Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendanaan Pendidikan Dasar
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mengamanatkan setiap warga Negara berhak mendapat
pendidikan; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan
untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, maka perlu
pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan; bahwa pendanaan Pendidikan dasar telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
namun dikarenakan terdapat perubahan kewenangan
Pendidikan menengah, maka Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah, perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendanaan Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis Biaya Pendidikan, Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan, Sasaran, Sumber Pendanaan, Mekanisme Pendanaan, Partisipasi Masyarakat, Pertanggungjawaban Pendanaan Pendidikan, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah Di Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar dalam berlalu lintas menuju ke sekolah diperlukan rute yang aman dan selamat;
b. bahwa agar penentuan rute yang aman dan selamat dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian hukum perlu menerapkan rute aman selamat sekolah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah di Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022 ; UU No. 22 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 32 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tahun
2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022;
Dalam Perbup ini diatur tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) di Kabupaten Lombok Barat. RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana prasarana angkutan perairan dari lokasi pemukiman menuju sekolah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
30 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN PADA WILAYAH PEMERINTAH DISTRIK DI KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah guna meningkatkan kualitas mutu Pendidikan bagi generasi penerus bangsa di Kabupaten Raja Ampat, maka perlu melakukan pengawasan terhadap tenaga pendidik secara kontinyu oleh masyarakat yang bersifat independent dan bertanggungjawab. Pengawasan secara kontinyu, secara teknis menggunakan aplikasi teknologi digital kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Sumber Daya Manusia.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nome 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam menetapkan SOP untuk memberikan petunjuk secara tertulis mengenai langkah-langkah kerja dalam pelaksanaan kegiatan atau program di bidang Sumber Daya Manusia.
Tujuan diatumya SOP dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. untuk menetapkan standar pengawasan atas kualias pelayanan
pendidikan pada wilayah pemerintahan Distrik di Kabupaten Raja
Ampat oleh Pemerintah Daerah;dan
b. untuk memberikan ruang atau akses bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga pendidik pada tingkat dasar dan menengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Lamp 1 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Terkait Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan
merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program
Sekolah Penggerak, Program Guru Pengerak,
lmplementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan
Berbasis Data, dan Pendidikan Inklusif yang
mengacu pada rapor dan profil Pendidikan, baik pada
kabupaten/kota maupun satuan Pendidikan, maka
penguatan kelembagaan satuan Perididikan untuk
rnewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang
bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudava
perlu terus digaungkan dan didukung
implementasinya, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui
Dukungan Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar
Terkait Program Sekolah Penggerak, Implementasi
Kurikulum Merdeka Perencanaan Berbasis Data
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PELAKSANAAN DUKUNGAN
BAB III PENDAMPINGAN DAN COACHING CLINIC
BAB IV SUPERVISI
BAB V MONITORING DAN EVALUASI
BAB VI UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN
BAB VII ALOKASI ANGGARAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
13 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 31 Tahun 2023
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 1187
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya perubahan konkret dalam penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Togas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1577);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Lembaran Daeral1 Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 92 Tahun 2022 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1096);
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tugas. Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor : 1077}
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 31 Tahun 2023
PendidikanPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Semarang No. 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan dalam Bidang Pendidikan Dasar untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Satuan Pendidikan dalam Bidang Pendidikan Dasar untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran
proses kegiatan belajar . mengajar di lembaga satuan
pendidikan swasta khususnya di jenjang Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Semarang,
Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan
berupa hibah; bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang
Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Dalam
Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan
Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana
dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan
Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk
Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten
Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Satuan Pendidikan Dalam Bidang Pendidikan Dasar Untuk Lembaga Satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Semarang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2023/2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruhan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri,
b. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun 2023/2024,
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022,
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan,
mengatur tentang pedoman teknis penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2023/2024 yang memuat tata cara penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan PPDB, pendataan ulang, jadwal kegiatan PPDB, perpindahan peserta didik, pelaporan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Miskin dan Berprestasi bagi Peserta DIdik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan memberikan bantuan kepada
peserta didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah
yang miskin dan berprestasi, maka perlu diberikan
beasiwa; bahwa untuk memberikan arah dan landasan
pemberian beasiswa dan berprestasi bagi bagi peserta
didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah maka
perlu disusun pedoman; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf
b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
pemberian Beasiswa Miskin dan Berprestasi Bagi
Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34
Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Beasiswa dan Sasaran Penerima, Besaran dan Pemanfaatan Beasiswa, Kriteria dan Persyaratan Penerima, Pengusulan, Penetapan dan Pembatalan Penerima, Tata Cara Penyaluran dan Pencairan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2023.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2020 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional
melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi
penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi
pendidikan perlu dukungan dan peran serta masyarakat
melalui wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan
di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah yang berperan dalam
memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana
dan prasarana serta pengawasan pendidikan; bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun
dikarenakan terdapat perubahan kewenangan terkait
pendidikan menengah, maka ketentuan dalam Peraturan
Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (1) huruf d dan ayat (5) Pasal 5, perubahan ayat (3) Pasal 6, penghapusan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14, perubahan ayat (2) Pasal 14, penyisipan Bab VA dan Pasal 19A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2011 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Tengah Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023 Nomor 514
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf k dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, menyatakan bahwa muatan lokal sebagai salah satu bagian dari muatan wajib sebagai upaya mencapai standar kompetensi lulusan dan muatan lokal tersebut dirumuskan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten perlu menetapkan muatan lokal sebagai bagian dari muatan mata pelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah menyatakan bahwa bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf c Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah menyatakan bahwa bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Sekolah Dasar, dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
11. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah;
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Sekolah Dasar Dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pelayanan
pendidikan pada peserta didik sehingga peserta didik mendapat kesempatan untuk mengenal, melestarikan, dan menerapkan kearifan lokal Masyarakat pancana, Bahasa dan Budaya daerah sebagai jati diri masyarakat/generasi muda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Jumlah Halaman 11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
