Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : pasal 10 huruf (a) Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan,pemerintahan daerah berwenang menetapkan kebjakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 43 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 28 Tahun 2012;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 72 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Perda No 1 Tahun 2017;Perbup No 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 63 Tahun 2019
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : asas maksud dan tujuan ,Ruang lingkup,kelembagaan ,hak dan kewajiban kewenangan ,Tenaga Perpustakaan dan pendidikan ,Sarana dan Prasaranan,Pendanaan ,koleksi perpustakaan ,layanan dan promosi perpustakaan ,kerjasama dan peran serta masyarakat,pembudayaan kegemaran membaca ,Pembinaan dan pengawasan ,penghargaan,sanksi administratif,ketentuan pendidikan,ketentuan pidana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
22 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.1, TLD No.1, LL KAB. KAPUAS HULU: 38 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan pendidikan yang bermutu, merata, dan efisien, yang mampu
mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, inovatif, dan bekerja keras, serta sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu menghadapi tantangan dan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008;
peraturan ini mengatur ketentuan umum; asa dan tujuan; jalur pendidikan; pendidikan formal; pendidikan dan informal; peserta didik; wajib belajar; pendidik dan tenaga kependidikan; kurikulum; pembiayaan pendidikan; pendidikan berbasis keunggulan lokal; dewan pendidikan dan komite sekolah; standar pelayanan pendidikan; sanksi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2014.
31 halaman peraturan dan 7 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Pendidikan Usia Dini Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah guru
dan tenaga kependidikan pada Pendidikan U sia Dini
Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah
Pertama Negeri, serta guna menunjang peningkatan
layanan pendidikan, diperlukan Guru Tidak Tetap dan
Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;
b. bahwa untuk mendukung dan memotivasi kerja Guru
Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap,
perlu diberikan kesejahteraan berupa honorarium;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga
Kependidikan Tidak Tetap Pada Pendidikan U sia Dini
Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah
Pertama Negeri Pemerintah Kabupaten Kolaka;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4400):
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4586):
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 136):
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP
BAB IV
PERSYARATAN GTT DAN TENDIK TIDAK TETAP
BAB V
KONTRAK KERJA INDIVIDU
BAB VI
Pasal 12
BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VIII
PELAPORAN
BAB IX
SANKSI
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
ABSTRAK:
dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, perlu melakukan alihfungi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Satuan-PNF) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.4 Tahun 2016.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Thun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.4 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Alih fungsi UPTD SKB Menjadi Satuan PNF Sejenis, tugas dan fungsi SKB yang ditetapkan menjadi Satuan PNF, dan susunan organisasi SKB yang ditetapkan menjadi satuan PNF sejenis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2016.
5 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD TAHUN 2019 NO.13/ TLD NO. 148
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka menuju sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, diperlukan sekolah dan lingkungan yang ramah
anak;
c. bahwa agar memberikan arah, kebijakan dan kepastian
hukum terciptanya sekolah ramah anak maka diperlukan
peraturan perundang-undangan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Penyelenggaraan SRA; PEndanaan; Penghargaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
13 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup pamekasan No 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu
ABSTRAK:
a. bahwa pedoman bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu perlu disempurnakan, sehingga tepat sasaran, bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.
3 Halaman
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 13, BN.2022/No.319, https://jdih.kemdikbud.go.id/: 7 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2013
PERBUP Kab. Pemalang No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
TUGAS TAMBAHAN-KEPALA SEKOLAH-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-PEMALANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2013/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kebutuhan serta untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas dan manajemen pendidikan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 ten tang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 ten tang Tugas Tambahan sebagai Kepala
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 ; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008
; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008 ; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008 ; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini memuat tentang beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011tentang Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu Ketentuan Pasal ~ ayat (1) diubah, Ketentuan Pasal 8, pada ayat (4) dan ayat (5) dihapus, Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dihapus,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2013.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2011 (diubah)
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
