Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 451 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Statuta Organisasi / Lembaga

Download file:

Perda Kota Pangkalpinang 6-2022.pdf

PENCABUTAN-PERATURAN-DAERAH-KOTA-PANGKALPINANG-NOMOR-3-TAHUN-2011-TENTANG-LEMBAGA-KEMASYARAKATAN-DI-KELURAHAN

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 28

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, sehingga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan perlu dilakukan pencabutan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2019; Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2011; dan Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 jo. Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

Salinan_2022_PERDA_KAB__BOYOLALI_04.pdf

pengarusutamaan gender

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/NOMOR.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

bahwa guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, Negara melindungi dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan dan laki-Iaki, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara, sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan Daerah diperlukan strategi pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan; bahwa pengarusutamaan gender di Kabupaten Boyolali belum memiliki pengaturan untuk dilaksanakan dan diimplementasikan, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih lengkap dalam suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Kewenangan Bab III Hak dan Tanggung Jawab Bab IV Kelembagaan Bab V Perencanaan Bab VI ARG Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Penghargaan Bab IX RAD PUG Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Bab XII Pendanaan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
24 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

Abstrak

Desa Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

PERDA_NO_3_TAHUN_2022.pdf

Desa - Statuta Organisasi/Lembaga

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. UU No.12 Tahun 1950; 3. UU No.12 tahun 2011; 4. UU No.12 tahun 2011; 5. UU No.23 Tahun 2014; 6. Perpres No.87 Tahun 2014; 7. Permendagri No.80 Tahun 2015; 8. Permendagri No.18 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
5 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

perda_3_th_2022.pdf

organisasi kemasyarakatan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NOMOR.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

ABSTRAK:

bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Ciri dan Sifat Bab III Bentuk dan Fungsi Bab IV Hak, Kewajiban dan Larangan Bab V Pendaftaran dan Pelaporan Bab VI Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas Bab VII Kerja Sama Bab VIII Sistem Informasi Ormas Bab IX Pelaporan Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Penghargaan Bab XII Pembiayaan Bab XIII Sanksi Administratif Bab XIV Ketentuan Pidana Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
23 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

PERDA SCAN NOMOR 2 TAHUN ...AKATAN KELURAHAN.pdf

pencabutan - peraturan daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 180

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, namun dalam perkembangannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di kelurahan diatur dengan peraturan bupati/wali kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 24)
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

11343_perda_no_2_tahun_2022_sign.pdf

pengarusutamaan gender

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

bahwa pengarusutamaan gender merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjamin persamaan hak asasi manusia melalui kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan; bahwa pengarusutamaan gender di Kota Surakarta bertujuan untuk mengintegrasikan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjamin kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat dalam memperoleh kualitas hidup di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam rangka mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat; bahwa pengarusutamaan gender belum memiliki pengaturan yang jelas untuk dapat dilaksanakan dan diimplementasikan di setiap daerah dalam hal ini di Kota Surakarta, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih lengkap dalam suatu peraturan perundangundangan di daerah sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Bab III Penguatan Kelembagaan Bab IV PPRG Bab V Pelaksanaan PUG Bab VI Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Peran Serta Masyarakat dan Penghargaan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 95 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

Peraturan-Nomor-95-Tahun-...informatika--OCR.pdf

perbup - ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

2021

Peraturan Daerah (Perda) NO. 95, BD.2021/No.96

Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, terdapat beberapa ketentuan untuk dilakukan Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Daerah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2021
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peraliha

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2021.
16 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mappi Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Permusyawaratan Kampung

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

7 RAPERDA TENTANG BADAN P...AWARATAN KAMPUNG.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bimex Menjadi Perusahaan PT Bimex (Perseroda)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

Perda 2021-1 BIMEX.pdf

BUMD - StatuS Organisasi/Lembaga

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 No 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bimex Menjadi Perusahaan PT Bimex (Perseroda)

ABSTRAK:

a. bahwa Perusahaan Daerah Bimex Merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1974 berbentuk Perusahaan Daerah dengan tugas melakukan usaha perdagangan umum, usaha pertanian dalam arti luas terutama perkebunan, perikanan dan peternakan, usaha pertambangan serta usaha lain yang menguntungkan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian, produktivitas Badan Usaha Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan usaha milik daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda); c. bahwa memedomani ketentuan Pasal 114 ayat (4) peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah jo. Pasa1 90 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bimex menjadi Perusahaan PT. BIMEX (Perseroda) Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bimex Menjadi Perusahaan PT. BIMEX (perseroda).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; dan 10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020.
PEMBENTUKAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; KEGIATAN USAHA; JANGKA WAKTU; MODAL; SAHAM-SAHAM.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Download file:

Perda Flotim_No 8 tahun 2020.pdf

LEMBAGA-KEMASYARAKATAN-DESA-KELURAHAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

ABSTRAK:

a.bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2006

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dicabut
3 halaman; 1 halaman penjelasan

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.