Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD 2011/9 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sehingga perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalani huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerilitah IVomor 2 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendafataran penduduk, penduduk musiman, pencatatan sipil, penetapan denda administratif dan biaya pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2011.
50 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 8 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahna &lam rangl.a moundak lanjuti Surat Fdaran Mcnicit Oalam Ncgeri Republik littkmenta Noinur 472.11/5111., S) =mat igIku-mber 2010 txuang Perpanianpan mama bertakonya Duipcmali PencataLinKelahiran. halm ting pctaporan kclahnan 11.1mpai (Wm natio yang thIctapLin tindartg-1 7naing; bahwa pembcrun dithenissi &Inn masa amain bcflakunya UndangInilartg Itmebut ilada hurul a ifintalaudkan uniuk mempersiapkan pcnduduk lebdi anal bait gum mcnibcrikan polindurigan mhailap status Jan liak sipd scscorang ocbagini lagi sehagai upa)a mcninglaikan ternb adinimurast kcpcniluilukan socara tosional khutuusya menyanglin akI11131
data lclahttan, J bahwa bcidnerkan pertinthangan ycbagamuna ihnuksuil dalam hunt( a ,huruf bdan hand c di alas perk' menetapkan &Nan Perattuan
UndantUndang Norm's 9 lahun 1999;1 nd.ing-Undang Nomor 23 I alum 2002;lintLmjklindang Nomor .42 Lilian 2004;Undang-IL 'Wang Nomor 12 Tabun 2006;Undang-I 'actingNamur 23 1ahun 2006;Pentium% Panic:iamb Nomor 37 Tabun 2007;Perelman Pemaintah Namur 3K Tahun 2007;Peuturan I'raidcn Republik Indonesia Noma 25 Tabun 2008;Peraturan Dacrah Kota Hanjarbaru Noma 2 l'ahun 2008
Peraturan ini Mengatur Tentang Perpanjangan Masa Dispensi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pelaporan dan Pencatatan;Distknsasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2011.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran
ABSTRAK:
bahwa oleh karena masih banyak penduduk yang belum
memiliki Akta kelahiran dan untuk membantu meringankan
beban masyarakat khususnya dalam bidang Pencatatan
Kelahiran perlu diberikan dispensasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2011.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran
ABSTRAK:
. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan tanggungjawab Pemerintah
untuk memberikan akta kelahiran kepada penduduk sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, serta untuk mempercepat sasaran Rencana
Strategis Nasional 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya",
serta berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ
tanggal 28 Desember 2010, perihal Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi
Pelayanan Pencatatan Kelahiran, maka perlu memberikan dispensasi
pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran di Kota Semarang;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Pelaporan Kelahiran.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992,Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007,Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 ,Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008,Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 A Tahun 2009
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, dispensasi pencatatan kelahiran, jangka waktu dispensasi dan ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2011.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pencatatan
kelahiran serta sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah
untuk memberikan Akta Kelahiran kepada penduduk,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta
untuk mendorong pencapaian Rencana Strategis Nasional
(Renstra) 2011 "Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya",
telah dilakukan perpanjangan masa Dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran yang semula berlaku sampai dengan
Desember 2010, diperpanjang kembali sampai dengan akhir
Desember 2011, oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat
No. 472.11/51111/SJ tanggal 28 Desember 2010.
bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu
menetapkan dengan Peraturan WalikotaBanjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
1Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010; Perauran Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Jangka Waktu Pemberian Dispensasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2011.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
