Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENGADAAN MOBIL DESA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengadaan mobil desa,
perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Mobil Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus
Pengadaan Mobil Desa;
Mengingat : 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 36).
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 tentang
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 50);
peraturan ini mengatur mengenai perubahan peraturan bupati terkait petunjuk teknis bantuan keuangan khusus pengadaan mobil desa. terkait nilai pengadaan per unit mobil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
mrubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus
Pengadaan Mobil Desa
jumlah 4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 54 Tahun 2017
standar satuan harga umum-di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo-tahun anggaran 2018-shu-pemkab-ta 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/No. 664
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Umum
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku serta mewujudkan tertibnya pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 201; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No.33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 63 halaman termasuk dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 54 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bengkayang No. 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak atau Sebutan Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan, Penempatan Dan Pengupahan Penyedia Jasa Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkayang diperluhkan penyedia jasa perorangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, PermenpanRB No.33 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara pengadaan Penyedia Jasa Perorangan; Penetaoan dan Pembinaan penyedia Jasa Perorangan; Penempatan dan Pengupahan Penyedia Jasa Perorangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
6 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2017
BARANG MILIK DAERAH - TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN dan PEMELIHARAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah bahwa
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (8) Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah dan meningkatkan keterpaduan sistem
perencanaan kebutuhan barang milik daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan kebutuhan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2017.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 53 Tahun 2017
Pengadaan Barang/Jasa- Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram- Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan
pengendalian program pembangunan dan program
lainnya yang terkait, perlu untuk menyusun pedoman
pelaksanaan dan Pengendalian program pembangunan
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1111); 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Tata Cara e – Tendering; 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111); 6. Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang
(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016
Nomor 71).
1. Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan
Program Pembangunan dan Program lainnya yang terkait pada
Tahun Anggaran 2018; 2. Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. BAB I : PERENCANAAN;
b. BAB II : PELAKSANAAN;
c. BAB III : PELAPORAN DAN EVALUASI;
d. BAB IV : PENUTUP
e. LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
158 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 44 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tasikmalaya
JENJANG NILAI PEDAGANG BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pedagang Barang /Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tais
ABSTRAK:
a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tais berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900- Tahun 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
b. Bahawa untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tais;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 33 Tahun 2004
3. UU No. 36 Tahun 2009
4. UU No. 44 Tahun 2009
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. PP No. 38 Tahun 2007
7. Perpres No. 04 Tahun 2015
8. PP No. 23 Tahun 2005
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006
10. Permendagri No. 61 Tahun 2007
Pasal 2 :
(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD harus dilakukan berdasarkan prinsip efesiensi dan efektivitas serta sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakana dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
