Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung usaha jasa boga yang masih
tergolong mikro dan kecil perlu dilakukan perubahan
penetapan omset penjualan yang dikecualikan untuk
dikenakan pajak restoran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Restoran.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2002; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Restoran. perubahan meliputi: 1. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah; 2. Diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(7a) Bagi catering/usaha jasa boga yang belum diketahui omsetnya secara
pasti dan berdasarkan pemeriksaan ternyata omsetnya kurang dari nilai
omset yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran, maka dapat
dilakukan mekanisme Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB) atau pengembalian Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 60 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Masa Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sehubungan dengan wabah corona virus Disease 2019 (Covid-19) serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan kebijakan Perpanjang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No.12 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah denganb UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.17 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERDA Kab. Kep. Meranti No.01 Tahun 2019; PERDA Kab. Kep. Meranti No.7 Tahun 2020; PERBUP Kep. Meranti No.88 Tahun 2020; KEPMENKES No.HK.01/MENKES/PER/X/2020;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) pasal yang mengatur perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandung Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa SMKN 2 Bandung pada Dinas Pendidikan sudah ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022. Sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari BLUD sebagaimana dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penarikan tarif layanan, pengurangan tarif layanan, evaluasi tarif layanan, pelaporan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 60 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bengkalis No. 15 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2022;
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 15) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemantauan, Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah
Secara Online
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaa pemerintahan daerah, bahwa dalamrangka memudahkan penghitungan,
pelaporan dan pembayaran
Pajak Daerah,
diperlukan suatu
Sistem
online
yang mampu
meningkatkan akurasi data dengan cara merekam
data transaksi wajib pajak sebagai dasar pengenaan
pajak daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan DaerahKabupaten GunungkidulNomor 6
Tahun 2016, Peraturan DaerahKabupaten GunungkidulNomor 6
Tahun 2017.
Materi pokok : Sistem Informasi secara Online, Penggunaan perangkat sistem Online, Hak, Kewajiban dan Larangan, serta pengawasan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
Jumlah halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 60 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berbasis Aplikasi Android
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kepastian dan keamanan
transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan melalui transaksi berbasis aplikasi android,
perlu diatur tata cara pemanfaatan aplikasi berbasis android.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Perda No.20 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pemanfaatan Aplikasi, Tata Cara Pendaftaran, Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2019.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 60 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012
Pwraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 24
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tempat Pembayaran, Jatuh Tempo dan Penyelesaian Pembayaran, Tata Cara Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Dasar Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2020.
-
-
14 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
