Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 75, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 076
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan website Pemerintah Provinsi NTT sehingga memberikan manfaat penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan secara efektif, akuntabel dan real time;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Website Pemerintah Provinsi; Bab 3. Standarisasi Pembangunan dan pengembangan; Bab 4. Konten Website; Bab 5. Klasifikasi Nama Domain dan Sub Domain; Bab 6. Perencanaan dan Pengendalian; Bab 7. Pengelola Website; Bab 8. Sistem Keamanan Websiten; Bab 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab 10. Pembiayaan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
11 halaman; 6 halaman lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 75 Tahun 2022
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - pendidikan - anak - usia - dini - taman - kanak - kanak dan - pendidikan - dasar - pada - dinas - pendidikan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kab. Bogor Tahun 2016 No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Anak Usia DIni, Taman Kanak Kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan anak usia Dina, Taman Kana-Kanak dan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 4 Tahun 1968; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 ; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengna PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peraliahan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 75 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dasar secara minimal bagi masyarakat dengan
menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan perlu
perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk
mencapai standar pelayanan minimal yang efektif;
bahwa standar pelayanan minimal merupakan acuan
atau pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan
peningkatan mutu pelayanan baik pemerintahan
maupun sosial kemasyarakatan sehingga perlu
Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan
Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana
Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
2023 – 2026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 – 2026
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Pendataan, Pemutakhiran Dan Sinkronisasi Data,
Integrasi SPM,
Strategi Penerapan SPM,
Pemantauan Dan Evaluasi, Dan
Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
59 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 75 Tahun 2021
PERWALI Kota Depok No. 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Depok No. 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Kebumen, pelaksanaan cuti diatur lebih lanjut
oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang
undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Norn or l 0 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pelaksanaan Cuti Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 75 Tahun 2023
PERBUP Kab. Banyumas No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan merupakan penilaian
kewajaran atas beban kinerja dan biaya terhadap suatu
kegiatan dan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun
rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan
untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar
biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan
standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022;
bahwa telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan
mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa
harga satuan biaya dalam Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2023 dengan tetap
berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022
tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023. Ketentuan Lampiran I dan II diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 52 Tahun 2023 diubah.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 75 Tahun 2023
PERBUP Kab. Tegal No. 97 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun
2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 97 Tahun
2022 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan
Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022
Nomor 97) berdasarkan azas transparasi, akuntabilitas,
dan partisipatif; bahwa dalam rangka menciptakan sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan
kebutuhan, situasi, dan kondisi saat ini; bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap penyesuaian Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun
2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Tegal perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun
2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Tegal.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8, penambahan ayat (8a) Pasal 8, perubahan Pasal 9, penambahan ayat (11a), penambahan ayat (8) Pasal 11, penambahan ayat (7) Pasal 12, perubahan Pasal 219A, penyisipan Pasal 219B dan Pasal 219C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 diubah.
87 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 75 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaring Pengaman Sosial
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta
Pemerintah Daerah dalam meringankan beban
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial perlu memperluas pemberian bantuan dalam
bentuk jaring pengaman sosial di bidang kesehatan,
pendidikan, dan sosial;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.26 Tahun 2018; eraturan Bupati Sleman Nomor 1.4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.9 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman
Nomor 8.1 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial
Jumlah Halaman: 21 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
