Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Parkir Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan tanggung jawab pengelolaan jasa parkir baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka perlu dilaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam satu kesatuan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Parkir di Wilayah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pembinaan, Pengelolaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Parkir Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup
3. Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran
4. Parkir Yang Dimiliki Dan Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah
5. Parkir Yang Dimiliki Dan Diselenggarakan Oleh Badan Dan/Atau Perorangan
6. Tim Teknis Dan Perlengkapan Parkir
7. Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan
8. Sanksi Administratif
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 223 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya UPTD Puskesmas sebagai BLUD, maka BLUD UPTD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Permendagri No 79 tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa Tarif Layanan BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU no 24 tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 101 Tahun 2012; Pp No 47 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 12 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun2 019; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan tarif, komponen tarif layanan, jenis pelayanan dan tarif pada puskesmas dan jaringannya, tarif yang dijamin oleh badan penjamin, wilayah pemungutan tarif, cara menghitung besaran tarif, penetapan tarif terutang, tata cara pembayaran, tata cara penagihan dan pengelolaan piutang, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran tarif, pembebasan tarif layanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 224 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Arsip No 9 Tahun 2018 tentang pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, menyebutkan bahwa pemeliharaan arsip inaktif dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif; bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi dan menjaga keutuhan, keamanan serta keselamatan arsip, baik fisik maupun informasinya guna tercapainya pengolahan arsip dinamis yang efisien, efektif dan sesuai prosedur kearsipan khususnya arsip dinamis inaktif di lingkungan Pemkab Cilacap, diperlukan pedoman pengelolaan arsip inaktif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Bupati cilacap tentang Pedoman pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kab Cilacap;
UU no 13 tahun 1950; UU no 43 Tahun 2009; UU no 23 Tahun 2014; PP No 87 tahun 1999; PP No 88 Tahun 1999; PP No 28 Tahun 2012; PP no 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 4 tahun 2018; Perda kab Cilacap No 8 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pedoman pengelolaan arsip inaktif, pemeliharaan arsip inaktif, pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 225 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perindustrian, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Ketransmigrasian, Urusan Perpustakaan, Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Urusan Kearsipan, dan Urusan Kepegawaian.
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi yang terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan baik unit pengolah maupun unit kearsipan khususnya arsip yang berkaitan dengan 7 (tujuh) urusan substantif pada Urusan Perindustrian, Urusan Ketenagakerjaan, urusan Ketransmigrasian, Urusan perpustakaan, Urusan Pendidikan dan pelatihan, Urusan Kearsipan dan Urusan Kepegawaian; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 93) PP No 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU no 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemda wajib memiliki jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional RI; bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional No B.PK.02.09/159/2019 tenggal 28 Oktober 2019 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemda Kab Cilacap perlu menetapkan JRA Substantif terhadap 7 Urusan Pemerintah Kab Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Jadwa retensi arsip substantif Urusan Perindustrian, Urusan Ketenagakerjaan, urusan Ketransmigrasian, Urusan perpustakaan, Urusan Pendidikan dan pelatihan, Urusan Kearsipan dan Urusan Kepegawaian;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 28 tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 9 tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang JRA Substantif 7 Urusan baik mengenai penetuan arsip, kriteria retensi aktifdan penghitungan retensi aktif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2010dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 239 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2019.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 3/PERMEN-KP/2019, BN.2019 No. 13, jdih.kkp.go.id; 15 Hlm
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2019.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 46/PERMEN-KP/2019, BN.2019 No. 1609, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanannomor 34/PERMEN-KP/2016 Tentang Tanda Pengenal Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 6.A Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6.A, LEMBARAN LEPAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, dalam upaya optimalisasi dan percepatan penyaluran dan pelaporan Alokasi Dana Desa
dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lombok Utara perlu diubah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI II PASAL; MERUBAH DAN MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
1.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah;
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah;
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A;
4.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
TIDAK ADA
12
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 12/PERMEN-KP/2019, BN.2019 No. 415, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
