perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD.2013/No.59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 aya t (4), Pa sal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat
(7), dan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Retribusi
Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara
Pemungutan Retribusi lzin Trayek.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peruturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendaftaran, Pendataan Retribusi Izin Trayek; Masa Retribusi Dan Smt Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tat Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2013.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 58 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 58 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 57 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2013/No.57 Seri E Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Operasional Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa/ Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilaksanakan intensifikasi pemungutan pajak oleh Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa/ Kelurahan; bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa dan Kelurahan, perlu diberikan dana operasional untuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa/ Kelurahan; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Operasional Tim lntensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Desa/Kelurahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Ketetapan
Bab III Pengelolaan Uang Sidang Tim Intensifikasi Desa/Kelurahan
Bab IV Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bab V Biaya Operasional Penyampaian SPPT
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2013.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2013 dicabut.
14 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 57 Tahun 2013
perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD.2013/No.57
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal 43
ayat (4), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (7), dan
Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
20 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten
Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Noroor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Ba.nyumas Nomor 20 Tahun 2011
Instalansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendatmn Objek Retrjbusi Dan Subjek Retrjbusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemuingutan; Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kurang Bayar; Peng Em Balian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2013.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 56 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBANTASAN KETETAPAN PAJK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 56 Tahun 2013
perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD.2013/No.56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4),
Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4),
Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1946; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
tentang Retribusi Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Kerjnganan Dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2013.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 55 Tahun 2013
RETRIBUSI JASA USAHa - RETRIBUSI PELAYANAN TERMINAL
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2013/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,
Khususnya Retribusi Pelayanan Terminal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, 29, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44 dan 45 Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha,
Khususnya Retribusi Pelayanan Terminal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, struktur dan besarnya tarif, pemungutan retribusi, pembayaran retribusi, tata cara pemeriksaan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 54 Tahun 2013
petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten boalemo
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2013/NO.445
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Bagian Kesepuluh Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupari Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.91 Tahun 2010; Perda Kab.Boalemo No.8 Tahun 2008; Perda Kab.Boalemo No.6 Tahun 2011; Perda Kab.Boalemo No.9 Tahun 2012; Perbup Boalemo No.64 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang pemungutan pbb-p2, pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pbb-p2, penetapan, tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, penagihan, pelayanan, pembetulan dan pembatalan, pengurangan ketetapan pajak terutang, pengahpusan atau pengurangan sanksi administratif, keneratan dan banding, tata cara pemeriksaan pbb-p2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 40 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
