Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 119, BD 2020/No 103 seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
2. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang Pemerintah
Daerah dan Administrasi Pemerintahan, maka Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2016 sebagaimana
dimaksud huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Bogor tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2017, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor 2/SE.VII/2019 , Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019
Terdiri dari 74 Pasal, 15 Bab yaitu Ketentuan Umum,Asas Dan Prinsip, Penyelenggaraan, Naskah Dinas, Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama Dan Untuk Beliau, Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Dan Penjabat Walikota, Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan, Dan Penggunaan Tinta, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas, Papan Nama, Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, Dan Ralat, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Mengatur mengenai Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
128 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 119 Tahun 2020
Peraturan Bupati Bantul Nomor 85
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 119, BD.2020/NO.119
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
Atau Pejabat Lain;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11
Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Keugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penentuan Nilai Kerugian Daerah; Penagihan dan Penyetoran; Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
Jumlah Halaman: 27 HLM; Lampiran: 18 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2020
PERWALI Kota Yogyakarta No. 117 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020.
Materi pokok : Kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Mencabut : Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman : 17 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 120 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN RENCANA STRATEGIS BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka perlu mentapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Strategis Bisnis; Rencana Bisnis dan Anggaran; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
16 HAL DAN 5 HAL LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 120 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 120, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.120
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka pencapaian target kinerja Pemkab Cilacap Tahun 2020 dan untuk mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan yang bersinergi sesuai dengan RPJMD Kab. Cilacap Tahun 2017-2022 perlu dilakukan atas Perbup Cilacap No. 68 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 343 (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Perda Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 23 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2014; Perda Kab CIlacap No. 9 Tahun 2016; Perda Kab No 3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Perbup Cilacap No. 68 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan yang diubah : Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Pasal 5, dan Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 120 Tahun 2020
Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 120, BD.2020/NO.120
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi data Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tertib penatausahaan pembayaran gaji, perlu dukungan sebuah Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil (SIMGAJI) yang digunakan secara tertib dan sesuai dengan standar operasional prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati Standar Operasional Prosedur Sistem Informasi Manajemen Gaji Pegawai Negeri Sipil; dengan sistematika; .
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, Dan Sasaran;
Standar Operasional Prosedur; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 120 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 120, BD 2020/123 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pabuaran Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
