PEMERINTAHAN DESA - PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2007/No.12 Seri D Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka demi
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada
masyarakat di Desa, perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintahan Desa;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyusunan struktur organisasi pemerintahan desa, perangkat desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2007
pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 51 tahun 2006 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bone bolango
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2008/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 51 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.29 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab Bone Bolango No.57 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor52 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas, Penjabaran Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2008.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2007
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN - PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2007/No.11 Seri D Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, pada tingkat Kab/Kota perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sambil menunggu diterbitkannya petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang kelembagaan Penyuluhan Pemerintah, perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Kab Purworejo;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 41 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU no 33 Tahun 2004; UU No 16 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; Perda Kab Purworejo No 26 Tahun 2000;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2007.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Pakis Aji Dan Kecamatan Donorojo
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pernerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatar Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo, perlu mengalur susunan organisasi, tugas pokak dan fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Danarojo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo di Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomar 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi
Bab III Tata Kerja
Bab IV Kepegawaian
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2007.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2007
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH - PENJABARAN TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2007/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka dalam rangka menindaklanjuti
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Badan Pengeiola Keuanga
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan
Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengeiola
Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo dengan Peraturan
Bupati Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Per at ur an Daer a h Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Per at ur an Daer a h Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok dan kewenangan, susunan, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2007.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Perangkat Desa
ABSTRAK:
Untuk kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di desa, perlu adanya suatu susunan organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud; Untuk maksud diatas, perlu segera menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.39 Tahun 2001; PP No.52 Tahun 2001; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2007; Perda Kukar No.27 Tahun 2000; Perda Kukar No.5 Tahun 2007.
Susunan Organisasi Perangkat Desa terdiri dari: 1.Sekretaris Desa; 2. Perangkat Desa Lainnya, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Unsur Pelaksana Teknis; dan c. Unsur Kewilayahan atau disebut Dusun. Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggaran urusan pemerintahan desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa. Perangkat Desa mempunyai fungsi: a. membantu Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa; b. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2007.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2007
SEKRETARIAT - LEMBAGA - PENYIARAN - PUBLIK - LOKAL - KABUPATEN - KUNINGAN
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2007/No.51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan, dipandang perlu membentuk Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 4 Tahun 2007; Perbup Kuningan No. 7 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2007.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas untuk sebagaimana dimaksud; Untuk maksud diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Uraian Tugas Kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suati Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2002; PP No.8 Tahun 2003; PP No.9 Tahun 2003; Perda Kukar No.27 Tahun 2000; Perda Kukar No.17 Tahun 2004.
Kantor Pemadam Kebakaran adalah Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang pencegahan, penanggulangan dan pemadam kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Uraian Tugas Kepala Kantor Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut: a. menyiapkan, merumuskan kebijakan Daerah dan kebijakan teknis dibidang penanggulangan kebakaran; b. melaksanakan fungsi pelayanan umum dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; d. menerbitkan izin dan pengawasan penjualan peralatan pemadam kebakaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2007.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007
PERBUP Kab. Rembang No. 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Terpaou Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang
Mengubah
Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Tahun 2007/No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa izin praktek dokter sesuai dengan peraturan perundang undangan ditandatangani oleh pejabat kesehatan sehingga tidak termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTSP; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2007.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
