Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.200 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Tinggal Semarang di Kota Semarang

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

perwal no 35-2014.pdf

PENDAFTARAN PENDUDUK TINGGAL - PETUNJUK PELAKSANAAN

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2014/No.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Tinggal Semarang di Kota Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalarn rarigka untuk rnerringka+kan pelayanan kependudukan khususnya kepada Penduduk Tinggal Sementara yang berada di Kota Semarang agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar diperlukan petunjuk pelaksanaan pendaftaran penduduk tinggal sementara; bahwa untuk mclaksanakan maksud tersebut diatas, maka dipandang pcrlu ditcrbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara di Kota Semarang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005; Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan pendaftaran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2014.
26 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemuka Agama dan Pemuka Penghayat Kepercayaan Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil untuk Peristiwa Perkawinan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

2014pw3332033.pdf

PEMUKA AGAMA DAN PEMUKA PENGHAYAT

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2014/NO.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemuka Agama dan Pemuka Penghayat Kepercayaan Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil untuk Peristiwa Perkawinan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan pencatatan sipil untuk peristiwa perkawinan, perlu memberikan peran pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan guna menjamin keabsahan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan; bahwa untuk meningkatkan peranan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur kedudukan, lingkup tugas dan tanggung jawab pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan yang membantu pejabat pencatatan sipil untuk peristiwa perkawinan beserta fasilitasi pembiayaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemuka Agama Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil Untuk Peristiwa Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pemuka Agama Pembantu Pejabat Pencatatan Sipil Untuk Peristiwa Perkawinan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2014.
5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 32 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman dan Pengabuan Jenasah

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

32 PERWAL Pemakaman dan pengabuan jenasah.pdf

fasilitas umum

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD No 32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman dan Pengabuan Jenasah

ABSTRAK:

a. bahwa pengendalian terhadap ketersediaan tanah sebagai tempat pemakaman dan pengabuan jenasah harus dilakukan melalui pengaturan dalam pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan sarana dan prasarana, pelayanan pemakaman serta pembinaan dan pengawasannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan mum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri untuk keperluan pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau keagamaan yang penunjukannya oleh Pemerintah Daerah. Pengabuan adalah pembakaran jenasah seseorang yang telah meninggal dan atau kerangka jenasah. Pelayanan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Kuasa Makam.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 19 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

19 PERWAL 2014 ttg SANTUANAN KEMATIAN.pdf

BELANJA BANTUAN

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD No 19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban penduduk miskin di Kota Kediri yang anggota keluarganya meninggal dunia, diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian; b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan santunan kematian diperlukan adanya pengaturan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban santunan kematian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri; Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2013;
Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang yang meninggal dunia. Pelaksanaan anggaran untuk santunan kematian berdasarkan atas DPA- PPKD. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bertanggung jawab atas penyaluran dana santunan kematian yang dikelolanya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2014.
12 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 17 Tahun 2014

Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERWAKO-17-2014.pdf

TATA CARA - PENJANGKAUAN - DAN - PEMBINAAN ANAK JALANAN,- GELANDANGAN - DAN - PENGEMIS

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, LD.2014/NO.17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 , pasal,5,pasal 6,pasal 20 dan pasal 22 pada peraturan daerah kota palembang nomor 12 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis perlu mengatur tentang tata cara penjangkauan dan pembinaan anak jalanan ,gelandangan dan pengemis
Dasar hukum : pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;UU No 11 Tahun 2009;PP No 39 Tahun 2012;Peraturan menteri sosial No 8 Tahun 2012;Perda No 12 Tahun 2013
Materi pokok :Tata cara penjangkauan,Hasil penjangkauan ,Pengawasan,

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

15. perwal nomor 15 thn 2...sipil-compressed.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan No. 11 Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

Perwa.11-2014.Juklak Perd...garaan Administr.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2014

Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Yogyakarta No. 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta

Download file:

Perwal Nomor 10 Th 2014 t... Kota Yogyakarta.pdf

pedoman-pemberian-santunan-kematian-kartu menuju sejahtera-kms

2014

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 10, BD.2014/NO.10

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban warga masyarakat Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan santunan kematian bagi keluarga yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang masih berlaku pada saat meninggal dunia;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2010; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 244 Tahun 2012;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penerima Santunan Kematian; Persyaratan, Tata Cara Dan Batas Waktu; Besar Santunan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 7 hlm.

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Peninjauan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perwali Kota Salatiga No.5 Tahun 2014_ocr.pdf

Peninjauan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting

2014

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 5, BD.2014/No.5

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dan Peristiwa Penting

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa dipungut biaya, maka sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan peninjauan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesadaran Penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting guna terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka sesuai kewenangan Walikota dibidang Administrasi Kependudukan perlu adanya pengaturan mengenai pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan dalam pelaporannya
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diuba.h beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
Peraturan wali kota ini mengatur tentang: Setiap pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dikenakan Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Cata.tan Sipil sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); Pengaduan; Ketentuan-ketentuan

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2014.
6 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

5979_Perwal_Nomor_3_Tahun...ta_Catatan_Sipil.pdf

RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL - peninjauan tarif

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2014/No. 3

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu meninjau tarif Retribusi Jasa Umum jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terlampir di lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2014.
7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2014.