Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyediaan Air Baku Usaha di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menjaga ketersediaan dan kelestarian
sumber daya air tanah di Kota Yogyakarta sehingga
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap
dapat berlangsung dalam pembangunan yang berkelanjutan
dan dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan
dengan kebutuhan air tanah, maka diperlukan usaha
pengelolaan dengan memanfaatkan/menyediakan air baku
bagi pengguna air untuk kepentingan usaha, bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Air Tanah, maka diperlukan aturan mengenai
penyediaan air baku untuk usaha.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 .
Materi pokok : Penyediaan air baku dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2022.
Mencabut Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha
Perhotelan.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan serta kelancaran setiap
kegiatan Kepala Daerah Kota Semarang dalam menjalankan
aktifitas, maka perlu untuk menerapkan Protokoler
Pimpinan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Acara Kenegaraan dan Acara Resmi
Bab III Tata Tempat
Bab V Tata Upacara
Bab VI Tata Penghormatan
Bab VII Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan/atau Tamu Lembaga Negara Lainnya
Bab VIII Pengadaan Keprotokolan
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Untuk mengendalikan dampak rokok tersebut dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan teknis pelaksana ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan KTR, Pelaporan Penyelenggaraan KTR, Peran Serta Mayarakat, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi
25 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk guna mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Daerah dan dalam rangka memberikan dasar pengaturan peningkatan tata kelola, manajemen, keterpaduan, dan efisiensi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan internal SPBE, tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, percepatan SPBE, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Terdiri dari 41 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja pelayanan
kesehatan dan untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan
dan tenaga administrasi lainnya yang tidak dapat diisi oleh
Pegawai Negeri Sipil serta mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang proporsional
dan berkualitas dapat dipenuhi dengan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai
pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas
usia. masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian
Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga
profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020; 12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016.
Materi Pokok: mengatur mengenai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pedoman dalam
proses pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup (a. kedudukan pegawai Non PNS;
b. formasi pegawai Non PNS ;
c. penerimaan pegawai Non PNS;
d. penugasan dan pembinaan;
e. kewajiban dan hak;
f. larangan dan sanksi;
g. pengangkatan, pemindahan dan penjatuhan sanksi;
h. batas usia pensiun;
i. anggaran;
j. penyelesaian perselisihan; dan
k. laporan.) ; Tujuan; kedudukan pegawai Non PNS
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
jumlah 14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2022
PERWALI Kota Magelang No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengubah
PERWALI Kota Magelang No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Magelang No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa terdapat pemetaan kodefikasi dan nomenklatur kegiatan dana alokasi khusus non fisik jenis dana pelayanan kepariwisataan Tahun Anggaran 2022; bahwa dalam rangka mendukung program pemberdayaan masyarakat maju sehat bahagia diperlukan adanya pergeseran anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran; bahwa dengan adanya pemetaan kodefifikasi dan nomenklatur kegiatan dan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dengan rencana pelaksanaan kegiatan, Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 35, perubahan Pasal 44, perubahan Pasal 45, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 47, perubahan Pasal 48, perubahan Pasal 49, perubahan Pasal 59, perubahan Pasal 60, perubahan Pasal 66, perubahan Pasal 67, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2021 diubah.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 989
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan adanya perubahan/pergeseran/ penyesuaian terhadap rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama dan antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini terdiri dari 2 Pasal dan terdapat 1 Lampiran tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022
23
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Padang Panjang No. 17 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Daring Dan Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara daring dan terintegrasi. Penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem berbasis informasi dan teknologi secara daring dan terintegrasi, perlu diatur dalam suatu peraturan
UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kota Padang Panjang No. 1 Tahun 2011, Perda Kota Padang Panjang No. 12 Tahun 2011, Perda Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2011, Perda Kota Padang Panjang No. 11 Tahun 2011, Perwako Padang Panjang No. 13 Tahun 2011
Penerapan pemungutan dan pembayaran Pajak daerah dan Retribusi Daerah Secara Daring dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas:
a. ketertiban dan kepastian hukum,
b. kepentingan umum,
c. keterbukaan:
d. efektivitas/ efisiensi,
e. akuntabilitas:
f. profesionalitas,dan
g. proporsionalitas.
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai acuan bagi OPD dalam melaksanakan transaksi non tunai serta optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak dan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
21 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2022
PERWALI Kota Bandung No. 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022
PERWALI Kota Bandung No. 102 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa penjabaran APBD tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Perwal No.124 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya terdapat penyesuaian alokasi dana transfer, sehingga Perwal termaksud perlu dilakukan perubahan dan perlu ditetapkan Perwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2007; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.19 Tahun 2016; Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.27 Tahun 2021; Perda No.13 Tahun 2021; Perwal No.124 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022.
10 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BD Kota Tarakan 2022 No 508
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RKPD TAHUN 2023
BAB III WAKTU PELAKSANAAN
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
810 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
