PERBUP Kab. Brebes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Brebes
PERBUP Kab. Brebes No. 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Brebes Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Brebes
Mengubah :
Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Brebes
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - PEDOMAN TRANSFER BAGI HASIL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2021/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan tata cara penyaluran dan pencairan transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018; Peraturan Bupati Brebes Nomor 046 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 4 ayat (3) huruf C, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (3),ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Penghitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2009
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dan Pasal 7
ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10
Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri
Data m Negeri Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea
Balik Nama kendaraan di Atas Air Tahun 2009, maka Keputusan
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2008 tentang tarif
Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air serta Penghitungan dasar
Pengenaan Bea Balik nama Kendaraan di Atas Air tahun 2008, tidak
sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47
Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tenteng Pelayaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repi±>iik Indonesia Nomor
3684);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor
4048);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
U . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Prestden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-Lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2009 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di atas Air dan Bea
Balik Nama Kendaraan di atas Air Tahun 2009;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor
7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2001
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah
Nomor 2 Tahun 2008);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara ;
22. Keputusan Gubernur Suiawesi Tenggara Nomor 132 Tahun 2001
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAB I TATA CARA PENDAFTARAN
BAB II TATA CARA PENETAPAN
BAB III BESARNYA PKAA DAN BBN-KAA
BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor
26 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tarif Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air serta
Penghitungan Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008,
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 20 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Menteri Tenaga KerjadanTransmigrasi Republik Indonesia NomorPER.02/MEN/III/2008; Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri KeuanganNomor11/PMK.07/2010; Peraturan Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 20 tahun 2015
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa; Tata Cara Pengurangan, Kekeringan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Grobogan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 31 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; PP No 24 Tahun 2018; Permendagri No 112 tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang KSWP, Jenis Layanan Publik Tertentu yang Dilakukan KSWP, Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, Pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai No. 59 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, ditetapkan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek PBB-P2.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.135 Tahun 2000; PP No.56 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permenkeu No.17/PMK.07/2016; Perda No.3 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Cara Pengisian SPOP dan LSPOP; Tata Cara Penyampaian SPOP; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
7 Halaman dan 11 Halaman Penjelasan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2012
retribusi daerah- perda provinsi papua-nomor 5 tahun 2011
2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD.2012/NO.59
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan menetapkan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011.
Dalam peraturan dibahas mengenai pemungutan retribusi, pendaftaran dan pendataan, penetapan retribusi, pembayaran, penyetoran, penagihan, sanksi administratirf, pembukuan dan pelaporan, pengadaan dan permintaan serta pendistribusian blanko/formulir, bagi hasil pungutan retribusi daerah serta pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
19 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 59 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan implementasi sistem pemungutan dan pengelolaan pajak restoran perlu dilakukan penyesuaian tarif pajak restoran dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Merubah peraturan walikota dalam ketentuan pasal 6 No.62 Tahun 2012
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Beberapa ketentuan pasal 6 dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 62 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 62) ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
