Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.072 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 38 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUB NOMOR 38 TAHUN 202...KAB.HAL-SEL_0001.pdf

SPBE

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 38, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 38

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perlu mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, transparan, dan terpadu; 2. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DILINGKUNGAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 9 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERDA-NO.-9-THN-2023.pdf

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BERITA DAERAH KOTA PARE-PARE TAHUN 2023 NOMOR 9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik; b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan layanan publik berbasis elektronik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : TATA KELOLA SPBE BAB IV : MANAJEMEN SPBE BAB V : AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAB VI : PENYELENGGARA SPBE BAB VII : PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 7); dan b. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 36 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
22

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Secara Online Di Kabupaten Lombok Tengah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup-8-Tahun-2023.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, BD TAHUN 2023 ( ): hlm. 48

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Secara Online Di Kabupaten Lombok Tengah

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan untuk meningkatkan tata kelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan terhadap pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak melalui Notaris/ PPAT perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan secara online di Kabupaten Lombok Tengah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor Menetapkan 32/PMK.05/2014; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18.a Tahun 2021.
Ruang Lingkup Peraturan ini antara lain: Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahaan, memutuskan dan melaporkan penerimaan BPHTB meliputi: a. prosedur pengurusan BPHTB : 1. Tata Cara Penerapan NPOPTKP; 2. Pendaftaran Online. b . prosedur Penelitian e-SSPD BPHTB; c. prosedur Pembayaran BPHTB; d . prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan; e. prosedur Pelaporan BPHTB; f. prosedur Penagihan; dan g. prosedur Pengurangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
48 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP NO. 6 TAHUN 2023.pdf

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, BD. NO. 2023/06, LL KAB. BURU : 10 HLM

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru diperlukan data dan informasi kepegawaian yang akurat; bahwa untuk mewujudkan data dan informasi kepegawaian yang akurat diperlukan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi; bahwa untuk melaksanakan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, sebagaimana dimaksud di atas, perlu menyusun pedoman pengelolaannya; dan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahnn 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011; dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERDA NOMOR 5 TENTANG TRA...ELENGGARAAN SPBE.pdf

Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2023 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien dan akuntabel; bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, serta penguatan pencegahan korupsi, perlu melakukan percepatan transformasi digital; bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan percepatan transformasi digital melalui koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018 ; Perpres No. 132 Tahun 2022; Perda No. 4 Tahun 2016.
Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola Spbe Bab III Manajemen Spbe Bab IV Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Bab V Penyelenggara Spbe Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Spbe Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
45 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

perda-4-2023Tabanan.pdf

PENCABUTAN-PERATURAN-DAERAH-KABUPATEN-TABANAN-NOMOR-21-TAHUN-2017-TENTANG -sISTEM-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-DAERAH-BERBASIS-ELEKTRONIK

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 TAHUN 2023

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung sistem perencanaan pembangunan yang taat asas dan terintegritas berbasis elektonik, demi terwujudnya kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pencabutan Peraturan Bupati,Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik
-
4 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Sistem Jaringan Utilitas Terpadu

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERATURAN DAERAH KOTA BAN...UTILITAS TERPADU.pdf

SISTEM JARINGAN UTILITAS TERPADU

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3,

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu

ABSTRAK:

Dalam rangka dengan semakin meningkatnya pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas utilitas, telah mendorong pembangunan jaringan utilitas sehingga untuk menjamin kenyamanan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan maka perlu keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas di wilayah Kota Bandar Lampung; keberadaan Kota Bandar Lampung sebagai daerah daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sekaligus sebagai Kota Jasa, Perdagangan dan Pusat Pemerintahan memerlukan infrastruktur jaringan utilitas yang terintegrasi guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan estetika infrastruktur secara optimal; dalam rangka memberikan kepastian hukum, jaminan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Bandar Lampung; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 14 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; PP No. 22 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; PMK No. 20/PRT/M/2010; PMK No. 02/PRT/M/2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2021; Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Sistem Jaringan Utilitas Terpadu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
24 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERDA Nomor 2 Tahun 2023 ...n Pemkot Ternate.pdf

SISTEM PEMERINTAHAN - BERBASIS ELEKTRONIK

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 217

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mampu mengakselerasi pertumbuhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Ternate; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan peraturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 11 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; Perpres No 95 Tahun 2018; Perpres No 39 Tahun 2019
1. Prinsip, Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Perencanaan dan Rencana Aksi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
40 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perda Kota Solok 2023-1.pdf

sistem pemerintahan berbasis elektronik

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2023 Nomor 1/22/2023

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mendukung terlaksananya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat maka perlu didukung dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik; b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Solok dapat dilaksanakan secara maksimal maka diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah yang ada di Kota Solok; c. bahwa dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah dibidang komunikasi dan informatika dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka perlu adanya pengaturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Rencana Induk SPBE; b. Proses Bisnis; c. Aplikasi SPBE; d. Infrastuktur SPBE; e. layanan SPBE; f. pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain; g. data dan informasi; h. Keamanan Informasi; i. kelembagaan; j. sumber daya manusia; k. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; l. pembinaan dan pengawasan; dan m. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2023.
Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini
32

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Cirebon Satu Data

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERDA 13 TAHUN 2022.pdf

cirebon - satu - data

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kota Cirebon Tahun 2022 No 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Cirebon Satu Data

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetaspkannya Perpres No. 39 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perda tentang Cirebon Satu Data.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 13 Tahun 1954; UU no. 16 Tahun 1997; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU no. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU no. 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 1999; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP no. 71 Tahun 2019; Perpres No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres no. 23 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres no. 39 Tahun 2019; Permendagri no. 70 Tahun 2019; Perda Kota Cirebon no. 6 Tahun 2016; Perda kota Cirebon No. 5 Tahun 2021.
Peraturan Daerah Ini Mengatrur Tenatng Ketentuan Umum, Prinsirp Cirebon Satu data, Penyelenggaraan Cirebon Satu Data, Partisipasi Lembaga Negara Dan Badan Hukum Publik, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
20 Hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT