Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 463 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENGAWASAN PEMASARAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI BENGKULU

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

Pergub Bengkulu 2018-65 P...aha Pertimbangan.pdf

PENGAWASAN-PEMASARAN-USAHA-PERTAMBANGAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BERITA DAERAH PROVINSi BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 65

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGAWASAN PEMASARAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK:

Bahwa rangka sinkronisasi data pemasaran dan o[timalisasi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan usahapertambangan perlu dilakukan pengawasan secara lebih intensif, sehingga dapat diketahui mineral logam atau batubara yang diproduksi atau dijual oleh pemegang IUP operasi produksi dana tau pemegang IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan, IUP operasi produksi khusus pengolahan atau pemurnian. Bahwa Pergub Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan penjualan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di provinsi Bengkulu tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 9 Th 1967; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 4 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 20 Th. 1968; PP No. 29 Th. 2009; PP No. 23 Th. 2010; PP No. 55 Th. 2010; PermenESDM No. 17 Th. 2010; permendagri No. 80 Th. 2015; Perda Provinsi Bengkulu No. 8 Th. 2016; Pergub Provinsi Bengkulu No. 61 Th. 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengawasan pemasaran meliputi realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara, kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara kepentingan dalam negeri, rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara, biaya penjualan yang dikeluarkan, perencanaan dan realisasi PNBJ dan biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 64 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Sumber Daya Alam

Download file:

Pergub Bengkulu 2018-64 P... Penetapan Harga.pdf

PEDOMAN-PENETAPAN-HARGA-PEMBELIAN-PRODUKSI-PERKEBUNAN

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 64, BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 64

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan di Provinsi Bengkulu.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 9 Th 1967; UU No. 23 Th. 2014; UU No. 33 Th. 2014; UU No. 39 Th. 2014; PermenTan Nomor 01/Permentan/KB.120/I/2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Besaran indeks “K” ditetapkan paling sedikit satu bulan sekali oleh Gubernur. Penetapan indeks “K” dilaksanakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan Provinsi Bengkulu.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
25 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 101 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi Sumber Daya Alam

Download file:

PERGUB NO 101 TAHUN 2017 ... AIR PROV SUMBAR.pdf

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 101,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008
11

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 67 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

Pergub Sulteng 2017.67.pdf

harga patokan mineral

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD.2017/NO.600

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf CC angka 2 huruf g Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri atas : a. harga patokan mineral bukan logam; dan b. harga patokan batuan. Mineral bukan logam meliputi pasir kuarsa, fosfat, asbes, mika, kaolin, feldspar, gipsum, zirkon, batu kuarsa, clay dan batu gamping untuk semen. Sedangkan Batuan meliputi marmer, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, tanah liat, tanah urung, batu apung, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urung, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit], batu gamping, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
5 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 66 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Nilai Perolehan Air Tanah

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

Pergub Sulteng 2017_66.pdf

nilai perolehan air tanah

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2017/NO.599

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nilai Perolehan Air Tanah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf CC angka 1 huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air, dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor meliputi: a. jenis Sumber Air; b. lokasi Sumber Air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air; d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas Air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
6 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 52 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

PerGub Sulteng 2017_52.pdf

hidrologi - hidrometeorologi - hidrogeologi - sistem informasi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 52, bd.2017/NO.585

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan arah dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi perlu disusun implementasi kebijakan sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974; UndangUndang Nomor 31 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2015 diubah sebagai berikut : (1) Ketentuan Pasal 3 diubah; (2) Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
Peraturan yang diubah: Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015
3 halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Garis Sempadan Sungai Lakea

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

PerGub Sulteng 2017_50.pdf

sempadan - sungai - sungai lakea

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 50, BD.2017/NO.583

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Garis Sempadan Sungai Lakea

ABSTRAK:

bahwa sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di lindungi dari kegiatan manusia agar tercapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia; bahwa sungai di Provinsi Sulawesi Tengah sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah dan dengan pertumbuhan penduduk dan kecenderungan penggunaan lahan di sekitar sungai oleh masyarakat yang berakibat pada penurunan fungsi yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian agar kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai tetap terjaga serta mengamankan aliran sungai dengan menetapkan garis sempadan sungai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Garis Sempadan Sungai Lakea;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Garis sempadan Sungai Lakea terletak di Desa Lakea II dan Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol adalah paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi palung Sungai Lakea.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
3 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Garis Sempadan Sungai Tuweley

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

PerGub Sulteng 2017_49.pdf

sempadan - sungai - sungai tuweley

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 49, BD.2017/NO.582

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Garis Sempadan Sungai Tuweley

ABSTRAK:

bahwa sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dari kegiatan manusia agar tercapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia; bahwa sungai di Provinsi Sulawesi Tengah sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah dan dengan pertumbuhan penduduk dan kecenderungan penggunaan lahan di sekitar sungai oleh masyarakat yang berakibat pada penurunan fungsi yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian agar tetap terjaga kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai dengan menetapkan garis sempadan sungai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Garis Sempadan Sungai Tuweley;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Garis sempadan Sungai Tuweley terletak di Kelurahan Tuweley, Kelurahan Panasakan dan Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli adalah paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi palung Sungai Tuweley.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017.
3 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 42 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pajak Air Permukaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Sumber Daya Alam

Download file:

PerGub Sulteng 2017_42.pdf

pajak - air permukaan

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2017/NO.575

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pajak Air Permukaan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pajak Air Permukaan;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemungutan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau permanfaatan Air Permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Air Permukaan terutang sejak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan, serta dipungut di wilayah daerah tempat Air Permukaan berada.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
13 halaman.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstrak

Struktur Organisasi Sumber Daya Alam

Download file:

Pergub No. 37 Tahun 2017.pdf

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, BD.2017/ No. 37

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 20016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir denga UU No. 9 tahun 2015; PP No. 18 tahun 2016; PERDA Provinsi Sumatera Utara 6 Tahun 2016; PERGUB Sumatera Utara No. 38 tahun 2016 telah diubah dengan PERGUB Sumatera Utara No. 14 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang diggunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Tata Kerja, dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2011 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT