Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.912 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Mengubah Tabaksaccijns-Verordening

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 7 Tahun 1948 tentang Peraturan yang menetapkan, Bahwa Beberapa Aturan Dalam Undang Undang Kerja 1948 Dapat Dijalankan

Download file:

PP No 12 th 1950.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Mengubah Peraturan-Devisen (Staatsblad 1940 No. 291).

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download file:

PP No 10 th 1950.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Menghapuskan Larangan Keluar Masuk Barang Dari dan Ke Daerah

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download file:

PP No.6 Tahun 1947.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Menetapkan Tarif Bea Keluar

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download file:

PP No.1 Tahun 1947.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Neraca Komoditas

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas

Download file:

Perpres Nomor 61 Tahun 2024.pdf

Neraca Komoditas

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 61, LN 2024 (87) : 42 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Neraca Komoditas

ABSTRAK:

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri serta untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan impor dan persetujuan ekspor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai neraca komoditas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 44 Tahun 2018.
Perpres ini mengatur tentang neraca komoditas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas. Neraca komoditas berfungsi sebagai: 1) dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; 2) acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional; 3) acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional; dan 4) acuan penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 42 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres Nomor 1 Tahun 2024.pdf

Perpres Nomor 1 Tahun 2024 - Lampiran.pdf

Rencana Induk - Perdagangan Bebas - Pelabuhan Bebas

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 1, LN 2024 (4) : 9 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 41 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (Kawasan BBK) adalah kawasan yang mencakup wilayah administrasi Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Tanjungpinang, baik yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) maupun non-KPBPB. Rencana Induk disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Lmapiran: 2 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Neraca Komoditas

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perpres No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Download file:

Perpres Nomor 32 Tahun 2022.pdf

Neraca Komoditas

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 32, LN.2022/No.48, jdih.setneg.go.id : 27 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Neraca Komoditas

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 559 ayat (5) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (8) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) dan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Perpres tentang Neraca Komoditas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 44 Tahun 2018
Perpres ini mengatur mengenai pengelolaan neraca komoditas yang meliputi: 1) penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan neraca komoditas; 2) perubahan neraca komoditas; 3) integrasi data dan hak akses; 4) kondisi sistem nasional neraca komoditas dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi; dan 5) penahapan penetapan neraca komoditas, pembina sektor komoditas, serta monitoring dan evaluasi. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perpres Nomor 58 Tahun 2020.PDF

PERIZINAN-IMPOR

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 58, LN.2020/NO.99, JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor

ABSTRAK:

Menjaga ketersediaan barang konsumsi kebutuhan masyarakat yang terjangkau dan untuk menjaga keberlangsungan proses produksi industri yang memerlukan bahan baku dan/atau bahan penolong, perlu percepatan perizinan impor.
Dasar hukum perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai Pemberian persyaratan untuk perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan oleh menteri/kepala yang membidangi sektor terkait produk/barang impor, dalam bentuk tertulis. Pemberian persyaratan perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala yang membidangi sektor terkait produk/barang impor atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala. Pemberian persyaratan perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala yang membidangi sektor terkait produk/barang impor atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 1966

• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu

Penyedian Devisa Untuk Perusahaan-Perusahaan Negara (P.N.-P.N.) dan Unit-Unit Lainnya dalam Lingkungan Departemen Pertambangan dari Hasil Ekspor yang diselenggarakannya

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download file:

Perpres No. 5 Tahun 1966.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 1966

• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu

Bonus Ekspor

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download file:

Perpres No. 4 Tahun 1966.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 1950.