Badan Layanan Umum – Kesehatan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2005, Permenkes No. 128 Tahun 2004, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perda Kabupaten Dharmasraya No. 2 Tahun 2011, Perbup Dharmasraya No. 126 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan umum;
2. Tarif layanan;
3. Objek dan subjek tarif layanan;
4. Penerimaan dan pengeluaran;
5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-undang 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2018 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 28) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo, diperlukan pendanaan untuk kegiatan operasional atau investasi yang• bersumber dari utang/pinjaman;
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dangan pihak lain;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo dalam melakukan pengelolaan utang/pinjaman perlu disusun peraturan pengelolaan utang/pinjaman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Purworejo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.05/2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 92 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini berisi tentang pengaturan mengenai maksud, tujuan, ruang lingkup dan prinsip, sumber, jenis, dan pengunaan utang/pinjaman, pengelolaan utang/pinjaman, persyaratan, kewenangan, dan batas waktu, prosedur, penjaminan, pembayaran dan penatausahaan utang/ pinjaman, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan utang/pinjaman BLUD-RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Investasi Dan Pinjaman Pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan
bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain dan Ketentuan
Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pengelolaan Investasi dan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majene Kabupaten Majene;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 54 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 79 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan investasi, yaitu investasi jangka pendek dan pinjaman/utang kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2019
PEDOMAN-PENGELOLAAN PEGAWAI-BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-OKU TIMUR-DI-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional RSUD OKU TIMUR yang telah meneraplkan Pola Pengelolaan Keuangan BAdan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan tidak tetap. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 4 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penetapan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pengelolaan pegawai meliputi informasi sumber daya manusia BLUD, klasifikasi dan jenis pegawai BLUD, kedudukan dan tugas, kewajiban, hak dan larangan pegawai,formasi kebutuhan pegawai BLUD, pelaksanaan pengadaan, seleksi dan persyaratan umum, pihak yang memiliki wewenang dalam pengangkatan dan pendayagunaa, informasi hak kerja dan jam kerja, penghasilan pegawai BLUD, pengenaan sanksi, hubungan kerja, dan tim pertimbangan dan pengelolaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu di atur standar operasional prosedur pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu.
UU nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 14 Tahun 2008
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 97 Tahun 2014
Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017
Perda Nomor 12 Tahun 2012
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-Organisasi Pelayanan
-Tata Hubungan Kerja Organisasi Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Asas Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Asas pelayanan terdiri dari:
a. Kepentingan Umum
b. Kepastian Hukum
c. Kesamaan hak
d. Keseimbangan hak dan kewajiban
e. Profesionalisme
f. Partisipatif
g. Keterbukaan
h. Persamaan perlakuan/tidak diskrimintaif
i. Akuntabilitas
j. Fasilitias dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan
k. Ketetpatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Tujuan Pelayanan
Sasaran Pelayanan
a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan
b. Terlaksananya kemudahan pelayanan pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
-
-
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kab. Sidoarjo Tahun 2019 No 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Sidoarjo No 13 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kab. Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyempurnaaan substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Pola Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 13), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 5 diubah;
2. Ketentuan Pasal 6 diubah;
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A;
4. Ketentuan Pasal 7 diubah;
5. Ketentuan Pasal 14 diubah;
6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Izin Investasi Dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan izin kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mengelola investasi dan kerjasama.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab Dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Investasi; Kerjasama; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pelaksanaan Praktek Klinik Dan Ujian Praktek, Penelitian dan Kaji Banding Pada Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majene
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya tarif yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan keuangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat
yang ditetapkan dengan peratuan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene;
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Majene No. 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD, yaitu:
1. Prinsip Penetapan Tarif Layanan
2. Kebijakan Tarif
3. Perhitungan Tarif Layanan
4. Jenis Pelayanan
5. Pemberian Keringanan dan Pembebasan Tarif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
