Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Reklame
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Reklame.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 55 Tahun 2016; Perda Kab. Balangan Nomor 15 tahun 2012; Perda Kab. Balangan Nomor 24 tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Reklame, yang memuat: Ketentuan Umum; Objek dan Subjek Pajak Reklame; Prosedur Pendataan Objek Pajak Reklame; Nilai Titik Lokasi Reklame; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
8 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan Juni 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan April sampai dengan Juni 2020;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Qanun Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019; Pergub NAD Nomor 44 Tahun 2008; Pergub Aceh Nomor 80 Tahun 2019; Pergub Aceh Nomor 41 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan reklame, diperlukan pengaturan jaminan bongkar.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Jaminan Bongkar; Pelaporan Jaminan Bongkar; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
Lamp III
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Melalui Tagihan TV Kabel
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Melalui Tagihan TV Kabel.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Melalui Tagihan TV Kabel.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 47 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Flores Timur
ABSTRAK:
Bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa dalam rangka mewujudkan tata cara pelaksanaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Flores Timur secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak bumi dan bangunan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Flores Timur.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 91 Tahun 2010; Perda Kab. Flores Timur No 12 Tahun 2007; Perda Kab. Flores Timur No 22 Tahun 2011.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tata Cara Pelaksanaan; IV. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangungan Perdesaan dan Perkotaan, maka Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Persedaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu merubah peraturan bupati Nomor 33 Tahun 12 tentang Tata Cara Penetpan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 89 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lombok Tengah diantaranya pasal (1) dan pasal (5)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 47 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pajak daerah, perlu
penambahan substansi pengaturan dalam pemenuhan
kewajiban pajak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun
2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor
40);
peraturan ini mengatur mengenai perubahan kedua atas
peraturan bupati nomor 15 tahun 2011 tentang
petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten
sidoarjo nomor 7 tahun 2010 tentang pajak hotel
. Pengaturan meliputi antara lain: Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor
39 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 40),
diubah sebagai berikut :
Pasal 4
(1) Pajak Hotel dipungut berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh
Wajib Pajak.
(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB,
dan/ atau SKPDKBT.
(3) Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya, menggunakan SPTPD untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutangnya sendiri
(4) Wajib Pajak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti transaksi yang
diberikan kepada Subjek Pajak Hotel.
(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mencantumkan tarif pajak dalam bukti
transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah
pembayaran sudah termasuk Pajak Hotel.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
merubah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
jumlah 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 47 Tahun 2013
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM WILAYAH - PERUBAHAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD. 2013/NO.95, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
ABSTRAK:
Bahwa dengan kebijakan Pemerintah Pusat tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka berdampak langsung terhadap Jasa Transportasi Angkutan Penyeberangan; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sebagai akibat kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak, sehingga perlu dibuat perubahan dalam rangka penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 73/AP005/DRJD/2003; Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Lampiran: 2 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2017
PENGHITUNGAN-DASAR PENGENAAN PAJAK-KENDARAANBERMOTOR-BEA BALIK NAMA
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 47, BD.2017/NO.47
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No.28 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat (1) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum Tahun 2017
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penghitungan pajak kendaraan bermotor, alat berat dan kendaraan belum tercantum dari peraturan Pemerintah Gubernur ini
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
Peraturan yang dicabut: Pergub Kaltim No.38 Tahun 2016
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
