Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 68, BN.2018/No.1035, JDIH Kemendagri: 4 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan;
b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat Nomor :
SE.1/AJ.502/10/6/DRJD/2019 tentang Perubahan
Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping
Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji
dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat Nomor : AJ.502/10/6/DJPD/2019 tentang
Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor;
Dasar hukum perbup ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
10. Peraturan Pemerintah Niomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite
Nasional Keselamatan Transportasi;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun
2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti
Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor.
Perbup ini terdiri atas 5 Bab dan 7 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah dan disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini.
Pajak dan Retribusi DaerahPNBP / Penerimaan Negara Bukan PajakStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permenhub No. 69 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Mengubah :
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 68, jdih.dephub. go.id : 15 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN/ UDANG PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL APING KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan diperlukan benih ikan yang berkualitas yang diadakan oleh Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.31 tahun 2004; UU no.28 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014; PP no.66 tahun 2001; Perda nomor 11 tahun 2007; Perda no.11 tahun 2016; Perda no.8 tahun 2018; Perbup no.13 tahun 2019
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Struktur dab Besarnya Tarif; Tata Cara dan Wilayah Pemungutan; Biaya Operasional dan Insentif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
Bahwa untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk
peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2006 tentang RetribusiPelayanan Kesehatan Pada Puskesmas sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Kabupaten Balangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan;
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Balangan, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Nama,Objek dan Subjek Retribusi;
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Struktur Serta Besarnya Tarif Retribusi;
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
Pelayanan Kesehatan Pasien Umum;
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
Pembukuan dan Pelaporan; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 68 Tahun 2018
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, RETRIBUSI TERMINAL, RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN, DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2018/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Dan Retribusi Izin Trayek Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) apabila mencapai kinerja tertentu; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja Atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Retribusi Izin Trayek Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tahun Anggaran 2018;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Pencapaian Target Kinerja; Insentif Pemungutan Retribusi; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Menggunakan Sistem E-Retribusi
ABSTRAK:
Dalam rangka pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Untuk kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar diperlukan pengembangan emungutan Retribusi berbasis teknologi informasi melalui e-Retribusi sebagai dokumen lain yang dipersamakan untuk dasar pemungutan Retribusi.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Tengah; UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan pasar di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar menggunakan sistem e-Retribusi. Diatur juga tentang tarif pemungutan Retribusi dengan sistem e-Retribusi. Bagi pasar yang belum menerapkan sistem e-Retribusi maka pemungutan Retribusi dilakukan manual. Dalam masa transisi atau uji coba penggunaan sistem e-Retribusi, maka hasil pemungutan Retribrusi sementara ditampung pada m POS, yang selanjutnya disetor pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Jateng Cabang Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 68 Tahun 2017
PENETAPAN HARGA DASAR - TATA CARA PEMUNGUTAN - PAJAK MINERAL - BUKAN LOGAM - BANTUAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2017/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN HARGA DASAR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perda Kab. Batang Hari No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Harga dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan diatur dengan Perbup;
Dengan telah diterbitkannya PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Perda Kab. Batang Hari No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perbup Batang Hari No. 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan PP dan Perda dimaksud
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 11 Tahun 2016
Perbup ini mengatur mengenai Penetapan Harga Dasar dan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, meliputi: Tarif dan Harga Dasar Pengenaan Pajak; Tata Cara Pemungutan Pajak; Pembukuan dan Pemeriksaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2017.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup Batang Hari No. 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2020
PERWALI Kota Bandung No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 Tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 166 Tahun 2017 Tentang Tarif Jasa Pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 68 Tahun 2017
Pajak dan Retribusi Daerah-Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 68, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 68/B
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM ONLINE
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak
yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh
Wajib Pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan
pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib
Pajak;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
intensifikasi pajak daerah serta untuk meningkatkan
pengawasan dan pemantauan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah,
perlu didukung oleh pelaporan dan pembayaran pajak
daerah melalui sistem online;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang
Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak
Daerah melalui Sistem Online
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pajak Parkir;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran;
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
19. Peraturan Walikota Batu Nomor 39 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
20. Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
21. Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
22. Peraturan Walikota Batu Nomor 43 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
23. Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan
Daerah Kota Batu
Peraturan ini mengatur tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak
Daerah melalui Sistem Online, berisi ketentuan umum; sistem online data transaksi usaha; perjanjian kerja sama pelaksanaan sistem online; pembukaan rekening, penyetoran dana, dan surat kuasa perintah transfer debit pembayaran pajak; pembayaran pajak terutang dan pelaporan pajak; pembayaran dan pelaporan pajak secara manual; hak dan kewajiban,; sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
