (a) optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat ' 'p6t rri/kelompoli tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pe^mupukan berimbang spesi{ik lokasi oleh Penyuluh; (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan otirr petugas pengawas yang ditunjuk seb"gai satu kesatuan dari KPPP di KabuPaten; Pasal 1O (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 11 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET; (2)HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupuk Urea - Rp. 1.800; per kg; b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg; c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg; d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg; (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea : 5O kg; b. Pupuk SP-36 = 5O kgi c. Pupuk ZA = 50 kg; d. Pupuk NPK = 5O kg; dan e. Pupuk Organik = 40 k8. Pasal 12 (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L 1 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudatr hilang/terhapus yang bertuliskan: Rrpuk Bersubsldi Pemerlntah Barang Dalam Pengawasan (21 Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna pi* dan PupukZA bersubsidi berwarna ororge. BAB IV PENGAWASAN DAIT PELAPORAil Pasal 13 Pelaksana subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasal terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Pasal 14 (U KPPP xabupaten wajib rnelakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk glrsuusidi di wilayahnya; (2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Pasal 15 (1) KPPP kabupaten wqiib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di urilayah kerjanya kepada Bupati sekali dalam tiga bulan; (2) lupati menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi pupuk Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas provinsi sekali dalam sebuLan; BAB V KJTIEITTUAIT PEIST'TTIP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasd 17 Dengan berlakuknya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 02 Tahun 2Ol4 Tanggal 27 Januai 2OL4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tatrun Anggaran 2Ol4 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 02 Tahun 2Ol4 Tanggal 27 Januai 2OL4 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tatrun Anggaran 2Ol4
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2015

Pedoman Umum Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya

Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO.5 TAHUN 2015 ocr.pdf

Abstrak

pedoman-petugas-lapangan-keluarga-berencana-nonpns

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5, TBD No.5, LL KAB. KUBU RAYA: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Petugas Lapangan Keluarga Berencana Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana ditunjang oleh tersedianya, mekanisme operasional yang baku serta sumber daya manusia sampai dengan lini lapangan, terutama peran petugas lapangan keluarga berencana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2015.
5 halaman peraturan dan 8 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PERBUB 5 2015 RZ ocr.pdf

Abstrak

PELIMPAHAN WEWENANG

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5, TBD No.5, LL KAB SANGGAU : 12 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2006, UU No.4 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.19 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres No.98 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.4 Tahun 2010, Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, Permendagri No.1 Tahun 2014, Per BPH MIGAS No.5 Tahun 2012, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007, Perbup Sanggau No.16 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, dan Lampiran ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 6 halaman lampiran.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 5 Tahun 2015

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

PEJABAT-PENYIDIK-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh UndangUndang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya; b. bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya; c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
1.KETENTUAN UMUM ; 2.PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI PENYIDIK ; 3.KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG ; 4.TATA KERJA ; 5.PEMBINAAN ; 6.KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
12

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 5 Tahun 2015

Pembentukan Produk Hukum Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda No. 5 Th 2015 ttg Pembentukan Produk Hukum Daerah.pdf

Abstrak

produk hukum

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/153

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PRODUK HUKUM DAERAH; BAB IV PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN; BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI; BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH; BAB VIII PENYEBARLUASAN PROLEGDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH; BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
91 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
488. Perbup-Sarolangun-No.5-Th-2015.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN - PAJAK PARKIR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2015/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 91 Tahun 2010; Perda No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2012; Perda No. 16 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, meliputi: Wilayah Pemungutan; Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak; Tata Cara Penyampaian dan Pengisian SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT; Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pajak; Pengurangan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kriteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran Omzet serta Tata Cara Pembukuan dan Pencatatan; Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kedaluwarsa; Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2015.
25 hlm., Lampiran 21 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT