Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan pasal 14, Pasal 16 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, hal - hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur berkaitan dengan pajak hotel sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2012; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel yang terdiri atas 12 Bab dan 35 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuala Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaporan dan pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik di Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan Secara Elektronik Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk efisiensi, efektivitas, optimalisasi serta akuntabilitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diselaraskan dengan kemajuan
teknologi dan informasi, sehingga perlu menerapkan sistem pelaporan dan pembayaran secara elektronik, dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaporan dan pembayaran Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 tahun 2019; Perda Nomor 1 Tahun 2011; Perbup Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sarana Perangkat dan Sistem Informasi; Pelaporan Pajak Secara Elektronik dan Ketentuan Pembayaran Pajak Terutang; Pembayaran BPHTB; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 76 Tahun 2009
PERBUP Kab. Purworejo No. 51.2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa
PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - pERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 46 TAHUN 2012
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2017/No. 76 Seri E Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pedoman dalam
pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah untuk desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengeiolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Untuk Desa Sebagalmaha telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 66 Tahun 2014; bhawa sejalan dengan perkembangan keadaan, khususnya dengan adanya penataan organiasi perangkat daerah dan kelengkapan berkas permohonan peraturan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa, maka beberapa ketentuan dalam peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapakan peraturan bupati tetang perubahan ketiga atas peraturan bupati purworejo nomor 46 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa Tahu 1945; Undang-undang nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Komo 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peratutan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012; Peratutan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016; Peratutan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 46 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati purworejo nomor 46 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
Peraturan bupati purworejo nomor 46 tahun 2012.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 76 Tahun 2022
PERBUP Kab. Balangan No. 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan
atas Dana Bagi Hasil Daerah yang berdampak pada
perubahan atas pembagian penyaluran alokasi dana
desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah
bagi desa di Kabupaten Balangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi
Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12
Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sehubungan dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 perlu dilakukan beberapa perubahan terhadap target penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2010; Perda Kab. Berau No. 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2013; Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Berau No. 4 Tahun 2017; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No. 19 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 22 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 27 Tahun 2011; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Berau No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No. 5 Tahun 2015; Perbup Berau No. 35 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Berau No. 56 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang target penerimaan retribusi daerah per triwulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
6 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 76 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Gubernur Nomor 025 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak Pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
dengan adanya kenaikan indeks biaya produksi semen beku ternak sehingga berpengaruh terhadap besarnya retribusi penjualan produksi semen beku ternak pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan. untuk pengadaan e-katalog hanya ada satu tarif yang sama dengan tarif semen beku Balai Inseminasi Buatan Nasional. Untuk itu perlu ditetapkan peraturan Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Semen Beku Ternak Pada Balai Inseminasi Buatan Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2015;
Peraturan ini mengatur tentang peninjauan tarif retirbusi penjualan produksi semen beku ternak pada balai inseminasi buatan provinsi Kalimantan Sealatan. Lampiran I dan Lampiran XXII Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016.
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 025 TAHUN 2015
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 076 TAHUN 2016
5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2005
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2004
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang
Pemberian Kekurangan Bagi Hasil Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2004;
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2002 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2005
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang besaran kekurangan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, PP No.58 Tahun 2005, PP No.69 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.1 Tahun 2011, Perda Sintang No.2 Tahun 2011, Perda Sintang No.4 Tahun 2012, Perda Sintang No.5 Tahun 2012, Perda Sintang No.6 Tahun 2012, Perda Sintang No.4 Tahun 2013, Perbup Sintang No.41 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif, Besaran, Sumber Dan Penerima Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
