Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.939 peraturan dalam 0,084 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 106 Tahun 2022

Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Wakatobi

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERBUP NO. 106 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

prosedur

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 106

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Wakatobi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4339); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409); 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 201 7 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
35 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 106 Tahun 2022

Rencana Kerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Garut No. 131 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023

Download :
PERBUP NO 106 TH 2022 TTG RENJA KEC_ PASIRWANGI 2023.pdf

Abstrak

rencana - kerja - kecamatan - pasirwangi - tahun - 2023

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD 2022/106

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Kecamatan Pasirwangi Tahun 2023

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) sehubungan rencana kerja Perda tahun 2023 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana kerja Kec. Pasirwangi tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 4 tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beebrapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; Uu No. 26 Tahun 20078 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 55 tahun 2005; Pp No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP no. 40 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 19 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub Jabar No. 25 Tahun 2022; Perda Kab. Garut No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Garut No. 29 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Garut No. 15 Tahun 2012; Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2016; Perda kab. Garut No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. garut No. 10 Tahun 2021; Perda Kab. garut No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Garut No. 3 Tahun 2021; Perbup Garut No. 27 Tahun 2016 sebagaiamana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Perbup Garut No. 235 Tahun 2021; Perbup Garut NO. 36 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistematika Dan Pelaksanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2022.
7 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 107 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERBUP Kab. Bantul No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Bantul No. 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

Download :
Perbup No 107 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD.2022/NO.107

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib anggaran dan kesesuaian antara kinerja pemungutan Pajak Daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2022; Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2022;
Materi Pokok: Mengubah besaran insentif yang diterima Bupati, Wakil Bupati, dan Perangkat Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 5 HLM;

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 107 Tahun 2022

Pengadaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_107_Tahun_2022.pdf

Abstrak

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. CILACAP

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD.2022/NO.107

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik atau good governance perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja tinggi; b. bahwa untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik diperlukan aparatur negara yang profesional, mampu menggalang kemitraan dengan semua pihak, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga perlu diatur mekanisme pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah dan Pengadaan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengadaan PNS; Pengadaan PPPK; Panitia Seleksai Pengadaan ASN; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 107 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Arsip Statis

Arsip

Download :
2022pb3328107.pdf

Abstrak

pengelolaan arsip statis

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD.2022/NO.107

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis

ABSTRAK:

bahwa guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Arsip; bahwa berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal selaku Lembaga Kearsipan Daerah bertanggung jawab mengelola Arsip Statis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengelolaan Arsip Statis Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
59 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 107 Tahun 2022

Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kesehatan

Download :
Perbup Krganyr 107_2022.pdf

Abstrak

pelayanan kesehatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD.2022/NO.107

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dengan menerapkan Pelayanan Kesehatan Gratis; bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang diberikan secara gratis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Syarat Pelayanan Kesehatan Gratis Bab III Syarat Pelayanan Kesehatan Gratis Bab IV Prosedur Permintaan Pembayaran, Verifikasi dan Penyaluran Dana Pelayanan Kesehatan Gratis Bab V Pelaporan Bab VI Pengawasan Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
12 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 107 Tahun 2022

Pengelolaan Islamic Center Baiturrahmi

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pendidikan dan pelatihan

Download :
2022pwtangselkota104.pdf

Abstrak

Pengelolaan-pembangunan

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 107, BD Tahun 2022 Nomor 107

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Islamic Center Baiturrahmi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Daerah telah membangun Islamic Center; bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Islamic Center sebagai pusat kegiatan dan pengembangan sumber daya, menumbuh kembangkan budaya Islam yang dikelola secara profesional, amanah, dan transparan, perlu pengaturan mengenai pengelolaan Islamic Center sebagai pusat kegiatan keislaman dan kajian keilmuan Kota Tangerang Selatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama dan Kedudukan Bab III Pengelolaan Bab IV Pendanaan, Pengelolaan Aset, Serta Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 107 Tahun 2022

Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO.107 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pola

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 107

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, agar adanya keserasian dan keterkaitan a-ntara pendidikan, pangkat, jabatan, pengabdian, prestasi kerja, sehingga terencana, terarah, dan berkesinambungan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa untuk menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi, dipandang perlu adanya pengaturan pola karier Pegawai Negeri Sipil; bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (a) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; bahwa berdasarkan pertimbangan selagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagairnana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta$lun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O1); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 lentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2O14 tentang Pernerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); Peraturan Pemedntah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentartg Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 604l); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tal.un 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O2, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67lA\ 9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Perrbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Talrun 202 1 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5267); l l.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;2.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusal Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP POLA KARIER BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN POLA KARIER BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 21)
28 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 107 Tahun 2022

BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU TAHUN 2022

Asuransi Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERBUP_107_TAHUN_2022_SALINAN.pdf

Abstrak

Asuransi - Pangan, Pertanian dan Peternakan - Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 107

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU TAHUN 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melindungi kerugian nilai ekonomi pada usaha ternak sapi/kerbau akibat kematian, sakit, hilang, sehingga peternak memiliki modal kerja untuk pemeliharaan ternak berikutnya diperlukan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau; b. bahwa agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi/kerbau sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan berhasil baik maka perlu memberikan Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau kepada peternak: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7 /2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.0/2015; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.210/B/01/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022.
Untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan pelaksanaan AUTS/K dibentuk Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim sebagaimana dimaksud dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Pengarah : Bupati b. Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan c. Sekretaris : Kepala Bidang Peternakan d.Anggota 1). Kepala Bidang Kesehatan Hewan 2). Dokter hewan penyelia, paramedik veteriner kesehatan hewan 3). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Usaha Tani Peternakan 4). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Perbibitan dan Kawasan Peternakan 5). Pengawas Bibit Ternak Sub Koordinator Pakan dan Produksi Ternak 6). Petugas Penyuluh Lapangan yang bertugas sebagai Petugas AUTS/K Kecamatan dengan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
21 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 107 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Perbup Smd 107 2022.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.