GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN KARANGANYAR
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2017/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Karanganyar Sehat
dan mensinergikan kegiatan upaya promotif dan
preventif hidup sehat, dan menurunkan beban
pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu
dilakukan perbaikan dan perubahan perilaku ke arah
yang lebih sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat
berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat Kabupaten Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 57 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2015;
Peraturan bupati (perbup) tentang gerakan masyarakat hidup sehat kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN LITERASI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya gemar
membaca, menulis, mendengar, berkomunikasi, serta
pembiasaaan berpikir secara ilmiah berlandaskan keilmuan
dan teknologi bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso, perlu
ditumbuhkan gerakan literasi untuk mengembangkan
potensi masyarakat Kabupaten Bondowoso agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
pembelajar sepanjang hayat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Gerakan Literasi Kabupaten Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kaersipan Kabupaten
Bondowoso.
Sasaran kebijakan pelaksanaan gerakan literasi di Daerah adalah:
a. instansi;
b. sekolah;
c. keluarga; dan
d. masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH BERUPA BUNGA DAN DENDA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong wajib pajak melakukan
pelunasan utang pajak serta untuk mengoptimalisasi
penerimaan pajak daerah, perlu kebijakan penghapusan
sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda
pajak terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi
pelayanan pajak daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah
Berupa Bunga dan Denda;
Mengingat : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 184);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 22);
peraturan ini mengatur mengenai penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bungan dan denda. ( 1 ) Penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa
bunga dan denda diberikan kepada Wajib Pajak yang
belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai
dengan Tahun Pajak 2016, meliputi :
a. pajak hotel;
b. pajak restoran;
c. pajak hiburan;
d. pajak reklame;
e. pajak penerangan jalan;
f . pajak parkir;
g . pajak air tanah;
h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 71 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
ABSTRAK:
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 201 7 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah perlu dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintah, Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 201 7 tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ndang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; dan eraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.
Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 72 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Permenkeu RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; PP No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan ANggota DPRD; PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; PP No 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan retribusi Pelayanan Persampahan/Keberisihan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kab CIlacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kab CIlacap; Perda Kab Cilacap No 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedota Kakus di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap No 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kab Cilacap; Perda Kab Cilacap 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019 APBD Kab Cilacap TA 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan tipologi, bidang transmigrasi tidak memenuhi ketentuan sehingga urusan bidang transmigrasi tidak lagi ditanganni oleh Dinas Tenaga Kerja
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 72, LN.2021/No.172, jdih.setneg.go.id : 23 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan stunting; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 5) pendanaan. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi kelompok sasaran: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 42 Tahun 2013.
Lampiran 52 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 72 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penggunaan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat maka diperlukan kebdakan yang lebih profesional dan berkualitas terhadap pemberian layanan masyarakat melalui penyelenggaran layanan akses publik, pemanfaatan kawasan perkantoran selain dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraart
pemerintahan juga dapat dipergunakan untuk pemberian layanan kepada masyaraliat dan dimanfaatkan penggunaannya untuk kepentinglrn penyelenggaraan kegiatan masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Penetapan Dan Penggunaan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran, Penetapan Kawasan Perkantoran untuk Layanan Akses Publik, Penggunaan Kawasan Perkantoran, Manfaat, Arah Pengembangan Kawasan Perkantoran Untuk Layanan Akses Publik, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
9 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
