Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.935 peraturan dalam 0,737 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAK BENDA

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
Perda_No_03_Tahun_2020_Sulsel.pdf

Abstrak

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAKBENDA

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2020/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAK BENDA

ABSTRAK:

a. bahwa kebudayaan takbenda di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat; b. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab melestarikan keberadaan kebudayaan takbenda di Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Sulawesi Selatan; c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan . . . -3- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELESTARIAN, PEMAJUAN, DAN OBJEK BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG BAB V PENYELENGGARAAN BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII PENGHARGAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
TAHUN 2020 NOMOR 3
28 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2022

Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

Ketenagakerjaan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
38282815271Nomor_3_-_2022.pdf

Abstrak

pelayanan-perlindungan-tenaga-kerja

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

ABSTRAK:

Bahwa tenga kerja lokal di wilyaah Kabupaten Bengkalis belum ditampung dan ditempatkan secara optimal oleh berbagai perusahaan dan/atau unit-unit usaha yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis dan dalam rangka melindungi dan menjamin tenaga kerja lokal untuk memperoleh hak ketenagakerjaannya.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020
Terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan 35 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Pelayanan tenaga kerja lokal, Penempatan tenaga kerja lokal, Perlindungan tenaga kerja lokal, Pembinaan dan pengawasan, Pembiayaan, Sanksi administratif, Pendidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, dan Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Pada saat Perda ini mulai berlaku maka Perda Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pelaksana dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda ini diundangkan
Penjelasan: 4 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 3 Tahun 2012

Alokasi Kebutuhan dan Harga Ecerean Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011; Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011.

Download :
Perbup_Labuhanbatu_Nomor 3 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2020

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TA 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
PERBUP 3 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa

Desa Struktur Organisasi

Download :
Perda Flores Timur No. 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Pemerintah KABUPATEN Flores Timur

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2014 tentang Perangkat Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014.
Ketentuan Pasal 4 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahu 2014 tentang Perangkat Desa.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2011

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2011

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2012

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2012/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango Ini adalah UU No.8 Tahun 19874 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Perda Kab Bone Bolango No.67.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan, Sifat dan Besarnya Pemberian Tambahan Penghasilan, Jenis-Jenis dan Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan, Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Tentang Tambahan Penghasilan, Penatausahaan Pertanggungjawaban, Penilaian Kinerja, Ketentuan Tambahan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 03 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NO 3-2017 (1).pdf

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENT ANG !RIGAS!

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, LD.2017/No.03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Irigasi

ABSTRAK:

a. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitus1 Nomor 85/PUU-Xl/2013 tanggal 18 Februari 2015, mcnyat.akan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang $umber Daya Air bertent.angan dengan Undang-Undang oaser Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mcngikat sehingga seluruh peraturan pemndang-undangan tcnnasuk Peraturan Dacrah eebegai tmdak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mcnjadi tidak mcmpunyai kckuat.an hukum; b. bahwa menindaklanjuti Kcputusan Mcnteri Dalam Negen Nomor 188.34-6105 Tahun 2016 tentang Pembalalan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi dan sesuai dcngan kctcntuan Pasal 150 eyat (1) Peraturan Mcntcri Oalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Dacrah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha! yang d1batalkan kescluruhan matcn muatan pcrda kabupatcn/kota, paling lama 7 (tujuh) han setclah keputusan pcmbatalan d!lcrima, bupati/walikota harus menghcnukan pclaksanaan pcrda kabupatcn/kota yang dibatalkan dengan mengcluarkan surat kepada perangkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsama bupati/walikota mencabut pcrda dimaksud; c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada hunt! a dan huruf b pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tcntang Pencabutan Peraturan Daerah K.abupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi;
I. Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lcntang Pcmbcntukan Oaerah Tmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); • ' BUPATl PINRANG PROVINS[ SUI..AWESI SEI..ATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 16 TAHUN 2008 TENT ANG !RIGAS! DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG, Menimbang Mengingat a. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitus1 Nomor 85/PUU-Xl/2013 tanggal 18 Februari 2015, mcnyat.akan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang $umber Daya Air bertent.angan dengan Undang-Undang oaser Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mcngikat sehingga seluruh peraturan pemndang-undangan tcnnasuk Peraturan Dacrah eebegai tmdak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mcnjadi tidak mcmpunyai kckuat.an hukum; b. bahwa menindaklanjuti Kcputusan Mcnteri Dalam Negen Nomor 188.34-6105 Tahun 2016 tentang Pembalalan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi dan sesuai dcngan kctcntuan Pasal 150 eyat (1) Peraturan Mcntcri Oalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Prociuk Hukum Dacrah, yang mengamanahkan bahwa dalam ha! yang d1batalkan kescluruhan matcn muatan pcrda kabupatcn/kota, paling lama 7 (tujuh) han setclah keputusan pcmbatalan d!lcrima, bupati/walikota harus menghcnukan pclaksanaan pcrda kabupatcn/kota yang dibatalkan dengan mengcluarkan surat kepada perangkat daerah dan sclanjutnya DPRD bcrsama bupati/walikota mencabut pcrda dimaksud; c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud pada hunt! a dan huruf b pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tcntang Pencabutan Peraturan Daerah K.abupatcn Pinrang Nomor 16 Tahun 2008 tentang lrigasi; I. Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lcntang Pcmbcntukan Oaerah Tmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pc:ngairan (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3046); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbentuk.an Pc:raturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa k.ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Admirustras! Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pcmerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Pcraturan Pc:merintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor l Tahun 2008 tentang Urusan Pcmerintahan yang Menjadi Kewenangan Pcmerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 294); 10. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Plnrang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 295); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentuk.an dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupaten Pinrang (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Oaerah Kabupaten Plnrang Nomor 418);
Pasal 1 Pasal 2

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
NOMOR 3 TAHUN 2017
3

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 3 Tahun 2015

PERJALANAN DINAS

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Bitung No. 16 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS

Mencabut :

PERWALI Kota Bitung No. 4 Tahun 2014 tentang PERJALANAN DINAS
Peraturan Walikota Bitung No. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung No. 4 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas

Download :
Perwako No. 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2017

Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang PErsediaan (SPP-UG) dan Surat Pemintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Anggaran 2017

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang PErsediaan (SPP-UG) dan Surat Pemintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah serta batas jumlah pengajuan a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam peraturan kepala daerah serta batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rinciaan kebutuhan dan waktu penggunaan; b. bahwa penertiban dan pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rinciaan kebutuhan dan waktu penggunaan; b. bahwa penertiban dan pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dilakukan dilakukan oleh bendahara oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK perangkat daerah dalam rangka pengisian uang persediaan, ganti uang persediaan pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK perangkat daerah dalam rangka pengisian uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dan tambahan uang persediaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Batas Jumlah surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP). Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Batas Jumlah surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP). Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017;
l.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kurupsi, Kolusi dan Nepotisme 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari Kurupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta.1;ut 1 Tahun 2004 tenta.9i , Perbendaharaan Negara , Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Negara; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5); (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 15. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 03 TAHUN 2017
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.