TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI, EVALUASI DAN FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, BD.2021/No.44
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
ABSTRAK:
a. bahwa pengajuan rancangan produk hukum daerah
belum dilakukan secara tertib baik oleh perangkat
daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau maupun
di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga
dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses
pembentukan produk hukum daerah;
b. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum
daerah agar berhasil guna dan berdaya guna, perlu
disusun pedoman pengharmonisasian, evaluasi dan
fasilitasi produk hukum daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Dan Prosedur
Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah
Provinsi, Evaluasi Dan Fasilitasi Rancangan Produk
Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75)
Sebagai Undang-undang (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah un 2015
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor157);
Pergub ini terdiri atas 6 (enam) bab dan 31 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan Ketentuan Lain-lain
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
16 Hlm, Lamp: II
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekanbaru Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Aplikasi Bahas Legislasi di Tangan Sekarang
ABSTRAK:
Bahwa harmonisasi terhadap rancangan pembentukan
produk hukum daerah dilaksanakan agar produk
hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 5 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Fungsi Aplikasi Baladang; Pengelolaan Aplikasi Baladang; Pengelolaan Aplikasi Baladang; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 05 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa melaksanakan ketentuan Bab VI Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksana di daerah yang mengatur tentang peraturan Kepala Desa
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016;
PERBUP Kab. Pati No. 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Izin
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan
Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup
Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin
Air Tanah
Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil
dan makmur, Pemerintah Daerah perlu melakukan
berbagai upaya untuk memberikan pelayanan secara
optimal kepada masyarakat; bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan perundangundangan lainnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pati yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
maka perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan
Gedung berupa Persetujuan Bangunan Gedung sehingga
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
Gedung dan Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan melalui
Perizinan Berusaha sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor
44 Tahun 2009 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Bupati Pati Nomor
64 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan
Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup diajukan melalui sistem
informasi dokumen lingkungan hidup sehingga Peraturan
Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha
dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, maka ketentuan mengenai Analisis
Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan analisis mengenai
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan
hidup dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha
sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak sesuai
dan perlu dicabut; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka
kewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga
Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin
Air Tanah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati, maka Izin Gangguan
tidak memiliki landasan hukum sehingga Peraturan Bupati
Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Bupati Pati Nomor
12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin
Gangguan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 48 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, diperlukan perubahan pada struktur kelembagaan PPID Utama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. meliputi: 1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru; Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A mengenai tugas dan fungsi tim pertimbangan; 3. Pasal 13 ayat (4) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019
jumlah 26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 49 Tahun 2020
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - PEDOMAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2020/NO. 502, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 21 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan lancar, tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Lampiran 16 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 50 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 14 Th 2008; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 61 Th 2010; Permendagri No 3 Th 2017; Perkominfo No 1 Th 2013; Perkominfo No 1 Th 2018; Perkominfo No 1 Th 2019; Perkominfo No 1 Th 2021; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kab Lebak No 5 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Akses Informasi Dan Dokumentasi Publik; 3. Hak Dan Kewajiban; 4. PPID; 5. Kelengkapan PLID; 6. Mekanisme Permohonan Informasi Dan Dokumentasi; 7. Keberatan Dan Sengketa Informasi; 8. Pengawasan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan bentuk produk hukum daerah yang berlaku saat ini, sehingga perlu diubah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2019
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dihapus dan angka 19 diubah; Ketentuan dalam Pasal 4 huruf c dihapus; Ketentuan dalam Pasal 8 dihapus; Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah; Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) diubah;Ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah; Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) diubah; Ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1), dan ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1), dan ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) diubah; Ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a diubah; Ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) diubah; Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)
diubah; Ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018
13 halaman peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah
Provinsi bertindak sebagai pusat jaringan dokumentasi dan
informasi hukum di wilayahnya; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan tugas
dan fungsi pelayanan hukum pada bidang peraturan
perundang-undangan provinsi dan bantuan hukum dan Hak
Asasi Manusia serta melaksanakan fungsi Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam rangka pengawasan
produk hukum daerah kabupaten/kota; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, dalam rangka
optimalisasi pusat jaringan dokumentasi dan informasi
hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
pelaksanaan fungsi pelayanan hukum sebagaimana
dimaksud pada huruf b agar dapat dilaksanakan secara
akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung
jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen
dan informasi hukum serta pelayanan hukum, perlu
diintegrasikan dalam satu web sistem Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c agar pelaksanaannya dapat
berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum
Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor
8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan JDIH, Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik, Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dalam Web Sistem JDIH, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 dicabut.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 52, BN.2022/No.1063, http://jdih.kemendag.go.id/: 31 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
