Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.335 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaa Penyimpanan dan Pengamanan Barang Mililk Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 20 Tahun 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Formula Tarif Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Berupa Tanah dan / atau Bangunan

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

19 TarifSewa.pdf

PENDAPATAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD No 13 Seri D

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Berupa Tanah dan / atau Bangunan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Malang berupa sewa tanah dan/atau bangunan dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (4), Pasal 119 ayat (2), Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur Formula Tarif Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4/E);
Pendapatan daerah dari sewa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan daerah dari sewa dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Barang milik daerah yang menjadi objek sewa dilarang dijaminkan atau digadaikan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2016.
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango No. 19 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bone Bolango No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Download file:

PERBUB No 19 Th 2016 ttg ... Perubahan Kedua.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mengatur persediaan dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Bone Bolango No. 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No, 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PPNo. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 32 Tahun 2014; Perda Kab. Bone Bolango No. 67 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengelolaan Aset Desa

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa

Download file:

PERBUP NO 19 THN 2016 TTG... ASET DESA - (f).pdf

PENGELOLAAN ASET DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19, TBD No.19, LL KAB. KAYONG UTARA: 27 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 45 Permendagr No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa
UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 1 Tahun 2016, dan Perda Kayong Utara No. 13 Tahun 2015
Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Desa, Gubernur, Bupati, Kepala Desa, Desa, Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Pengamaman, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Tukar Menukar, Penjualan, Penyertaan Modal Pemerintah Desa, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Tanah Desa, Inventarisasi, dan Kodefikasi; Jenis Aset Desa; Pengelolaan Aset Desa; Tukar Menukar; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2016.
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP-NOMOR-19-TAHUN-201...OLAAN-PERSEDIAAN.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/No.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan barang persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu adanya pedoman pengelolaan barang persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5156); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 152); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68); 17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11); 18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 33); 19. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 3); 20. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 44);
1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 5. PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN 6. PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA SKPD 7. PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN PADA UNIT KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 8. PELAPORAN 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2016.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Timur No. 18 Tahun 2016

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Sumba Timur No. 18 Tahun 2016.pdf

AKRUAL-ASET-PENGELOLAAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa Aset Tak Berwujud merupakan salah satu jenis aset yang berpotensi dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa dan wajib disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); bahwa Aset Tak Berwujud (ATB) harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan sehingga pengelolaannya perlu diatur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual di Kabupaten Sumba Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Tujuan; III. Kriteria Aset Tak Berwujud; IV. Jenis Aset Tak Berwujud; V. Sumber Dana Aset Tak Berwujud; VI. Pengakuan Aset Tak Berwujud; VII. Pengukuran Aset Tak Berwujud; VIII. Amortisasi, Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud; IX. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman; 8 halaman penjelasan

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 17 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Standarisasi Harga Barang dan Jasa 2017

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup Kulon Progo No. 17...ng dan Jasa 2017.pdf

Perbup Kulon Progo No. 17...a 2017 Lampiran1.pdf

Perbup Kulon Progo No. 17...a 2017 Lampiran2.pdf

Perbup Kulon Progo No. 17...a 2017 Lampiran3.pdf

JASA – BARANG – STANDARISASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa 2017

ABSTRAK:

Dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan belanja Daerah, perlu adanya standarisasi harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa telah menyusun standarisasi berdasarkan harga barang dan jasa di pasaran.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009.
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Ruang lingkup Standarisasi Harga Barang dan Jasa meliputi sarana kerja, jasa, dan konstruksi. Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik (termasuk pajak) dan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2016.
7 HLM; -

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima No. 16 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP 16 TAHUN 2016.pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 344

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

a. Dalam rangka penyempurnaan penilaian asset, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan; b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah.
UU no. 64 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP no. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahun 2013; PERBUP Bima No. 27 Tahun 2013; PERBUP Bima No. 17 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Bima No. 06 Tahun 2010.
1. Ketentuan Pasal 6 disisipkan 1 ayat (2a).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Merupakan Hasil PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
-
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 15 Tahun 2016

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup No. 15 Tahun 2016.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan NIlai Sewa Reklame

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

peraturan_bupati_barru_no...l_perhitunga-min.pdf

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan NIlai Sewa Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) mengenai Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka untuk menjam.in kepastian prosedural penyelenggaraan kelancaran penyelenggaraan reklame dan tertibnya pemungutan/pengelolaan Pajak dalam Peraturan Bupati; Reklame perlu ditetapkan b. bahwasehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-uridang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); '"/. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inscntif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor l); 12.Peraturan Daerah Kabupatcn Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 2 ) Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tah un 2008 Nornor 26, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3); i3.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ba.rru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru nomor 6); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 nomor 6); 15.Peraturan Oaerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomorl4); 17 .Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Togas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHJTUNGAN NILAI SEWA REKLAME. BAB J. KETENTUAN UMUM Paaal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Barru. 3. Bupati adalah Bupatifsarru. 4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal KabupatenBarru. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraa.n dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturar; Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah ata.u diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalarn bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 8. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan narna dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 9. Reklame adalah benda, alat, perbuat.an atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 10. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklarne atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah• ubah,terprograrn dan difungsikan dengan tenaga listrik. 11. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan haik bersinar atau tidak bersinar maupun disinari. 12. Reklame Billboard/Papan adalah reklarne yang terbuat dari rangko. besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar yang bersifat tetap. 13. Reklame Baliho adalah reklame yang rangkanya dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil. 14. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 15. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau .·· . . . . ... ' dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suat.u benda lain. 16. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar. 17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen. 20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan. 21. Titik Reklame adalah ternpat dan/ atau lokasi di mana bidang reklamedidirikan atau ditempelkan yang bersifat pennanen. 22. Izin Titik adalah Izin Pendirian Tiang Reklame pada tempat dan/atau lokasi di mana reklame akan didirikan atau ditempelkan yang bersifat permanen. 23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untukdan atas nama pihak lain. 24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame. 25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. 26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan rekla.me berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilaijual. 27. Nilai Kontrak adalah nilai sewa yang disepakati yang oleh konsumen/ distributor terhadap pihak ketiga selaku penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertentu. s . : . 28. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkatan Strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dalam Peraturan ini. 29. Kawasan/zonasi adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan rekalme. 30. Jala.n Negara adalah jalan arteri dan jaian kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, danjalan strategis nasional. 31. Jala.n Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi. 32. Jala.n Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak tennasuk pada jalan nasional dan propinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, dengan pusat kegiatan local. 33. Jalan Desa / Kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman dalam desa, sertajalan lingkungan. BAB II TATA CARA PERHITUNGAN NIL.AI SEWA REKLAME � Paaal 2 (1) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan: a. nilai jual objek pajak reklame; dan b. nilai strategis penyelenggaraan reklame. (2) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame yang diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau badan. (3) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame ditentukan berdasarkan : a. klasifikasi lokasi/kelas jalan; b. ketinggian objek reklame; c. sudut pandang; dan c. luas reklame. (4) Penetapan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame dan klasifikasi nilai strategi lokasi penyelenggaraan reklame yang telah ditetapkan merupakan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 6 ..., . . . . BABUI JENIS REKLAME Paaal 3 ( l) Jenis reklame dibedakan menjadi: a. reklame tetap terbatas; dan b. reklame insidentil ; (2) Reklarne tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari : a. reklarne megatron/videotron/led; b. reklarne bando jalan; dan c. reklame billboard/papan. (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagairnana dimaksud, terdiri dari : a. reklarne baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster; b. reklarne stiker/melekat; c. reklame selebaran/brosur/leafleat; d. reklame film/ slide; e. reklame udara; f. reklame suara; g. reklame peragaan; dan h. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. BAB IV STANDAR REKLAME Paaal4 ( 1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklarne. (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) da.n menjaga norma kesopanan; b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya mernperhatikan aspek keindahan; c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuanstandar kekuatan konstruksi; d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan; 7 nnnr rzrr rrn1n11nna:-mnunu1n11cr1erwawPJJJUUOIUIPlllliiilliliiliQ e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan f. standarkeselamatan yaitu reklamc yang dipasang tidak menggangu lalu lintas dan tidak. membahayakan masyarakat disekitarnya. BABV KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU Paaal 5 (1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame, melalui kerjasama pengelolaan dengan pihak lain. (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman kota dan shelter angkutan kota. (3) Kerjasa.ma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. kerjasarna pemanfaatan; b. perjanjian sewa-menyewa; c. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan kekayaan milik daerah. BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 ( 1) Set:iap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki IzinPemasangan Reklame dan Izin Titik dari KP3M. (2) Jenis Reklame yang wajib memiliki Izin Titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. kategori reklame adalah reklame tetap terbatas: dan b. lokasi pemasangan terletak pada titik reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. (3) Masa Berlaku lzin Titik selama 3 Tahun. (4) lzin Pemasangan Reklamc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap Terbatas melalui tahapan sebagai berikut : a. Pengajuan permohonan oleh pemohon; b. Persetujuan titik lokasi dari Tim Teknis KP3M; c. Setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara, kepada Pemohon diberikan Surat Keterangan 8 . ... Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media rek.lame; dan d. Setelah memperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pajak rek.lame pemohon dapat memperoleh Surat lzin Pemasangan Reklame dengan m.enyerta.kan bukti pembayaran dimaksud. (5) Untuk jenis reklame insidentil pada saat pembayaran pe.jak dan pengambilan Surat Izin Pernasangan Reklame, masing-masing ditandatangani sebagai tanda legalitas pada masing-masing reklame. (6) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Pema.sangan Reklame harus menyertakan desain atau garnbar reklame yang akan dipasang. (7) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Terhadap lzin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin. (9) Penghitungan besarnya pajak didasarkan pada berlakunya masa pajak. ( 10) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan sela.njutnya harus mengganti dengan bahan yang baru. (11) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KP3M. (12) Nama Pengenal Profesi atau usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada Iokaei yang dimaksud yang besar ukurannya melebihi 1 M:i (Satu meter persegi) dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial. (13) Nama Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang dimaksud dengan mencantumkan logo barang dan/atau produk komersial, dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandurig nilai komersial. 9 Paaal7 KP3M berwenang clan bertanggungjawab memberikan pelayanan terhadap proses perizinanpemasangan reklarne hingga penerbitan dokumen perizinan. BAB VD MEKANISME PENERBITAN SURAT IZIN Bagian Kesatu Peraya.ratan Paaal 8 Perrnohorian pemasangan reklame dapat di proses setelah mengisi formulir permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain: a. Gambar (design) reklame; b. Gambar dan perhitungan konatruksi reklarne; c. Denah (Gambar) lokasi: d. Persetujuan tidak keberaran dari pemilik tanah yang disertai foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian; dan e. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk jenis reklame megatron, reklame papan yang berukuran diatas 4 x 6 meter dan Rcklame Bando. Bagian Kedua MEKANISME PENERBITAN Paaal 9 ( 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala KP3M dengan mengisi forrnulir permohonan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 7. (2) Petugas Pendaftaran menerima berkas permohonan izin dan melakukan penelitian berkas dan persyaratan administrasi pemohon. (3) Apabila telah memenuhi persyaratan, maka petugas pendaftaran akan melakukan registrasi pada buku registrasi pendaftaran, menyertakan kartu kontrol dokumen perizinan dan pemohon menerima Tanda Terima pendaftaran. 10 ..• '' (4) Apabila berkas tidak lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. (5) Petugas pendaftaran selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis. (6) Tim Tekriis melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan melakukan peninjauan di lokasi rencana pemasangan reklame jika lokasi yang dimaksud berdampak pada amdal lalu lintas, untuk kemudian memberikan rekomendasi menerirna atau menolak kepada Kepala KP3M selaku Koordinator Tim Teknis. (7) Jika permohonan ditolak, maka permohonan izin akan dikembalikan kepada pemohon dengan menyertakan alasan penolakan. (8) Untuk permohonan izin yang diterima, Tim Teknis menyerahkan berkas permohonan kepada petugas registrasi penomoran izin. (9) Petugas registrasi penomoran izin memberikan nomor izin dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan ke petugas pencetakan izin. (10) Petugas pencetakan izin menginput data, mencetak izin dan memeriksa kembali kebenaran Izin yang telah clicetak. (11) Petugas pencetakan izin menyerahkan Surat izin kepada Tim Teknis untuk dikorekai ulang. ( 12) Tim Teknis menyerahkan Surat izin kepada Kepala Seksi yang menangani untuk dikoreksi dan diparaf. (13) Kepala Seksi menyerahkan Surat Izin kepada Kasubag Tata Usaha untuk dikoreksi dan diparaf. (14) Kasubag Tata Usaha menyerahkan surat izin kepada Kepala KP3M untuk ditanda tangani. ( 15) Surat izin yang Asli diserahkan kepada petugas penyerahan untuk melakukan pencatatan dan salinan izin diserahkan ke petugas pengarsipan untuk diarsipkan. ( 16) Petugas Penyerahan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon izin dan pemohon menandatangani bukti pengambilan surat izin. { 1 7) Masing-masing petugas yang terkait dalarn proses penerbitan surat izin wajib membubuhi paraf pada kartu kontrol dokumen perizinan. Bagian Ketiga Penandatanganan 12:in Pasal 10 {l) Penandatangan surat izin diatur sebagai berikut: a. Surat Izin ditandatangani oleh Kepala KP3M; b. Apabila Kepala KP3M berhalangan atau melaksanakan tugas luar, rnaka surat izin ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha Bagian Keempat Tata Cara Pemaaangan Pasal 11 (1) Pemasangan reklarne dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Izin Pemasangan dari KP3M. (2) Pemasangan reklame tetap terbatas harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perizinan Reklame. (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame PaAl 12 ( 1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, keti.nggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklarne (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Rek.lame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PaAl 13 ( 1) Setiap pelaksanaan pernasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan. (2) Apabila pemohon reklame tetap dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penyelenggara izin titik batal, tanggal dikeluarkannya Surat lzin Titik, tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohonkan oleh pihak lain. (3) Biaya Operasional Tim Teknis permohonan Izin Titik Reklame ditanggung oleh pihak pemohon. .. ' BAB VIII KEWAJmAN PaH.114 ( 1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan,reklame yang telah dipasang wajib dipelihara clan dirawat secara berkala. (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) ,dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame. (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan/ atau Pemegang Izin. (4) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak BAB IX PENCABUTAN IZIN Pasal 15 ( 1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,apabila : a. pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 8; b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tida.k sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis perizinan reklame; c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/ atau d. Melanggar ketentuan yang rnengatur mengenai penyelenggaraan reklame. (2) Sebeium izin dicabut sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizirian dan Penanaman Modal terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pernilik reklame dan/ atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berja.ngka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mengeluarkan keputusan pencabutan izin. dan Paaal 16 ( 1) Apabila izin telah dicabu t, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidakberlaku. (2) Apabila dalam jangka waktu pa.ling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud. BAB X PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME Paaal 17 Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklarne sebagai berikut : a. pemasangan reklarne yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin ; b. pemasangan reklarne yang tidak merniliki izin: c. pemasangan reklame yang tidak scsuai dengan izin yang diberikan; atau d. pemasangan reklame yang melanggar dan tidak melalui proses sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14. BAB XI LARANGAN Paaal 18 Setiap orang atau badan atau pernilik reklame, dilarang : a. menernpelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izrn yang dimiliki; b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dirniliki; c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame; d. memasang reklarne dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklamespanduk; e. memasang reklame yang tidak rnemenuhi standar reklame; f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman; g. memasang tiang penyangga umbul-urnbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon; h. memasang/menempatkan reklame yang menutupi rcklame lainnya; dan 14 \ lalllllllllllll1Allllll11114000Ullfuuu••••••••�......-�·u•U••••-•uu•---·----·---·-·-··-·-·· i. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Paaal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak: tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2014.
22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.