Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Cirebon
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu mengatur kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Cirebon. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota ini tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Cirebon. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pendanaan, Prasarana dan Sarana, Pengangkatan dan Pemberhantian, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaaan
ABSTRAK:
bahwa keanekaragaman ras, suku, budaya dan
agama adalah ciri khas Bangsa Indonesia yang harus
tetap terjaga dengan baik dalam rangka keutuhan
persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat
mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan
pembauran kebangsaan sebagai komitmen dalam
menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa;
b. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
pembauran kebangsaan guna memperkokoh
integritas nasional di Daerah, perlu didukung oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui
koordinasi yang baik secara profesional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016
Terdiri dari 26 Pasal, 11 mengatur mengenaiBab yaitu Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, Tujuan Forum Pembauran Kebangsaan, Tugas Dan Fungsi, Organisasi Forum Pembauran Kebangsaan, Pembiayaan, Pengawasan Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
mengatur mengenai Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaaan
12 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya;
b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, sumber benturan kepentingan, jenis benturan kepentingan, prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, cara penanganan benturan kepentingan, identifikasi benturan kepentingan, mekanisme pengenaan sanksi, monitoring dan evaluasi benturan kepentingan, pengendalian dan pengawasan benturan kepentingan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD Kota Pasuruan Tahun 2021 No 41
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan, serta Pemulihan Dokumen/Arsip Vital.
ABSTRAK:
a. bahwa guna memperoleh kesamaan pemahaman dalam melakukan pengelolaan dokumen/arsip vital melalui kegiatan perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan, serta pemulihan dokumen/arsip vital, perlu disusun pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan,
serta Pemulihan Dokumen/Arsip Vital;
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954;
UU No 43 Tahun 2009;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
PP No 46 Tahun 1982;
PP No 28 Tahun 2012;
Peraturan Kepala Arsip Nasional No 6 Tahun 2005;
Perda Kota Pasuruan No 7 Tahun 2016;
Perda Kota Pasuruan No 9 Tahun 2017.
Maksud disusunnya pedoman ini adalah sebagai petunjuk dan acuan bagi Pemerintah Kota dalam mengelola, melindungi, mengamankan, dan menyelamatkan, serta memulihkan arsip vital dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan yang disebabkan oleh faktor bencana.
Tujuan disusunnya pedoman ini adalah dilaksanakannya perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan, serta pemulihan arsip vital secara terpogram.
Ruang lingkup pedoman ini meliputi:
a. Identifikasi Arsip Vital;
b. perlindungan dan pengamanan arsip vital; dan
c. penyelamatan dan pemulihan arsip vital.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Mempersiapkan Generasi Unggul Melalui Program 8000 Hari Pertama Kehidupan Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa generasi unggul merupakan investasi masa depan bagi daerah untuk mengisi pembangunan dan kemajuan daerah, dan bahwa untuk menciptakan generasi unggul, maka perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara komperhensif sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Mempersiapkan Generasi Unggul Melalui Pogram 8000 Hari Pertama Kehidupan Tahun 2021-2025.
Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019.
Materi pokok: Rencana Aksi Daerah, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Jumlah Halaman : 6 HLM; Lampiran : 158 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, BD Tahun 2021 Nomor 41
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang
ABSTRAK:
Pengadaan barang/jasa Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020, namun adanya
perubahan terkait metode dan jenis barang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19), maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu di ubah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; Perpres No 106 Th 2007; Perpres No 16 Th 2018; Perpres No 17 Th 2018; Perpres No 82 Th 2020; Per.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No 13 Th 2018; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/104/2020; Kepka BNPB No 13 A Th 2020; Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/104/2020.
Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Nomor 41 Tahun 2021.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2011 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:
bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota
Pekalongan dalam berbagai sektor yang disertai
dengan meningkatnya pertambahan penduduk
telah membawa dampak terhadap perubahan
struktur kota dan penurunan kualitas
lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk
meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan
antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka
hijau di Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga
kualitas lingkungan melalui pengelolaan hutan
kota dan ruang terbuka hijau, melindungi serta
melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan
umum dan fasilitas umum yang dikuasai
Pemerintah Daerah, perlu upaya perlindungan
melalui kebijakan pengendalian dan
penanggulangan penebangan pohon, dan
mengubah Peraturan Walikota Nomor 24A Tahun
2011 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka
Hijau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24A Tahun
2011 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka
Hijau;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 6, perubahn Pasal 7, perubahan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2011 dicabut.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Pada Urusan Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan
tertib administrasi penyusutan dan penyelamatan Arsip di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, perlu
adanya pengaturan mengenai Jadwal Retensi Arsip Sektor
Perekonomian pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang
didasarkan atas persetujuan dari Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan
Wali Kota Salatiga Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jadwal
Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga,
khususnya ketentuan mengenai Jadwal Retensi Arsip
Sektor Perekonomian pada Urusan Kelautan dan
Perikanan, dipandang sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan peraturan perundangundangan,
sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor
Perekonomian pada Urusan Kelautan dan Perikanan di
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 103 Tahun 2020
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, JRA sektor perekonomian pada urusan kelautan dan perikanan, pengorganisasian, pembinaan, pendanaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk Penyederhanaan Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang badan daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, badan penelitian dan pengembangan daerah, badan pendapatan daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, badan kessatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah, UPT, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian,bagan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.2 Tahun 2021 dicabut.
137 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
