Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2017
tata - cara - pelaksanaan - pemanfaatan - barang - milik - daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2017/61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 20, Pasal 28, Pasal 33 dan Pasal 38 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2015 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfataan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2017; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen Keuangan No. 78 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 206; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sewa, Pinjam Pakai, KSPI, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
113 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menindak lanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan serta dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik umum yang berlaku di masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa tanah dan/atau bangunan perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik {good governance); Sesuai ketentuan PP No. 27 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (4) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda No. 2 Tahun 2010.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SUBJEK DAN OBJEK SEWA; BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB; BAB IV JANGKA WAKTU, PERJANJIAN, PEMBAYARAN, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN SEWA; BAB V TARIF/BESARAN SEWA; BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN SEWA; BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB VIII PENATAUSAHAAN; BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB X GANTI RUGI DAN DENDA; BAB XI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
34 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksaoskao ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Ondang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas Pengelolaan Aset Desa
Bab III Jenis Aset Desa
Bab IV Pengelola Aset Desa
Bab V Pengelolaan Aset Desa
Bab VI Penyelesaian Perubahan Status Hukum Hak Tanah Kas Desa
Bab VII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab VIII Ketentuan Lain-Lain
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
51 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana
terdapat bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastrukhrr (KSPI) ; bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pelaksanaan pemanfaatan
Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 1994; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 27 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 7 TAHUN 2014; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Semua penerimaan yang berasal dari Pemanfaatan BMD merupakan Penerimaan Daerah bukan pajak yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
70
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan Organisai perangkat daerah
Kabupaten Jepara, mengakibatkan beberapa ketentuan dalam
peraturan bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis
pengelolaan Barang Milik daerah sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu ditinjau lagi untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan
kedua atas peraturan bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.
Undang-undang nomor 13 tahun 1950; Undang-undang nomor 72 tahun 1957; Undang-undang nomor 5 tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan kedua atas peraturan bupati jepara nomor 20 tahun 2009 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET KAMPUNG
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Kampung
UU No.28 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; Permendagri No.1 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.14 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan, tukar menukar, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 54 Tahun 2017
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Kebijakan Akuntansi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 75
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP
PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
-bahwa sehubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2014tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah;
-peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014 tentang kebijakan penyusutan aset tetap pemerintah daerah. Peraturan yang diubah diantaranya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) tentang jenis aset tetap yang dilakukan penyusutan serta dalam Pasal 14 ditambah 1 ayat yakni ayat (4) yang mengatur tentang penambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi dan overhaul. Ketentuan dalam lampiran I, II, dan IV diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017.
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 75 Tahun 2014
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD NOMOR 53 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998
tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016.
Standar Harga merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga dan dalam hal-hal tertentu dilakukan evaluasi dengan menggunakan harga perhitungan sendiri yang dikalkulasi secara keahlian. Barang-barang yang diperlukan oleh Unit/Perangkat Daerah harus berdasarkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini, dan bagi barang-barang yang standar harga satuannya belum tercantum diajukan untuk
ditetapkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2017.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
