Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.200 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 35 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pembinaan dan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

PERWAKO-35-2012.pdf

pembinaan-pendaftaran-lembaga-kesejahteraan-sosial

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2012/NO.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan dan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

ABSTRAK:

Sebagia upaya lebih meningkatkan peran masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, sejalan dengan ketentuan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Permensos No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan pedoman pengaturan, pembinaan, dan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 16 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2012; Permensos No. 129/HUK/2008; Permensos No. 184 Tahun 2011; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, status lembaga kesejahteraan sosial, syarat-syarat dan tata cara pendaftaran LKS, sumber daya dan standar LKS, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2012.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 31 Tahun 2012

Pedoman Penyusunan parameter Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah Kota Yogyakarta

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perwali Yogyakarta No.31 ... Kota Yogyakarta.pdf

pedoman-penyusunan-parameter-penduduk-keluarga-sasaran-jaminan-perlindungan-sosial

2012

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 31, BD.2012/NO.31

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyusunan parameter Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Daerah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga kota Yogyakarta secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui jaminan perlindungan sosial daerah di kota Yogyakarta perlu disusun dan ditetapkan parameter penduduk dan keluarga sasaran;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 30 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pembekuan Data Penduduk Di Kota Pontianak

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI-NO-30-TAHUN-2012-...AFTARAN PENDUDUK.pdf

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PEMBEKUAN DATA PENDUDUK DI KOTA PONTIANAK

2012

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD.2012/NO.30, LL KOTA PONTIANAK: 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pembekuan Data Penduduk Di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 diamanatkan untuk tertib administrasi pendaftaran penduduk dan akurasi biodata kependudukan perlu adanya pengaturan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 25 Tahun 2008, Keppres No. 88 Tahun 2004, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Perda No. 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pendaftaran Dan Persyaratan Menjadi Penduduk Kota Pontianak, Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri, Tata Cara Pendataan Penduduk Rentan, Pembekuan Data Penduduk, Biodata Penduduk WNI, Biodata Orang Asing, Pindah Keluar Negeri, Pindah Datang Dari Luar Negeri, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
17 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2012

Pencabutan Perwali Yogyakarta No.114 Tahun 2011 ttg Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2012

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 114 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta Tahun 2012

Download file:

Perwali Yogyakarta No.24 ... KIA WNI Kota YK.pdf

pencabutan-peraturan-walikota-pemberian-santunan-kematian-ktp wni-kia wni-tahun 2012

2012

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 24, BD.2012/NO.24

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pencabutan Perwali Yogyakarta No.114 Tahun 2011 ttg Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2012

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa hasil evaluasi pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber pada APBD; bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta Tahun 2012 perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011; . Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mencabut dan tidak memberlakukan lagi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) Dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 114).

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2011 Tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2012
Jumlah Halaman: 3 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2012

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Perwali No. 14 Tahun 2012...osial Untuk RSDK.pdf

pedoman pelaksana

2012

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, BD No 14

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK)

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya kepada keluarga tidak mampu atau miskin maka Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana bantuan sosial untuk pengadaan sarana prasarana bagi keluarga miskin dengan dibantu personil dari Kodim 0809; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan, pertanggung-jawaban keuangan dan pelaporan penggunaan bantuan sosial perlu adanya pedoman pelaksanaan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Bagi Keluarga Miskin Dalam Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK).
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
Bantuan Sosial mempunyai maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui: a. Peningkatan peran serta masyarakat; b. Peningkatan kreatifitas masyarakat; c. Peningkatan lingkungan yang sehat melalui pembangunan rumah sehat; d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi; e. Peningkatan peran serta/swadaya masyarakat setempat dalam penggalangan kesetiakawanan sosial.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2012.
17 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2012

Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 56 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta

Download file:

Perwali Yogyakarta No.11 ... Kota Yogyakarta.pdf

Pedoman-Pendataan-Keluarga-Miskin

2012

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 11, BD.2012/NO.11

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka penanganan masalah kemiskinan di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data keluarga dan penduduk miskin yang selalu diperbaharui yang bisa menggambarkan kondisi kemiskinan di Kota Yogyakarta; bahwa untuk memperoleh data keluarga dan penduduk miskin yang selalu diperbaharui, maka perlu mengatur pedoman pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2006; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Periode Pendataan; Pelaksana Pendataan; Mekanisme Pendataan; Penetapan Dan Sosialisasi Data Keluarga Miskin Dan Penduduk Miskin; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut: Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 806/KEP/2009 tentang Tata Naskah dan Mekanisme Pemberian Kartu menuju Sejahtera (KMS)
Jumlah Halaman: 7 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 470/04 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 4 TAHUN 2010.pdf

Standar - Pelayanan - Minimal - Bidang - Administrasi - Kependudukan - Di - Lingkungan - Pemerintah - Kota - Sibolga

2011

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 470/04, BD. 2011/ No. 04

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Administrasi Kependudukan Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Standar pelayanan Minimal di Bldang Administrasi Kependudukan' dengan' berpeclorrian kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 ,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nornor 65 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2011.
15 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 114 Tahun 2011

Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta Tahun 2012

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 24 Tahun 2012 tentang Pencabutan Perwali Yogyakarta No.114 Tahun 2011 ttg Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2012

Download file:

Perwali Yogyakarta No.114...karta Tahun 2012.pdf

santunan-kematian-ktp wni-kia wni

2011

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 114, BD.2011/NO.114

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta Tahun 2012

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kepada warga masyarakat pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta yang masih berlaku;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Persyaratan dan Tata Cara; Besar Santunan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 6 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 099 Tahun 2011

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

perwal no.099 th.2011.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 92 Tahun 2011

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Mencabut

PERWALI Kota Yogyakarta No. 51 Tahun 2008 tentang Pedoman Ketugasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

Download file:

Perwali Yogyakarta No.92 ...Rukun Warga (RW).pdf

petunjuk-pelaksanaan-pembentukan-rt-rw

2011

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 92, BD.2011/NO.92

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka tercapainya optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka diperlukan petunjuk pelaksanaan pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Fungsi dan Tugas; Susunan Organisasi; Hak dan Kewajiban Pengurus; Syarat-Syarat Pengurus; Pemilihan Pengurus; Tata Tertib Musyawarah Pemilihan Pengurus; Pergantian Antar Waktu Pengurus RT; Pergantian Antar Waktu Pengurus RW; Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan; Tata Kerja Kepengurusan; Musyawarah; Pengelolaan Keuangan; Barang Inventaris; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pedoman Ketugasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
Jumlah Halaman: 10 hlm. Lampiran: 16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2011.