Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga
ABSTRAK:
RSUD Kudungga Kab. Kutim berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif dan profesional. Untuk melaksanakan Permendagri No.12 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (3) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Perda No.10 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (2) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kudungga
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; UU No.44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah PP No.74 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah PP No.72 Tahun 2019; PP No.47 Tahun 2021; Perpres No.77 Tahun 2015; Permenkes No.10 Tahun 2014; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.3 Tahun 2020; Perda Kutim No.10 Tahun 2016
Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga. Bab di dalam peraturan ini memuat: Pembentukan; Kedudukan; Susunan organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian; Jabatan; Pembiayaan; Lampiran Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga. Susunan Organisasi terdiri dari: . Direktur;
b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
1. Bidang pelayanan medik, membawahkan:
a) Seksi Pelayanan medik; dan
b) Seksi Mutu Pelayanan medik,
2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
a) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
b) Seksi Mutu Keperawatan,
3. Bidang pelayanan Penunjang, membawahkan:
a) Seksi Penunjang Medik; dan
b) Seksi Penunjang Non Medik
c. Wakil Direktur Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum, membawahkan:
a) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga; dan
b) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat,
2. Bagian Keuangan, membawahkan:
a) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi,
3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
b) Subbagian Diklat, Kerja Sarna, dan Pengembangan,
d. Dewan Pengawas;
e. SPI;
f. Komite;
g. Kelompok Staf Medik;
h. Kelompok Jabatan Fungsional;
1. Instalasi; dan
J. Unit
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Materi pokok : Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Jumlah Halaman : 31 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 985
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perda No 04 Th 2021 tentang Pajak Parkir dan untuk mengoptimalkan pengelolaan Pajak Parkir sehingga dapat meningkatkan PAD, maka perlu mengatur tentang tata cara pengelolaan Pajak Parkir; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 28 Th 2009;
4. PP No 55 Th 2016;
5. Perda Kab Kaur No 29 Th 2020;
6. Perda Kab Kaur No 84 Th 2020; dan
7. Perda Kab Kaur No 4 Th 2021.
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK; DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK; WILAYAH PEMUNGUTAN; MASA PAJAK; PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK; BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPDM SKPDKB, SKPDKBT; PENGURANGAN PAJAK; PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK; PEMERIKSAAN PAJAK; INSENTIF PEMUNGUTAN; TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
20 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 97, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 73016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana Dan Sarana Di Kawasan Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:
a. bahwa masih terdapat kewajiban prasarana dan sarana pemegang izin prinsip pemanfaatan ruang dengan kegiatan perumahan dan permukiman yang sudah dimanfaatkan publik namun belum diserahkan sehingga menyebabkan tidak dapat dilakukan pemeliharaan, maka iperlukan regulasi untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban prasarana dan sarana di kawasan perumahan dan permukiman yang telah dimanfaatkan publik;
b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang ditelantarkan dan belum diserahkan di kawasan perumahan dan permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat
membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban pemegang izin prinsip pemanfaatan ruang;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std. terakhir dengan n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang penyelesaian pemenuhan Kewajiban Prasarana dan
Sarana pada kawasan Perumahan dan Permukiman yang sudah dimanfaatkan publik.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2021.
9 hal.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemda perlu meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama; bahwa Indikator Kinerja Utama yang digunakan pada suatu unit kerja, instansi atau pun di tingkat pemerintah daerah harus dapat direview secara berkala, mengingat prioritas pemerintah pusat maupun daerah mengalami penyesuaian dan perubahan dari waktu ke waktu; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PermenPAN RB No PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penatapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2021; PermenPAN RB No PER/09/M.PAN/5/2017; PermenPAN No PER/20/M.PAN/11/2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Lampiran Peraturan Walikota Magelang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 - 2026.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 97 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 9 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango
susunan Organisasi, Penjabaran tugas dan fungsi , serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD.2021/No. 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengevaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 99 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang susunan Organisasi, Penjabran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango ermasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, Berita Daerah Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 69 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021;
peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran belanja operasional, anggaran pembiayaan, anggaran penerimaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
28 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 97 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Selo Wirosari dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6)
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dipandang perlu
melakukan penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Selo
Wirosari dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum
Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo Gubug, sudah tidak
sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat
daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Grobogan tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Ki Ageng Getas Pendowo
Gubug Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V Dewan Pengawas
Bab VI Jabatan
Bab VII Otonomi Kepegawaian
Bab VIII Otonomi Keuangan dan Barang Milik Daerah
Bab IX Tata Kerja
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2019 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 97 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban pemerintah daerah, orang tua, serta masyarakat karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ; ;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Perkawinan; Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Dini; Penguatan Kelembagaan; Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan; Pengaduan; Kebijakan Strategi dan Program; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
13 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
