Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 19.342 peraturan dalam 0,083 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.01/2018

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 78/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window

Mencabut :

PMK No. 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window

Download :
PMK Nomor 180 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018

Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Perpajakan

Download :
PMK Nomor 207 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 90 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2018

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi "Lemigas" Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 142/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
PMK No. 142/PMK.05/2012

Download :
PMK Nomor 171 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.010/2018

Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
PMK No. 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
PMK No. 228/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
PMK No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
KMK No. 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Maanfaat Pensiun
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun

Download :
PMK Nomor 197 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.06/2018

Tata Cara Pelaporan, Perubahan, Dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 198 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.010/2018

Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

APBN

Download :
PMK Nomor 47 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.08/2018

Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 224/PMK.08/2021 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

Download :
PMK Nomor 72 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.010/2018

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I Dan H Section dari Baja Paduan Lainnya

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 2 Tahun 2018.pdf

Abstrak

BEA MASUK - BAJA PADUAN - IMPOR I DAN H SECTION

2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 2/PMK.010/2018, BN.2018/NO.9, jdih.kemenkeu.go.id : 10 hlm.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I Dan H Section dari Baja Paduan Lainnya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Menteri Keuangan telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2018, berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 1178/M-DAG/SD/ 10/2017 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor 1328/MDAG/SD/11/2017
UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661)); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang berlaku selama tiga tahun. Bea Masuk Tindakan Pengamanan ini dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk I dan H section dari baja paduan lainnya yang diproduksi dari negara yang tercantum di dalam lampiran Permenkeu ini. Impor produk I dan H section dari negara yang dikecualikan ini maupun negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin). Bea Masuk Tindakan Pengamanan ini merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional. Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan berlaku sepenuhnya terhadap arang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2018.
-
-
10 HLM, Lampiran halaman 8-10.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

PMK No. 73/PMK.03/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Download :
PMK Nomor 19 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2019.