Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi izin Trayek
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 176 huruf e dan pasal 179 ayat (1) huruf d, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin trayek dan ijin operasi angkutan umum untuk jaringan trayek dan wilayah operasi yang menjadi kewenangannya; sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Penetapan Kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Retribuso Izin Trayek.
UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; Permenhub No. PM 15 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Nama, Objek, dan Subjek Retribusi c.Golongan Retribusi d.Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa e.Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi f.Struktur, Besaran Tarif dan Cara Penghitungan Retribusi g.Masa Berlaku Izin h.Wilayah Pemungutan i.Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang j.Tata Cara Pemungutan k.Tata Cara Pembayaran l.Sanksi Administratif m.Tata Cara Penagihan n.Keberatan o.Pengembalian Kelebihan Pembayaran p.Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa q.Pemeriksaan r.Insentif Pemungutan s.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
12 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM JARINGAN E-SAMSAT DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan sistem teknologi informasi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan peningkatan pelayanan Samsat yang transparan, cepat, tepat, dan tertib administrasi serta memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak Kendaraan bermotor secara
elektronik (e-SAMSAT);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang jenis pembayaran PKB, konfirmasi status wajib pajak, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2020.
12 halaman; Lampiran 2 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
merupakan bencana nasional yang mempengaruhi
stabilitas dan produktivitas sektor perekonomian;
b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan
perekonomian para wajib pajak yang terkena dampak,
daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor
perekonomian, perlu memberikan insentif pajak daerah
berupa penghapusan sanksi administrasi/denda Pajak;
c. bahwa seiring dengan telah habisnya batas waktu
pelaksanaan pemberian insentif pajak serta adanya
perubahan dan penambahan pengaturan dalam
Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2020 tentang
Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah
Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID19), sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pajak
Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah
Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011,
Terdiri dari 9 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, insentif pajak, batas waktu pelaksanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
mengatur mengenai insentif pajak daerah untuk wajib pajak daerah terdampak wabah corona virus disease 2019 tahun 2021
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 44 Tahun 2015
ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK Dan RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2015/NO.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2006: Perda Kabupaten Gorontalo No. 7 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.75-4853; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup Gorontalo No. 26 Tahun 2012; Perbup Gorontalo No. 37 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016 termasuk di dalamnya mengatur tentang jenis dan alokasi dana bagi hasil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Dalam Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 44 Seri C Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasla 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3) Perda Kab Purworejo No 19 Tahun 2019 tentang retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab Purworejo No 19 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Purworejo No 19 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang objek dan subjek retribusi, tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran, angsuran pembayaran retribusi, penundaan pembayaran retribusi, tata cara penyetoran retribusi, tata cara penagihan, sanksi administratif, tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa, keringanan, pengurangan dan pembebaan serta insentif pelayanan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 44 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Pendataan, Dan Pelaporan Obyek Dan Subyek
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa
ABSTRAK:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
merupakan salah salah satu sumber Pendapatan Daerah
guna membia3,ai pen3relenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pembangllnarr Daerah di Wilayah Kabupaten Gunung Mas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun
2012
Pendaftaran Pendataan, Dan Pelaporan Obyek Dan Subyek
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarsa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2014
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; bahwa untuk bagian Daerah perlu diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagian Pemerintah Provinsi dan bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2018;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0116/KUM/2018;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2018, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang Dibagi; 3. Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran, dan Penatausahaannya; 4. Penggunaan; 5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
