Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Demak Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak; bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik; bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 60
Tahun 2020 sudah tidak sesuai dan dengan memperhatikan
dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2020 dicabut.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 83 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kuantan Singingi No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi
ABSTRAK:
bahwa perubahan organisasi pada Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hasil penyederhanaan struktur organisasi telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 34 (tiga puluh empat) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Funsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran: 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 83 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata
kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada
Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil
Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh
kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Grobogan dipandang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V Tata Kerja
Bab VI Kepegawaian
Bab VII Ketentuan Lain-Lain
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2016 dicabut.
82 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 83 Tahun 2021
Susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkunganhidup, pertanahan, dan perhubungan kabupaten bone bolango
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2021/NO.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Pertauran ini dibentuk untuk mengevaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2019; Perda No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2021; Permendagri No. 99 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan perhubungan Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Terdiri dari 31 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat, yang mengamanatkan kepada Wali Kota untuk
menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil
sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan
gerakan masyarakat hidup sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor11 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016;Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 12 tahun 2017; Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan sistematika; Ketentuan Umum; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan GERMAS; Koordinasi GERMAS; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 83 Tahun 2021
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2021/No.83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021.
Peraturan Bupati Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian, Berisi Tentang
1. Ketentuan Umum
2. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Parkir Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahw a b erd asark an P eratu ran P em erintah Nomor 23
T ahun 2005 ten ta n g Pengelolaan K euangan B adan
L ayanan U m um sebagaim ana telah d iu b ah dengan
P eratu ran P em erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g
P eru b ah an A tas P eratu ran P em erintah Nomor 23 T ahun
2005 ten ta n g Pengelolaan K euangan B adan Layanan
Um um , B adan L ayanan Um um d ap at m em u n g u t biaya
k ep ad a m asyarakat sebagai im balan ata s b a ra n g /ja sa
layanan yang diberikan d itetap k an dalam b e n tu k tarif
dan b erd asark an P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor
79 T ahun 2018 ten ta n g B adan L ayanan U m um D aerah,
RSUD K abupaten Sinjai d ap at m en g u sah ak an
p en d ap atan dari lain-lain p en d ap atan BLUD yang sah
dan d ap at dikelola lan g su n g u n tu k m em biayai
p en g elu aran B adan L ayanan U m um D aerah;
b. bahw a p elayanan park ir m eru p ak an salah satu p roduk
layanan R um ah Sakit Um um D aerah yang d ap at
m en d u k u n g pelayanan dalam m em berikan k en y am an an
dan k eam an an k en d araan p asien dan p en g u n ju n g ;
c. bahw a b erd asark an pertim b an g an sebagaim ana
dim aksud dalam h u ru f a dan h u ru f b, perlu m en etap k an
P eratu ran B upati ten ta n g Tarif Pelayanan Parkir p ad a
B adan L ayanan Um um D aerah R um ah Sakit Um um
D aerah;
1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun 1959 ten ta n g
P em b en tu k an D aerah T ingkat II di Sulaw esi (Lem baran
N egara R epublik Indonesia T ahun 1959 Nomor 74,
T am bahan L em baran N egara R epublik Indonesia Nomor
1822);
2. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2003 ten ta n g K euangan
N egara (Lem baran N egara R epublik Indonesia T ahun
2003 Nomor 47, T am bahan L em baran N egara R epublik
Indonesia Nomor 4286);
- 2-
3. U ndang-U ndang Nomor 1 T ahun 2004 ten tan g
P erb en d ah araan Negara (Lem baran Negara R epublik
Indonesia T ah u n 2004 Nomor 5, T am bahan Lem baran
Negara R epublik Indonesia Nomor 4355);
4. U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2004 ten tan g
Pem eriksaan Pengelolaan d an Tanggung Jaw ab K euangan
Negara (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n 2004
Nomor 66, T am bahan L em baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun 2004 ten tan g Praktek
K edokteran (Lem baran Negara R epublik Indonesia T ahun
2004 Nomor 116, T am bahan L em baran Negara R epublik
Indonesia Nomor 4431);
6. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun 2004 ten tan g
Perim bangan K euangan A ntara Pem erintah P u sat d an
P em erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik
Indoesia T ahun 2004 Nomor 126, T am bahan Lem baran
Negara R epublik Indonesia Nomor 4438);
7. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun 2009 ten tan g
Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik Indoesia
T ahun 2009 Nomor 112, T am bahan L em baran Negara
R epublik Indonesia Nomor 5038);
8. U ndang-U ndang Nomor 28 T ah u n 2009 ten tan g Pajak
D aerah d an R etribusi D aerah (Lem baran Negara Republik
Indoesia T ahun 2009 Nomor 130, T am bahan Lem baran
Negara R epublik Indonesia Nomor 5049);
9. U ndang-U ndang Nomor 36 T ahun 2009 ten tan g
K esehatan (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun
2009 Nomor 114, T am bahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
10. U ndang-U ndang Nomor 44 T ah u n 2009 ten tan g R um ah
S akit (Lem baran Negara R epublik Indonesia ta h u n 2009
Nomor 153, T am bahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
11. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g
P em bentukan P eratu ran P eru n d an g -u n d an g an (Lem baran
Negara R epublik Indonesia T ah u n 2011 Nomor 82,
T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor
5234); sebagaim ana telah d iu b ah dengan U ndang-U ndang
Nomor 15 T ahun 2019 ten tan g P eru b ah an A tas U ndangU ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tan g P em bentukan
P eratu ran P eru n d an g -u n d an g an (Lem baran Negara
R epublik Indonesia T ahun 2019 Nomor 183, T am bahan
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3-
12. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 ten tan g
P em erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, T am bahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana
telah diu b ah beberapa kali terak h ir dengan U ndangU ndang Nomor 11 T ahun 2020 ten tan g C ipta Keija
(Lem baran Negara Republik Indonesia T ah u n 2020 Nomor
245, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
13. U ndang-U ndang Nomor 30 T ahun 2014 ten tan g
A dm inistrasi Pem erintahan (Lem baran Negara Republik
Indonesia T ahun 2004 Nomor 292, T am bahan Lem baran
Negara R epublik Indonesia Nomor 5601);
14. P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten tan g
Pengelolaan K euangan B adan L ayanan Um um (Lem baran
Negara R epublik Indonesia T ah u n 2005 Nomor 48,
T am bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor
4502) sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eraturan
Pem erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g P erubahan
a ta s P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 ten tan g
Pengelolaan K euangan B adan L ayanan U m um (Lem baran
Negara Republik Indonesia T ahun 2012 Nomor 171,
T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
15. P eratu ran Pem erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tan g
P eru b ah an A tas P eratu ran Pem erintah Nomor 23 T ahun
2005 ten tan g Pengelolaan K euangan B adan Layanan
U m um (Lem baran Negara R epublik Indonesia ta h u n 2012
Nomor 171);
16. P eratu ran Pem erintah Nomor 12 T ahun 2017 ten tan g
Pem binaan d an Pengaw asan Penyelenggaraan
Pem erintahan D aerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia T ahun 2017 Nomor 73, T am bahan Lem baran
Negara R epublik Indonesia Nomor 6041);
17. P eratu ran M enteri k eseh atan Nomor 85 T ahun 2015
ten tan g pola Tarif Nasional R um ah sakit (Berita Negara
Republik Indonesia T ahun 2016 Nomor 9);
18. P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015
ten tan g P em bentukan Produk H ukum D aerah (Berita
Negara R epublik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036);
sebagaim ana telah d iu b ah dengan P eratu ran M enteri
D alam Negeri Nomor 120 T ah u n 2018 ten tan g P eru b ah an
A tas P eratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun
2015 ten tan g Pem bentukan Produk H ukum D aerah
(Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor
157);
19. P eratu ran M enteri Dalam Negeri Nomor 79 T ahun 2018
ten tan g B adan Layanan Um um D aerah (Berita Negara
R epublik Indonesia T ahun 2018 Nomor 1213);
- 4-
2 0 . P eratu ran D aerah Nomor 3 T ahun 2013 ten tan g
Pelayanan Publik (Lem baran D aerah K abupaten Sinjai
T ah u n 2013 Nomor 3, T am bahan Lem baran D aerah
K abupaten Sinjai Nomor 45);
2 1 . P eratu ran D aerah Nomor 17 T ahun 2013 ten tan g
Penyelenggaraan Pelayanan K esehatan (Lem baran D aerah
K abupaten Sinjai T ahun 2013 Nomor 17, T am bahan
L em baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 59);
2 2 . P eratu ran D aerah Nomor 3 T ahun 2020 ten tan g PokokPokok Pengelolaan K euangan D aerah (Lem baran D aerah
K abupaten Sinjai T ahun 2020 Nomor 3, T am bahan
Lem baran D aerah K abupaten Sinjai Nomor 162);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
OBYEK TARIF
BAB III
SUBYEK TARIF
BAB IV
CARA MENGUKUR BESARAN TARIF
BAB V
PRINSIP PENETAPAN TARIF
BAB VI
BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR
BAB VII
TARIF BERLANGGANAN
BAB VIII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB IX
SISTEM PARKIR
BAB X
PEMANFAATAN
BAB XI
TATA KELOLA
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
NOMOR 83 TAHUN 2021
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan , Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana KeIja Pemerintah Daerah, rencana strategis
perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
S:I;l·mbawaTahun 2021-2026;-
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004,. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ,1
. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018,. Peraturan M
enteri Penda
yagunaan Aparatu
r Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20
1
7,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tabun 2019,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahu
n 2020,. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ,Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012,. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 20
10,Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019,Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
-
-
68
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 83 Tahun 2021
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah - COVID-19/corona
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 971
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Yang Diselenggarakan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 PP RI No 43 Th 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Th 2014 tentang Desa;
b. Bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakkan protokol Kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menyebabkan penyebaran/penularan Covid-19 yang membahayakan Kesehatan masyarakat; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Diselenggarakan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kab Kaur.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 6 Th 2014;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 43 Th 2014;
6. Permendagri No 82 Th 2015;
7. Permendagri No 112 Th 2014;
8. Permendagri No 80 Th 2015;
9. Permendagri No 110 Th 2016; dan
10. Perda Kab Kaur No14 Th 2016.
PILKADES; PANITIA PILKADES; TAHAPAN PILKADES; PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON-ALAM COVID-19.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Perbup Kaur No 20 Th 2020 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kab Kaur; Perbup Kaur No 23 Th 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Kaur No 20 Th 2020 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kab Kaur.
36 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
