Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2007/No.19 Seri D Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kutoarjo menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka semenjak itu Tahun 2001, Puskesmas Purwodadi dan Puskesmas Kutoarjo telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Klas D; bahwa berdasarkan telaah hasil kunjungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perbaikan mutu pelayanan dan proses perizinan di RSUD Purwodadi dan RSUD Kutoarjo, damai bahwa di RSUD Klas D Purwodadi dan RSUD Klas D
Kutoarjo masih terdapat beberapa kekurangan sesuai persyaratan RSU Klas D; sebagai tindak lanjut telaah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud huruf b dan berdasarkan pertimbangan teknis dan administratif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu mengembalikan status Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kutoarjo menjadi Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kutoarjo menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/ll/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kutoarjo menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2007.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 32 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat. (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Aya {3)
Undang-Undang Nomor 32 Tamn 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal
1 Ayat (3) Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 7 T ahun 2005 1entang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009,
Peraturan Bupati Jembrana Noolor 31 T ahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupaten Jembrana Tahun
2006 - 2010, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Jembrana
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun
2003;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nanor 33 T al1Un 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahtm 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik looonesia Nonu 27 Tooun 1980; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD} Kabupaten Jembrana Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan Program Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2005 sebagaimana tersirat dalam peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2007.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 32 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007.
PERBUP ini mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pati meliputi : Peranan dan tujuan pelaporan keuangan; Jenis-jenis laporan keuangan; Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; Dasar hukum pelaporan keuangan; Asumsi dasar pelaporan keuangan; Karakteristik kualitatif laporan keuangan; Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; Sistem Akuntansi; Kendala informasi yang relevan dan andal; Tanggung jawab atas pelaporan keuangan; Suplemen laporan keuangan; Mata uang pelaporan; Bahasa laporan keuangan; Kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan; dan Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2007.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2007
PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN GUDANG BAHAN PELEDAK - TATA CARA PEMBERIAN IZIN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2007/No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentanq
Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka
dipandang perlu untuk mengatur tata cara pemberian izin
pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; Undang-Undang Hornor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraluran Pernetinlah Nomor 19 T ahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 T ahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan teknis tentang gudang bahan peledak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2007.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2007
PERBUP - PEMBERIAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSJP/LINMAS DESA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERNTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2007/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka Bagi Anggota Hansjp/Linmas Desa Kelurahan Di Lingkungan Pemerntah Kabupaten Banyumas Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka membantu meringankan Anggota keluarga Hansip/Linmas Desa/Kelurahan beban yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka perlu diberikan bantuan; bahwa bantuan sebagaimana dimaksud huruf a telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007; bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi, perlu mengatur pemberian bantuan dimaksud dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Hanyumas Nomor 1 Tahun 2007
Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Pemberian Uang Duka Tata Cara Permohonan Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Pemberian Uang Duka; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2007.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 31 Tahun 2007
Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KLAS D - PENCABUTAN KEPUTUSAN
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2007/No.18 Seri E Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo, Puskesmas Purwodadi dan Puskesmas Kutoarjo telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Klas D; bahwa sesuai telaah hasil kunjungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perbaikan mutu pelayanan dan proses perizinan di RSUD Purwodadi dan RSUD Kutoarjo, menyimpulkan bahwa di RSUD Purwodadi dan RSUD Kutoarjo masih terdapat beberapa kekurangan sesuai persyaratan RSU Klas D; bahwa sebagai tindak lanjut telaah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan berdasarkan pertimbangan teknis dan administratif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk mengembalikan status Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Purwodadi dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kutoarjo menjadi Puskesmas Rawat Inap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2003; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Klas D Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2007.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2001 dicabut.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2007
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan penyesuaian nominal tunjangan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5 huruf b; perubahan pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2007.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran berdasarkan prestasl kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja. Anaiisa Standar Beianja, Standar Satuan Harqa, dan Standar Pelayanan Minimal; bahwa dalam ranaka efisiensi dan etektivitas penvusunan anggaran perlu adanva penvetaraan harca setiap kegiatan pada instansi: bahwa berdasarkan pertimbanqan sebaqaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kabupaten Pati.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 23 Tahun 2005; PP no. 24 tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP NO. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PERDA Kab. Pati Nomor 23 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai Analisa Standar Belanja yang dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama keqiatan yang berlaku sama untuk seluruh lnstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Penerapen Analisa Standar Belanja bertuiuan untuk meninqkatken efisiensi biaya dan erektlvltas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pegendalian anggaran. Dalam hal terjadi perubahan harga Standarisasi Harga Barang dan Jasa di lingkungan Pemerinteh Kabupaten Pati, make dilakukan kebijakan penyesuaian lndeks Analisa Standar Belanja yang besarannya ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah oaeran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pengaturan pengangkatan, penugasan dan pemberhentian Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kab Tegal No 16 Tahun 2006 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru yang diberi Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 No 16); bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Permendik No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal No 16 Tahun 2006 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guruyang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal No 16 Tahun 2009 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2003; UUNo 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2005; PP No 10 Tahun 1979; PP No 27 Tahun 1990; PP No 28 Tahun 1990; PP No 29 Tahun 1990; PP No 38 Tahun 1992; PP No 9 Tahun 2003; PP No 19 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2001; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 16 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), penghapusan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) dan perubahan Pasal 4 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2007.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2007/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pencabutan izin usaha pertambangan; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor G Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pencabutan izin usaha pertambangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2007.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
