Keputusan Menteri Kesehatan NO. HK.01.07/MENKES/1928/2022, yankes.kemkes.go.id : 3 hlm.
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting
ABSTRAK:
Untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional, perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh organisasi profesi.
Dasar hukum Kepmenkes ini adalah UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2016; Permenkes Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010; Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/IX/2011; dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.
Kepmenkes ini menetapkan dan memberlakukan pedoman nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting yang selanjutnya disebut PNPK Stunting merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait. Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PNPK Stunting dengan melibatkan organisasi profesi.
CATATAN:
Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X.K.2 yang merupakan lampirannya
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 1.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2),
Pasal 19, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13
Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat
Miskin perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi
Masyarakat Miskin;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13
Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Hukum, Standar Bantuan Hukum, Besaran Dana Bantuan Hukum, Pengajuan Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pelaporan Dana Bantuan Hukum, Pembinaan Dan Pengawasan, tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, Sistem Informasi Bantuan Hukum, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Halaman: 31 hlm , Lampiran: 6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1.8 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta dimaksudkan untuk mewujudkan
penanggulangan kemiskinan di daerah sebagai bagian dari
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta bertujuan memberikan perencanaan yang
terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surakarta sebagai dasar
penyusunan rencana aksi tahunan; bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta Tahun 2022-2026 perlu ditetapkan dengan
produk hukum daerah untuk memberikan kepastian
hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Surakarta yang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta dan stakeholders di Kota
Surakarta dalam menetapkan dan mensinergikan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2022-2026
dalam bentuk Strategi, Kebijakan dan Program/Kegiatan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
190 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 29.1 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk memantapkan pelaksanaan Satu Data
Kota Surakarta, perlu untuk melakukan pengaturan
terkait Geospasial dan penyesuaian terhadap Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Satu Data Jawa Tengah; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Satu Data Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis, Sumber dan Sifat Data
Bab III Prinsip Satu Data Kota Surakarta
Bab IV Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta
Bab V Forum Satu Data Kota Surakarta
Bab VI Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta
Bab VII Solodata
Bab VIII Pemanfaatan Data
Bab IX Pemenuhan Sumber Daya Manusia
Bab X Partisipasi Masyarakat dan Pihak Lain
Bab XI Monitoring dan Evaluasi
Bab XII Pendanaan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 dicabut.
32 hlm
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022 Tahun 2022
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-7/MBU/09/2022, BN. 2022/No. 961, https://jdih.bumn.go.id/: 20 Hlm
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022 Tahun 2022
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut :
Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-02/BL/2009 tentang Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing
Mencabut sebagian :
ketentuan pelaporan bagi Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.E.1 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-460/BL/2008 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13A Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan layanan umum RSUD
Bendan yang mencrapkan pola keuangan BLUD
secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan
dan bertanggung jawab dengan mernperhatikan
asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan
dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk
membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah,
perlu adanya pengaturan mengenai Pejabat
Pengelola RSUD Bendan yang profesional dan
berkompeten; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola pada
Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota
Pekalongan dapat berasal dari ASN dan tenaga
profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan,
profesionalitas, kemampuan keuangan dan
berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimr.ksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pejabat
Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ; Peraturan Wali Kota Pekalongan Nornor 30 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruano lingkup, pejabat pengelola BLUD, pengangkatan dan pengadaa, persyaratan, batas usia kerja dan masa kerja, tugas dan fungsi, hak, kewajiban, larangan, evaluasi kinerja, pemberhentian, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
