Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampati Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menyatakan Jakstrada
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi
Kabupaten Purbalingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I
Bab II Arah Jakstrada Kabupaten Purbalingga
Bab III Penyelenggaraan Jakstrada
Bab IV Pendanaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
32 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, Berita Daerah Nomor 98
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan KesehatanPendudukan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2019 tentang selisih kurang dan/atau Lebih atas penyetoran Dana Bagi Hasil pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan selisih perubahan iuran, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/14075/SJ tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah, maka terdapat perubahan atas rincian pendapatan pada perubahan dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2019
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 38 2018; Peraturan Menteri keuangan Nomor 166/PMK.07/2019; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan Pasal 1 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
67
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di perlukan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini berisi 7 (Tujuh) bab dan 17 (Tujuh belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pelaksanaan Germas; Tempat Pelaksanaan; Kelembagaan; Mekanisme Pengawasan Dan Pelaporan; Penganggaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat di Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat, sebagaimana diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu melaksanakan Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat di Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor l 138/MENKES/PB/VIII/2005;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksdu dan Tujuan Peraturan ini;
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas serta mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan
3. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
4. Tahapan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 18
ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 25
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Forum Komunikasi TJSP di Daerah
Bab IV Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab V Pemberian Penghargaan
Bab VI Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Desa Pembelacanan Dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Pembelacanan dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/92/KDPB/VII/2019 dan Nomor 146.3/429/KDP/VII/2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah desa tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Pembelacanan dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Desa Pembelacanan Dengan Desa Pantai Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru, Yang Berisi 5 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PEMBERIAN UPAH BAGI TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan
mekanisme dalam pemberian upah bagi tenaga
harian lepas di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota
Sukabumi Nomor 12 Tahun 2019 perlu diubah dan
disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9
Tahun 2016.
Ketentuan ini mengatur tentang mekanisme dalam pemberian upah bagi tenaga
harian lepas di lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Sukabumi. Terdiri atas 5 Bab dan 12 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2019
tentang Mekanisme Pemberian Upah Bagi Pegawai
Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2019 Nomor 12) dicabut.
PERBUP Kab. Pati No. 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.01/8/2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta mempertimbangkan
hasil evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pertanian perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pertanian.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.01/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor
99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 133);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 58).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan atas Perbup Pati No 58 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
29 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
