Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.316 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001
Kebandarudaraan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1971
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 20 Tahun 1965 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1962, Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 66)
  2. PP No. 19 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara
Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2017
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Teritorial Indonesia Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018
Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 67 Tahun 2023 tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas
Diubah sebagian dengan :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta
  2. PERWALI Kota Yogyakarta No. 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
  3. PERWALI Kota Yogyakarta No. 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta
Menetapkan :
  1. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Kendaraan Dinas yang belum sesuai ketentuan ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini
Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022
Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Transportasi Darat/Laut/Udara

Abstrak
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 71 Tahun 2008
Tanda Nomor Kendaraan Dinas

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERGUB Prov. DIY No. 90 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas
  2. PERGUB Prov. DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 71 Tahun 2008 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas
Abstrak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2010
Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi
Abstrak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2019
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permenhub No. 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Mengubah :
  1. Permenhub No. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
  2. Permenhub No. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Abstrak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013
Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. Permenhub No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
  2. Permenhub No. 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air
  3. Permenhub No. 33 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1990 tentang Usaha Salvage danl atau Pekerjaan Bawah Air
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan