Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Teknologi Informası Dan Komunikasi Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Uuntuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan kemitraan yang baik dengan masyarakat maupun dunia usaha, diperlukan dukungan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mewujudkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.28 Tabun 1959; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Musi Banyuasin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai Tata Kelola TIK, Perencanaan dan pengaturan TIK, Pembangunan, pengembangan dan pengoperasian TIK, Pelayanan dan Dukungan TIK, Pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK. Selain itu diatur juga menganai Data dan Informasi, Aplikasi dan Infrastruktur dalam pelaksnaan TIK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 101 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiti Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja; bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasl Indeks Belanja Kabupalen Wonogiri Tahun Anggaran 2019;bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Standarisasi Indeks Belanja; bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasl Indeks Belanja Kabupalen Wonogiri Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018.
Peraturan ini memuat mengenai indeks stramdarisasi sebagai tolak ukur pengeluaran untuk belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Bekasi No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 147 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 102, BD 2018/No.102 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 102 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan beralihnya pengelolaan sarana prasarana umum dari UPTD Pemeliharaan Sarana Prasarana umum dan Gedung Pemerintah ke Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Bidang Bangunan Gedung, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi yang ada perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2016 (Diubah)
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 102 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, dan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDAKABBURU No. 6 Thaun 2017; PERBUPBURU No. 63 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, standar operasional prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran, standar operasional prosedur pengadaan, standar operasional prosedur penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, standar operasional prosedur penggunaan, standar operasional prosedur pemanfaatan, standar operasional prosedur pengamanan, standar operasional prosedur pemeliharaan, standar operasional prosedur penilaian, standar operasional prosedur pemindahtanganan, standar operasional prosedur pemusnahan, standar operasional prosedur penghapusan, standar operasional prosedur penatausahaan, standar operasional prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 102, BD KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 102
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan
hidup bersih dan sehat, guna mencegah penyebaran
penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat serta mengimplementasikan
komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses
air minum, sanitasi dasar serta terbebas dari kebiasaan
buang air besar di sembarang tempat, perlu adanya upaya
untuk akselerasi dengan menyelenggarakan
penyelenggaraan Gerakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat di Kota Probolinggo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Gerakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat di Kota Probolinggo yang dituangkan
dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
6. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Replikasi Sistem Inovasi Layanan Arisan/Angsuran Jamban.
Mengatur tentang Gerakan STBM yang bertujuan untuk :
a. meningkatkan jumlah kepemilikan jamban sehat;
b. meningkatkan perilaku masyarakat untuk buang air besar di
jamban sehat;
c. mempercepat program daerah ODF dengan perbaikan kualitas
lingkungan dan perubahan perilaku;
d. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih; dan
e. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang
ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan dengan cara
merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
