Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Grobogan; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil
Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh
kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Grobogan dipandang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V Tata Kerja
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2016 dicabut.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora;
b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Menyatakan Berlakunya "Epidemie Ordonnantie" (lembaran
Negara 1911 NO. 299) Terhadap Poliomyelitis Anterior Acuta
(Penyakit Lumpuh Kanak-Kanak)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 1951.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten
Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Makmur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten
Sukoharjo
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : penghitungan dan penetapan tarif air minum Perumda Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kota Prabumulih untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 42/PMK.05/2018; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2016; Keputusan Walikota Prabumulih No. 264/KPTS/RSUD/2009
Dalam peraturan ini diatur ketentuan-ketentuan umum terkait pinjaman BLUD RSUD meliputi maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup pinjaman, prinsip dalam pengelolaan pinjaman, sumber pinjaman, jenis pinjaman, penggunaan pinjaman, persyaratan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, pembayaran pinjaman, pihak yang berwenang dalam monitoring dan evaluasi serta pelaporan pinjaman
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 73 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 73 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes harus terlebih dahulu di evaluasi dalam rangka tercapainya tujuan evaluasi yaitu prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan Pengelolaan Keuangan Desa . dalam rangka memperlancar pelaksanaan evaluasi Peraturan Desa perlu adanya pengaturan tentang pedoman tata cara evaluasi APBDes yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 tahun 2017 .
Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 25 .(1). Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); (2). Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat; (3). Bupati melalui Tim Evaluasi Kecamatan menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa yang dimaksud pada ayat (1); (4). Dalam hal Bupati melalui Tim Evaluasi Kecamatan tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (5). Dalam hal Bupati melalui Tim Evaluasi Kecamatan menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (6). Pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang ABPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk
mengalokasikan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran
dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 96 ayat (4) dan
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan
bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa dan tata cara
penyaluran Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan
Bupati; c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan
Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran
Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten
Magetan Tahun 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun
2021; 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018
materi pokok: mengatur mengenai Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran
Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten
Magetan Tahun 2022; memuat antara lain: besaran ADD yaitu sebesar Rp. 90.760.933.600,00; rincian per masing-masing desa; tata cara pencairan; persyaratan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
jumlah 15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 73
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 31 TAHUN
2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:
Mengingat : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
peyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,
maka ketentuan mengenai kompensasi lahan makam perlu
dilakukan penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor
31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 12 Tahun 2020; 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2020
Materi Pokok: mengatur mengenai perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor
31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; memuat perubahan: 1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus,
ayat (6) diubah, ayat (8) dihapus, dan ayat (10) diubah terkait pembayaran kompensasi; 2. Ketentuan Pasal 26 diubah terkait tim verifikasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
mengubah Peraturan Walikota Kediri Nomor
31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
jumlah 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
