Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 2 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Diterbitkannya Perda Kabupaten Kutai No.39 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai, perlu ditindaklanjuti oleh Dinas, Badan dan Kantor dengan penyusunan dan penyempurnaan Uraian Tugas masing-masing; Uraian Tugas Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Kutai yang diatur dalam Keputusan Bupati daerah Tingkat II Kutai Nomor 285 Tahun 1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Perlu untuk menyesuaikan dan disempurnakan dengan bentuk peraturan bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku; untuk menindaklanjuti sebagaimana huruf a di atas perlu menetapkan kembali Tugas Pokok dan Fungsi Kepala, Sub Bagian TU, Seksi Teknis Fungsional, Seksi Antar Lembaga dan Seksi Penjenjangan Struktural di lingkungan Kantor Pendidikan dan Latihan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; Perda No.27 Tahun 2000;
Kantor Pendidikan dan Latihan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pendidikan dan Latihan. Dalam menyelenggarakan tugas, Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kantor Pendidikan dan Latihan; b. pembinaan koordinasi, konsultasi program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan instansi lain; c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pendidikan dan Latihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2006.
8 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 104 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 104, BD Tahun 2023 Nomor 104
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tangerang Government University
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan terarah, diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Tangerang; bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang profesional, terarah, dan sistematis diperlukan strategi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui upaya pengintegrasian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung dengan manajemen pengetahuan berupa sistem pembelajaran terintegrasi; bahwa untuk kompetensi mengimplementasikan sumber daya manusia pengembangan melalui sistem pembelajaran terintegrasi, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang lebih baik dibutuhkan pengaturan mengenai Tangerang Government University; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Wali Kots tentang Tangerang Government University:
pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun
2020; PP No. 49 Tahun 2018; Permendagri No. 11 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 3 Tahun 2020; Perwali No.123 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Wali Kota Ini Mengatur Tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola Strategi Pembelajaran Bab III Fokus Pembelajaran Bab IV Manajemen Pengetahuan Bab V Infrastruktur Pembelajaran Bab VI Arsitektur Pembelajaran Bab VII Organisasi Pembelajar Bab VIII Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 57 Tahun 2023
PERWALI Kota Depok No. 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
layanan pusat pembelajaran keluarga dang merdu kota batam - petunjuk teknis penyelenggaraan
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1171
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Dang Merdu Kota Batam
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak merupakan
urusan Wajib non pelayanan dasar yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub purusan
pemenuhan hak anak, selanjutnya disebutkan
dalam lampiran pembagian urusan kewenangan
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan
lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Berdasarkan ketentuan Pasal huruf angka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, disebutkan penyelenggaraan dukungan untuk keluarga meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga dan dukungan ekonomi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) di Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah mempercepat pengembangan layanan PUSPAGA sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Dang Merdu Kota Batam.
UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.87 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perda Batam No.7 Tahun 2022
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Dang Merdu Kota Batam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Kota Pagar Alam Melalui Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan lmplementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sistem pendidikan dengan tujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 8 Tahun 2001; UU No 20 Tahun 2003; UU No 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 40 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan , Riset, dan Teknologi No 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi No 26 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi No 22 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendidikan ,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 47 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; Peraturan Wali No 59 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peningkatan mutu pendidikan Kota Pagar Alam melalui penguatan implementasi kurikulum merdeka dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakulikuler dengan konten beragam dan pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar pancasila. Diatur mengenai ketentuan umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Dukungan, Pendampingan Tugas, Monitoring dan Evaluasi, Capaian Keberhasilan Dukungan, Pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD Tahun 2023 Nomor 27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar; bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 12 Tahun 1961; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 74 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyelenggaraan Tugas Belajar Bab III Jangka Waktu Bab IV Tugas Belajar Berkelanjutan Bab V Pembatalan Tugas Belajar Bab VI PNS Tugas Belajar Bab VII Pembiayaan Bab VIII Pemantauan Dan Evaluasi Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
Perwal ini mencabut: Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI
KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas
tenaga kerja, perlu dilaksanakan pendidikan dan
pelatihan keterampilan berdasarkan unit
kompetensi;
b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau dalam kegiatan pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja tahun 2023 dilakukan
secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan
akuntabel, perlu menyusun pedoman;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/
PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan,
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
dapat digunakan untuk program pembinaan sosial
guna mendukung bidang kesejahteraan
masyarakat berupa kegiatan peningkatan
keterampilan kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/
2021 ;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun
2023; meliputi: ketentuan umum; jenis pelatihan keterampilan; peserta pelatiha; mekanisme pelatihan; sumber dana
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
jumlah 9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari
ABSTRAK:
a. dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan
rnewujudkan tujuan negara sebagairnana tercanturn
dalam pelaksanaan undang-undang dasar negara repu blik
Indonesia tahun 1945, perlu dibangun Pegawai Negeri Sipil
yang memiliki integritas, profesional, sert.a merniliki
kompetensi;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dan pengembangan kompetensi serta
profcsionalitas Pcgawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Kendari, perlu melaksanakan
peningkatan kornpetensi Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Togas Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkup Pemerintah Kota Kendari sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu
disesuaikan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Kendari tentang Pengembangan
Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur
Pendidikan Lingkup Pemerintah Kota Kendari;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dcngan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republlk Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAB III PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN BAB IV PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR BAB V TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN BAB VI TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KEDUDUKAN DAN RAK PNS TUGAS BELAJAR BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS TUGAS BELAJAR BAB X PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAB XI BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN BAB XII PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN SANKSI BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi
Pcgawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita Daerah Kora
Kendari Tahun 2014 Nomor 52) dan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor
1164 Tahun 2011 tentang Bantuan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 1164)
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2023
Kepegawaian, Aparatur Negara - pendidikan dan pelatihan
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, tepat waktu dan akuntabel guna memperkuat Pemerintah Daerah diperlukan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 202 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan dan melaksanakan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2020.
Penyelenggaraan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
