Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, dan Tata Kelola Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa standar nasional Pendidikan merupakan acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan, disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, serta untuk mewujudkan visi Pendidikan Daerah, perlu melakukan transformasi satuan Pendidikan melalui program peningkatan dan pemerataan mutu maupun relevansi Pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka berbasis pada visi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang; bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran melalui Implementasi Kurikulum Merdeka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Tata Kelola Satuan Pendidikan;
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2021; Permendagri No. 24 Tahun 2020; PMK No. 204/PMK.07/2022; Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda No. 8 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021;
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab IIII Cakupan, Pelaksana dan Sasaran Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab Bab V Pemanfaatan Platform Teknologi dan Pembelajaran Paradigma Baru Bab VI Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Bab VII Pelaksanaan Pbd Bab VIII Capaian Keberhasilan Bab IX Pembiayaan Bab X Pemantauan dan Evaluasi Bab XI Penjaminan Mutu Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 45 Tahun 2023
PendidikanBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 Nomor 563
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengaktualisasi misi peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang diusung oleh
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, khususnya terkait
dengan pelaksanaan strategi perluasan akses dan
jaminan pemerataan pelayanan pendidikan serta
peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Konawe
Utara yang berdaya saing, dipandang perlu untuk
diberikan bantuan biaya Pendidikan kepada para
mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana
di Kabupaten Konawe Utara;
b. bahwa untuk mengakomodir tujuan sebagaimana
dimaksud huruf a perlu dilakukan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa
Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di
Kabupaten Konawe Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan
Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Proglam Diploma,
Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Konwe Utara Tahun 2021
Nomor 123).
Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2023.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; UU No Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 30 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kriteria pemberian bantuan biaya pendidikan, pelaksana pemberian bantuan biaya pendidikan, persyaratan dan ketentuan pemberian bantuan biaya pendidikan, tata cara penyaluran bantuan biaya pendidikan, pencairan bantuan biaya pendidikan, sanksi, pengawasan, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan
Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program
Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum
Merdeka yang berorientasi pada penguatan
kompetensi dan pengembangan karakter melalui
terselenggaranya pendidikan yang bermutu,
berkeadilan, berkarakter, dan berbudaya;
Bahwa arah kebijaksanaan sebagaimana dimkasud
pada huruf a juga selaras dengan Visi Kabupaten
Tanah Laut ”Terwujudmya Kabupaten Tanah Laut
yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovatif, Tertata,
Religius, Aktual, Sinergis)”;
Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor
6555/C/hk.00/2021 Tentang Penetapan Sekolah
Penggerak Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Sasaran; Pelaksanaan Dukungan; Pendampingan Tugas; Monitoring Dan Evaluasi; Capaian Keberhasilan Dukungan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2023
TRAYEK ANGKUTAN BUS SEKOLAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Trayek Angkutan Bus Sekolah Dalam Wilayah
Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan
kendaraan angkutan penumpang umum sejalan dengan
kebutuhan warga masyarakat akan tersedianya alat
angkutan dan kualitas pelayanan angkutan maka
ketentuan trayek dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Utara Nomor 19 Tahun 1998 perlu
ditinjau kembali serta disesuaikan dengan perkembangan
keadaan saat ini dan masa yang akan datang
UU No.28 Tahun 1959, UU No.38 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.34 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.55 Tahun 2012, PP No.79 Tahun 2013, PP No.74 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, PermenHub No.102 Tahun 2018, PERDA No.18 Tahun 2011, PERDA No.1 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Trayek Angkutan Bus
Sekolah Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Halaman 4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa dalam Program Peningkatan Kualifikasi akademik bagi Guru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
serta untuk pemenuhan standar kualifikasi akademik
guru pada satuan pendidikan anak usia dini di
Kabupaten Blora, perlu dilakukan fasilitasi
peningkatan kualifikasi akademik bagi Guru
dimaksud; bahwa penyelenggaraan fasilitasi peningkatan
kualifikasi akademik bagi Guru pada Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini, dapat dilaksanakan dalam
bentuk pemberian Beasiswa Peningkatan Kualifikasi
Akademik bagi Guru pada satuan pendidikan anak
usia dini; bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum
bagi semua pihak yang terlibat dalam pemberian
Beasiswa dalam program Peningkatan Kualifikasi
Akademik bagi Guru pada satuan pendidikan anak
usia dini, perlu dibentuk peraturan yang mengatur
mengenai teknis penyelenggaraan program dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Beasiswa Dalam Program Peningkatan Kualifikasi
Akademik Bagi Guru Pada Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Program Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kriteria Penerima Beasiswa, Tata Cara Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa, Tata Cara Penyaluran Beasiswa, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan, mutu
pendidikan dan prestasi belajar peserta didik perlu
pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2022; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tujuan, sasaran, ruang lingkup, trias UKS (Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat), serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat kabupaten, kecamatan, dan satuan pendidikan. Peraturan ini juga mencakup aspek pengawasan, pelaporan, dan pembiayaan program UKS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
25 hlm beserta lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengembangan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk pengembangan Profil Pelajar Pancasila di Kurikulum Merdeka Belajar adalah melalui pembelajaran muatan lokal;
b. bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu adanya
bahasa jawa, lagu jawa, tarian jawa, pakaian jawa dan permainan jawa sebagai bidang pengembangan muatan lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengembangan muatan lokal pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022,
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter,
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal,
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,
mengatur tentang pengembangan muatan lokal pada satuan pendidikan anak usia dini yang memuat muatan lokal pada satuan PAUD, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN HARI SEKOLAH DI KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, perlu untuk melaksanakan 5 (lima) hari sekolah pada satuan pendidikan di Kabupaten Kaimana. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat, dengan mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan hari sekolah di Kaimana. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Untuk Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, sebagai Implementasi dari Penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SMTKN dan sederajat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
