Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.481 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 41 Tahun 2012

Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

TUGAS-URAIAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2012/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara

ABSTRAK:

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah tersebut; dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga pelayanan publik dapat dicapai secara efektif dan efisien; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.4 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.15 Tahun 2010; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.9 Tahun 2011.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang cipta karya, tata ruang serta pengelolaan kebersihan, pertamanan dan pemakaman. Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Penyusunan Program; c. Bidang Tata Ruang, membawahkan : 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang; d. Bidang Bangunan, membawahkan : 1. Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung; 2. Seksi Bangunan Gedung; dan 3. Seksi Pemeliharaan Bangunan Gedung. e. Bidang Pemukiman dan Perumahan, membawahkan : 1. Seksi Pembinaan Pemukiman dan Perumahan; 2. Seksi Pembinaan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan; 3. Seksi Pengembangan Pemukiman dan Perumahan. f. Bidang Penyehatan Lingkungan , membawahkan: 1. Seksi Bina Teknik; 2. Seksi Pembangunan Sarana Air Bersih; dan 3. Seksi Pembangunan Infrastruktur Penyehatan. g. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan; 1. Seksi Kebersihan; 2. Seksi Pertamanan; dan 3. Seksi Pemakaman. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.8 Tahun 1974;
37 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2009

Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PP_No_41_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2005

Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 9)

Download :
pergub_41_th_2005.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN-KELOMPOK-JABATAN-STAF-AHLI-STAF-KHUSUS-DAN-STAF-PRIBADI-GUBERNUR-JAWA-TENGAH

2005

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2005/No.41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Pergub ini adalah: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001, telah dibentuk Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah; b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Keputusan Gubernur tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah;
Dasar Hukum Pergub ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara . Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12); 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13); 11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dari Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman DanTata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26); 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah n, Dan Wilayah III, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27); 13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kas Daerah, Kantor Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Dan Kantor Pengelola Data Elektronik Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 28); 14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15);
Materi Pokok Pergub ini adalah: Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2005.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan No. 41 Tahun 2016

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

tugas-jabatan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 161 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16); 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pasal-pasal yang menjadi landasan dasar Ketetapan peraturan yang sudah di tetapkan bersama, mencakup tentang Ketentuan Umum, Susunan dan Struktur Organisasi, Rincian Tugas Jabatan, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup yang juga di sertai dengan Lampiran Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
31 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2019

Tenaga Ahli Kota Banjarmasin

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PERWAL NO 41 TAHUN 2019 edit searchable.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD.2019/No.41

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tenaga Ahli Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

bahwa kebutuhan tenaga ahli untuk staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mendukung visi misi Walikota Banjarmasin sangat diperlukan; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah pasal 13 ayat (4) huruf c dan ayat (5), untuk mendukung pelaksanaan tugas Staf Ahli dapat mengangkat Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tenaga Ahli Kota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiders Nomor 16 tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Tenaga Ahli Kota Banjarmasin, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tugas; 3. Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian; 4. Wewenang Dan Tanggung Jawab; 5. Hak Dan Kewajiban; 6. Mekanisme Kerja; 7. Masa Kerja; 8. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 41 Tahun 2021

Tatacara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

TATACARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatacara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

ABSTRAK:

Bahwa guna menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka dan kompetitif, maka perlu menyusun tata cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
1. Ketentuan Umum 2. Tatacara Pelaksanaan Seleksi 3. Persyaratan 4. Tahapan Seleksi 5. Kriteria Dan Metodepenilaian 6. Ketentuan Lain-Lain 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
16

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2002

Kenaikan Jabatan Dan Pangkat Hakim

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
PP No.41 TH 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 41 Tahun 2019

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2018

Download :
PERBUP NO 41 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

kelas jabatan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2019/NO.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a PermenPAN RB No 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Perbup tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPAN RB No 34 Tahun 2011; PermenPAN RB No 39 Tahun 2013; PermenPAN RB No 41 Tahun 2018; Perda Kab Grobogan No 15 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 48 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 49 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 50 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 51 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 52 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 53 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 54 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 55 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 56 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 57 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 58 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 59 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 60 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 61 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 62 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 63 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 64 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 65 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 66 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 67 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 68 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 69 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 70 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 71 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 72 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 73 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 74 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 75 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 76 Tahun 2016; Perbup Grobogan No 77 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nilai dan kelas jabatan termasuk faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2018 dicabut.
12 hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2024

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perpres Nomor 41 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Pranata Peradilan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 41, LN 2024 (52) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Pranata Peradilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Lampiran file: 5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 42 Tahun 2021

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Perbup 42 2021.pdf

Abstrak

KELAS-JABATAN-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-BENGKALIS

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD. 2021/No. 42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. UU No. 12 Tahun 1956; 2. UU No. 5 Tahun 2014; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. PP No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; 5. PP No. 18 Tahun 2016; 6. PP No. 11 Tahun 2017; 7. Perpres No. 81 Tahun 2010; 8. Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2011; 9. Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2013; 10. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2020; 11. Perda No. 7 Tahun 2011; 12. Perda No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bengkalis No. 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu Ketentuan Lampiran dalam Pasal 3 dan Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) ditambah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Perbup No. 44 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 17 Tahun 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009.