Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 49 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Abstrak

Kesehatan Tindak Pidana

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Download file:

Perda Kab Semarang No 3 Tahun 2025_OCR.pdf

pengendalian-pengawasan-minuman-beralkohol

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2025/NOMOR.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban Masyarakat serta melindungi kesehatan Masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Minuman Beralkohol sebagai wujud pelaksanaan nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Minuman Beralkohol dapat membahayakan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong tindak kekerasan dan kriminalitas maupun dampak buruk lainnya, sehingga wajib dilakukan pengendalian dan pengawasan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ketentuan Umum, Kewenangan, Pengendalian, Pengawasan, Perizinan Berusaha, Tim Terpadu, Larangan Dan Kewajiban, Kemitraan Dan Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
22 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Abstrak

Tindak Pidana

Download file:

3. PERDA NMR 3 THN 2024 TTG TRANTIBUMLINMAS.pdf

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

Dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; guna menumbuhkan sikap dan perilaku tertib bagi setiap masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang Barat maju, sejahtera, dan berdaya saing serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat perlu adanya upaya meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat; untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat, diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum untuk menjamin kepastian hukum dan elaborasi pelaksanaannya;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 50 Tahun 2008; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 16 Tahun 2018.
Peraturan PERDA ini menetapkan mengenai peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelindung masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
Lampiran File: 45 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Abstrak

Kesehatan Tindak Pidana

Download file:

Perda Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2024.pdf

Narkotika - Prekursor - Pencegahan Dan Pemberantasan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, BD 2024 (2) : 20 hlm

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 35 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019;
Dalam Perda ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pencegahan dan Pemberantasan; b. antisipasi dini; c. penanganan; d. pasca rehabilitasi; e. pembinaan dan pengawasan; f. forum koordinasi; g. partisipasi masyarakat; h. pelaporan; i. pendanaan; j. penghargaan; dan k. sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
20 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENCEGAHAN DAN LARANGAN PELACURAN ATAU KEGIATAN YANG SEJENIS DENGAN ITU DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Tindak Pidana

Download file:

Perda Kota Pangkalpinang 5-2022.pdf

PENCABUTAN-PERATURAN-DAERAH-KOTA-PANGKALPINANG-NOMOR-10-TAHUN-1995-TENTANG-PENCEGAHAN-DAN-LARANGAN-PELACURAN-ATAU-KEGIATAN-YANG-SEJENIS-DENGAN-ITU-DALAM-KOTAMADYA-DAERAH-TINGKAT-II-PANGKALPINANG

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 27

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENCEGAHAN DAN LARANGAN PELACURAN ATAU KEGIATAN YANG SEJENIS DENGAN ITU DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

ABSTRAK:

Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, sehingga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran Atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, perlu dicabut
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 jo. Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2020; dan Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran Atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran Atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita Tindak Pidana

Download file:

Perda_2_2022 Sambas_Perli...Tindak Kekerasan.pdf

Perlindungan anak - Ham - Kabupaten sambas

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/ NO.2, TLD NO.2, LL KAB. SAMBAS: 23 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

ABSTRAK:

bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak asasinya, berhak untuk bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan yang merendahkan derajat manusia, serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan yang adil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai kesejahteraan hidup
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU no.27 tahun 1959; UU no.7 Tahun 1984; UU no.39 Tahun 1999; UU no.23 tahun 2002; UU no.23 tahun 2004; UU no.13 Tahun 2006; UU no.21 Tahun 2007; UU no.11 Tahun 2009; UU no.23 Tahun 2014; UU no.18 tahun 2017; UU no.12 tahun 2022; PP no.4 Tahun 2006; PP no.9 tahun 2008; Peraturan menteri Negara pemberdayaan Perempuan no.2 tahun 2008; Peraturan menteri Negara pemberdayaan Perempuan no.3 Tahun 2008; Peraturan menteri Negara pemberdayaan Perempuanno.1 Tahun 2010; Peraturan menteri Negara pemberdayaan Perempuan no.15 tahun 2010; Peraturan menteri Negara pemberdayaan Perempuan no.19 tahun 2011; Peraturan menteri Negara pemberdayaan Perempuan no. 4 tahun 2018; Perda no.3 Tahun 2015; Perda no.4 Tahun 2015;
peraturan ini mengatur ketentuan umum; bentuk kekerasan; hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan; kewajiban dan tanggungjawab; pencegahan; pelayanan; peran serta masyarakat; pemberdayaan;pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
16 halaman peraturan dan 7 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Tindak Pidana

Download file:

PERDA No. 1 ttg Tuna Susila new.pdf

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila

ABSTRAK:

Bahwa perbuatan Tuna Susila bertentangan dengan ajaran agama dan falsafah negara yang merupakan persoalan bagi kehidupan masyarakat yang harus dicegah sertaditanggulangi dengan mengutamakan pendekatan moral dan pembinaan; Bahwa dengan meningkatnya kuantitas masalah sosial tunasusila dimasyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma sosial, hal ini berdampak negatif bagi ketentraman dan ketertiban umum sehingga diperlukan tindakan dan penanganan yang terpadu; Bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi perkembangan Darah sehingga perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila.
Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tuna Susila, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tugas dan Kewenangan; Pencegahan; Penanggulangan; Pemeriksaan Kesehatan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidana; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

Abstrak

Tindak Pidana

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Sikka No. 1 Tahun 2018 tentang KETERTIBAN UMUM

Download file:

Perda Nomor 8 Perubahan P... Ketertiban Umum.pdf

umum-ketertiban-peraturan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2018/ No. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, belum mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap pelanggar tertib usaha tertentu dan denda yang harus disetor kepada kas Daerah; bahwa untuk dapat melakukan penindakan/yustisi melalui proses hukum berupa sidang tindak pidana ringan dan untuk tertib administrasi, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU. No. 69 Tahun 1958; UU. No. 22 Tahun 2009; UU. No. 23 Tahun 2014; PP. No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2011;Perda Kab. Sikka No. 1 Tahun 2018.
Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
Peraturan yang diubah adalah Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dalam Perda Kab. Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kab. Sikka Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Sikka Nomor 111) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipka 1 (satu) ayat yakni ayat (Ia).
4 halaman; 2 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana

Download file:

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2016.pdf

penyidik - pegawai - negeri - sipil

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2016 No 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda Dan penyidik PNS harus menjalankan tugas secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai tugas dan wewenangan yang diberikan guna terwujudnya penegakan Perda Dan dalam rangka memberikan jaminan kepastian penyidik PNS dalam melaksanakan penegakan Perda maka perlu menetapkan Perda tentang Penyidik PNS.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Sekretariat, Hak Dan Kewajiban, Pengangkatan Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, Kartu Tanda Pengenal, Penyidikan, Penegakan Kode Etik, Tata Kerja, Pembinaan, Pakaian Seragam Dan Atribut, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
15 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi Tindak Pidana

Download file:

Perda 5 Tahun 2010 - Peny...ggaraan Adminduk.pdf

Penyelenggaraan administrasi kependudukan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2011/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Tegal; bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kotamadya Dati II Tegal sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini memuat mengenai klasifikasi penduduk dan non-penduduk disertai dengan hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Pun, dalam hal ini memuat mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengakomodir pencatatan sipil bagi (Meliputi perkawinan, kelahiran,lahir mati, perubahan nama, perubahan kewargenagaraan perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa penting lainnya) yang didalamnya pun membahas mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan para penduduk.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2011.
Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 1997
26

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pencegahan Dan Pelarangan Perdangangan Orang

Abstrak

Tindak Pidana

Download file:

30perda-no-2-ttg-pencegah...rdangangan-orang.pdf

Pencegahan - Dan - Pelarangan - Perdangangan - Orang

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2008/ No.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Dan Pelarangan Perdangangan Orang

ABSTRAK:

bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tindak pidana Perdangangan Orang atau disebut Trafiking Orang, terutama perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan kaidah hukum sehingga harus diberantas; Perdangangan orang atau Trafiking Orang, terutama perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan telah mengancam tatanan hidup bermasyarakat di Sukabumi serta norma-norma yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia; Perdangangan Orang atau disebut Trafiking Orang terutama perempuan dan anak, sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan di Kabupaten Sukabumi sedemikian memperihatinkan dan cenderung meningkat, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan secara menyeluruh, untuk itu diperlukan upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pencegahan dan pelarangan; perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdangangan Orang;
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; Keppres No. 36 Tahun 1990; Keppres No. 59 Tahun 2002; Keppres No. 87 Tahun 2002; Keppres No. 88 Tahun 2002; Perda Kab. Sukabumi No. 13 Tahun 2005; Perda Kab. Sukabumi No. 1 Tahun 2006; Perda Kab. Sukabumi No. 17 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pencegahan Dan Pelarangan Perdangangan Orang Yang Meliputi Ketentuan Umum, Dasar,Maksud Dan Tujuan, Pencegahan Dan Penanganan, Peran Serta Masyarakat, Perlindungan Saksi, Korban Dan Pelapor, Pemulihan Rehabilitasi, Pembiayaan, Kewajiban Dan Pelarangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2008.
12 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT