Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Kepada Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Merauke
Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui promosi, Mutasi/Rotasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Instansi Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Promois, Mutasi/Rotasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Hasil Seleksi, Penilaian Kinerja dan Uji Kompetensi dengan sistematika; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Sasaran; JPT Pratama; Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 75 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tegal No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa Perbup Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab Tegal telah ditetapkan dengan Perbup Tegal Nomor 64 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Tegal No 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab Tegal; bahwa dengan adanya beberapa ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga yang perlu ditambahkan, maka perlu merubah Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Tegal No 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU no 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 Tahun 1986; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 12 Tahun 2019; PP No 18 Tahun 2016; PP No 7 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; Perpes No 16 Tahun 2018; permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 64 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2020.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 75 Tahun 2017
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2017/No.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur Tunjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bulukumba;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersihdan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2
6.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016
Nomor 11);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor1);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN
BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAB IV
DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAB V
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAB V
PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
NOMOR 75 TAHUN 2017
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 -Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun
2015; PermenPAN RB Nomor 35 tahun 2012; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016.
SOP Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Walikota ini. SOP pada peraturan ini dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
SOP yang telah dilakukan penyesuaian dan perubahan dapat diberlakukan
setelah mendapat pengesahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
105 hlm; Lampiran 100 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Strategi Penerapan Manajemen Risiko; Proses manajemen Risiko; Evaluasi dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 75 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 40 tahun 2016 tentang pembatasan pencairan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penerimaan transfer Dana Alokasi Umum bagian bulan Nopember dan Desember Tahun 2016 dari Pemerintah Pusat, maka perlu melakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembatasan Pencairan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun
2015 Seri A Nomor 09);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri A Nomor 5 );
Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembatasan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016;
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembatasan Pencairan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa sehubungan telah disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016;
Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 33 Tahun 2020 diubah.
15 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 75 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMPN, SMAN Dan SMKN Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
