RETRIBUSI - RUMAH POTONG HEWAN - TEMPAT PELELANGAN HEWAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 163, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 163
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tempat Pelelangan Hewan
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan pengawasan/kesehatan hewan, khususnya hewan ternak yang akan dijual di pasar hewan, maka perlu diatur Pengelolaan Pasar Hewan;
Bahwa Rumah Potong Hewan dan Tempat Pelelangan Hewan sebagai fasilitas Pemerintah perlu memberikan jaminan keamanan pangan produk hasil ternak
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Bupatl Muna Barat Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang pengenaan retribusi atas Rumah Potong Hewan dan Tempat Pelelangan Hewan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2015.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 163 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kab Cilacap telah memiliki Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kab Cilacap yang ditetapkan mendasari UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa dalam pelaksanaannya terhadap tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, menyebutkan bahwa te=arif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan peninjauan tarif retribusi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Perkada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Lampiran Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang retribusi Pelayanan Pasar di Kab Cilacap;
UU no 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada ketentuan tarif retribusi untuk pelayanan pasar dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 164 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Elektronik
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupatiuntuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara elektronik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Elektronik.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Elektronik. Pendaftaran Pajak melalui e-BPHTB dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Akun PPAT yang terdaftar dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan engunggah berkas persyaratan ke dalam Sistem Aplikasi e-BPHTB. Berkas persyaratan yang harus diunggah adalah: Kartu Tanda Penduduk Penjual dan Pembeli; Surat Tanah; Kwitansi Transaksi; SPPT PBB P2; foto visual tanah dan bangunan; Surat Warisan jika Waris; dan Kartu Keluarga Penerima Hak. Wajib Pajak dan/atau PPAT mencetak Kode Billing sebagai lampiran SSPD yang berisikan nformasi Nomor Pendaftaran, Kode Billing, NOP, Alamat, NIK, Nama Pemohon,dan Nomor SSPD serta Nilai Pajak BPHTB yang harus dibayarkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
11 hlm; Lampiran 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 164 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 273 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2015 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa ditetapkan denga Perbup; bahwa pengalokasian dan tata cara bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Perbup Cilacap No 273 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah di Kabupaten Cilacap TA 2019; bahwa berdasarkan Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kab Cilacap TA 2019, terjadi perubahan alokasi bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga Perbup Cilacap No 273 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah di Kabupaten Cilacap TA 2019 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 273 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi dan Pedoman Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi daerah di Kabupaten Cilacap TA 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 6 Tahun 2014; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2017; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 20 tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 7 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan ayat (3a) dan ayat (4a) pada Pasal 5 mengenai alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah ditransfer ke Pemerintah Desa paling sedikit 10%.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 273 Tahun 2018
18 hal
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 2004
Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 165, kemendagri.go.id : 3 hlm.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 165 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bandung No. 289 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi
wajib pajak yang bersifat memaksa, dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam
pengembangan sistem Pajak yang mendukung
pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan yang efektif efisien perlu pengaturan
yang mendukung instrument pembayaran secara
dalam jaringan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum
mengakomodir mekanisme pembayaran yang lebih
efektif efisien, sehingga perlu diubah dan
disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Bandung;
Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 , Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2011, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 52 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten bandung
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 165 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB)
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Badan Usaha, yang menyebutkan bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimana Surat Keterangan Berusaha (SKB) dimaksud merupakan pengganti Surat Keterangan
Tempat Usaha (SKTU); bahwa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tanah laut yang ke-55 dan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada Badan Usaha Perseorangan Lainnya dengan cara pembebasan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikaitkan dengan penerbitan/perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); bahwa pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut juga merupakan bentuk nyata perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terhadap pelaku usaha kecil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan minat para pelaku badan usaha perseorangan untuk mengurus izin usahanya dengan harapan mindset bahwa “mengurusizin itu susah“ akan berubah menjadi “mengurus izin itu mudah”. Harapan kedepannya hal ini akan menarik para pelaku badan usaha perseorangan untuk berlombalomba meningkatkan usahanya; bahwa penyederhanaan prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan, yang dalam hal ini adalah pembebasan retribusi pelayanan Nonperizinan melalui pembebasan retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha
(SKB);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Untuk Badan Usaha Perseorangan Lainnya Dikaitkan Dengan Penerbitan/Perpanjangan Surat Keterangan Berusaha (SKB), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembebasan Retribusi;
3. Pelaporan dan Pengendalian;
4. Pertanggungjawaban; dan
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 167 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 167, Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor : 167
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Baubau Ke-21
ABSTRAK:
a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dan Pasal 2 ayat ( 1) huruf a Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dalam rangka hari jadi Kota Baubau ke-21, Pemerintah Kota Baubau memberikan Penghapusan sanksi Administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam rangka Harl Jadi Kota Baubau ke-21;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Daerah Kata Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2013 Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau tahun 2021 Nomor 5); 10. Peraturan Wali kota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 16).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 168 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Petujuk Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
