Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 11, BN.2017/No.1231, peraturan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/PedomanDana Desa
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Katingan No. 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana-Desa-Standar/Pedoman-Dana Desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/613
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan Dan Dana Operasional Damang Kepala Adat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Damang, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan Dan Mantir Adat Kelurahan Dan Dana Operasional Damang Kepala Adat, perlu diberikan Tunjangan/Insentif
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016;
Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensinya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2021
PENYELENGGARAAN - SISTEM - LEKTRONIK - TERINTEGRASI - DALAM - PENDAFTARAN - PENERIMA - BANTUAN - IURAN - JAMINAN - KESEHATAN - DAN - PENDATAAN - FAKIR - MISKIN - DAN - ORANG - TIDAK - MAMPU
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD 2021/11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Terintegrasi Dalam Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu perlu dilakukan perubahan proses administrasi terutama dalam pendataan agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui aplikasi sistem elektronik terpadu, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Terintegrasi dalam Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 101 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; Perpres RI No. 82 Tahun 2018; Permensos No. 8 Tahun 2012; Permensos No. 5 Tahun 2016; Permensos No. 10 Tahun 2016; Perda Kota Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola, Mekanisme Pelayanan Secara Online, Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi, Pengintegrasian Data, Force Majeure, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2021.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Serta Pengeluaran Untuk Menandai Keadaan Darurat Dan Mendesak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
134 ayat (4) pasal 162 ayat : (11) j Peraturan
Menteri Dalam Negei Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana, yang telah diubah
beberapa kali tersikhir dengan | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
tentang Mekanisme Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
serta Pengeluaran untuk Mendanai Keadaan
Darurat dan Mendesak dilingkungan
Pemerintah Kabupai:en Bombana; ]
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf j a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bombana tentang Mekanisme Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga serta Pengeluaran untuk; Mendanai
Keadaan Darurat dan Mendesak di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
1. Undang-Undang Nomor 29; Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,
Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi:j Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan j Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharajin Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20(1
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II BELANJA TIDAK TERDUGA
BAB III KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2015.
14 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMA SANTUNAN KEPADA ANAK YATIM PIATU, YATIM, PIATU DAN LANJUT USIA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerima Santunan Kepada Anak yatim Piatu, Yatim, Piatu dan Lanjut Usia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran
masyarakat khususnya anak yatim piatu, yatim, piatu dan
lanjut usia (lansia), maka Pemerintah Daerah mengambil
langkah untuk melaksanakan pemberian santunan bagi
anak yatim piatu, yatim, piatu dan lanjut usia (lansia)
Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1991, UU No.23 Tahun 2014, PP No.15 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.10 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerima Santunan Kepada Anak Yatim Piatu, Yatim,
Piatu Dan Lanjut Usia
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2021.
Halaman 4
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 11 Tahun 1962
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan
penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan
usaha ekonomi produktif dipandang perlu memberikan
bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk
mengembangkan Desa Berdikari di Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, agar pemberian bantuan keuangan kepada
pemerintahan desa dapat berdayaguna, berhasil guna, serta
dapat mendorong terwujudnya Desa Berdikari maka, perlu
ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintahan Desa Untuk Rintisan Model Desa
Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diberikan sebagai bentuk
dukungan Pemerintah Daerah untuk Rintisan Model Desa Berdikari di Jawa
Tengah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2015.
19 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna No. 11 Tahun 1997
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:
Bahwa sumbangan pihak ketiga kepada Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah, sehingga dengan demikian pengurusan dan pengelolaannya perlu diatur sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah ; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah .
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959 ; UU No. 5 Tahun 1974 ; PP No. 5 Tahun 1975 ; PP No. 6 Tahun 1975 ; PP No. 45 Tahun 1992 ; Permendagri No. 3 Tahun 1978 ; Permendagri No. 4 Tahun 1979 ; Kemendagri No. 6 Tahun 1988 ; Kemendagri No. 84 Tahun 1993
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, sumbangan pihak ketiga, ketentuan persetujuan dan pengesahan, ketentuan pengelolaan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2022
Pers, Pos, dan Periklanan - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 No 11/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jombang, tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jombang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018.
Pembentukan FKDM dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dini di Kabupaten Jombang.
Pembentukan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat.
yang terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya, serta melibatkan dari unsur perempuan, dengan masa bhakti selama 5 (lima) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2023
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023-2027
ABSTRAK:
a. bahwa perencanaan penanggulangan bencana merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun
berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya
penanggulangannya yang dijabarkan dalam program
kegiatan penanggulangan bencana dan rincian
anggarannya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, perencanaan penanggulangan bencana
ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan
Lampiran Bab IX Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun
2023-2027.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
Permendagri Nomor 33 Tahun 2006;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 101 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015.
Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Karakteristik Dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
c. Bab III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
d. Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program;
e. Bab V : Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana;
f. Bab VI : Pemaduan, Pengendalian, Dan Evaluasi; dan
g. Bab VII: Penutup.
Uraian Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magetan Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
112 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
